Berita

27 Oct 2026

Wabup Mimik Sidak Normalisasi Sungai Afvour Wilayut, Dorong Normalisasi Berkala dan Pengembangan Wisata Air

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Afvour Wilayut di Jalan Raya Luwung Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Selasa (27/10/2026). Dalam sidak tersebut, Mimik meninjau langsung kondisi aliran sungai serta pelaksanaan normalisasi yang dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani di wilayah sekitar. Menurut Mimik, hasil peninjauan menunjukkan bahwa Sungai Afvour Wilayut memiliki peran strategis sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian. Karena itu, normalisasi sungai perlu dilakukan secara berkala agar fungsi sungai tetap optimal. "Saya mengecek secara langsung normalisasi Sungai Afvour Wilayut. Ternyata ke depannya sungai ini harus sering dinormalisasi karena banyak dibutuhkan oleh para petani. Saya juga menyaksikan secara langsung aliran sungai yang masih agak menggenang," ujar Mimik. Ia menambahkan, sungai yang berada di kawasan perbatasan dua desa tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan yang lebih tertata dan produktif. "Ke depan, sungai ini perlu diperbaiki secara total sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan pengairan, tetapi juga sebagai wisata air. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan lahan ini," katanya. Menanggapi kondisi wilayah yang cukup padat penduduk, Mimik menilai penataan kawasan justru dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. "Daerah ini memang padat penduduk. Justru karena padat, kawasan ini memiliki potensi yang bagus jika ditata dengan baik. Nanti akan kita bangun jembatan agar kawasan ini semakin menarik dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Mimik juga mengimbau seluruh masyarakat Sidoarjo untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia menyoroti masih banyaknya sampah yang ditemukan di sejumlah titik dan mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai serta lingkungan sekitar. "Saya mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo, kalau ingin Sidoarjo menjadi apik dan bersih, mari peduli terhadap lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Mulailah dari lingkungan di sekitar kita dulu. Saya masih melihat sampah di banyak tempat sepanjang jalan. Ayo bersama-sama menjaga kebersihan demi Sidoarjo yang lebih baik," tegasnya. Melalui sidak ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan, menjaga fungsi sungai sebagai sumber pengairan, sekaligus mengembangkan potensi kawasan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. (Mar) 

Selengkapnya
27 Oct 2026

Pemkab Sidoarjo Gandeng Kejaksaan Agung untuk Tingkatkan Pengawasan Internal

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo terus berusaha meningkatkan pengawasan di internal pemerintahan. Termasuk dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menggelar pelatihan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memahami hukum pidana dan menangani dugaan tindak pidana. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, 26–30 Oktober 2026, itu diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan Pemkab Sidoarjo.  “Tujuannya untuk memperkuat kapasitas APIP dalam menjalankan pengawasan dan  perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (27/10/2026).  Menurutnya, pengawasan internal harus berorientasi pada pencegahan penyimpangan dan perbaikan tata kelola. "Pengawasan jangan hanya berorientasi pada mencari kesalahan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan," ujar Subandi. Pemahaman hukum diperlukan agar APIP mampu membedakan persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan melalui pembinaan tata kelola dari dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. "APIP harus memahami aturan hukum dengan baik agar dapat membedakan persoalan administratif yang masih bisa diperbaiki dari dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan tepat dan memberikan perbaikan tata kelola di lingkungan Pemkab" tegasnya. Subandi meminta peserta memanfaatkan pelatihan tersebut untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., membuka pelatihan pada Selasa (27/10/2026) di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jalan Saco Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Harli Siregar menyebut peningkatan kapasitas APIP sebagai kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Menurut dia, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah temuan pelanggaran. "Keberhasilan pengawasan tidak cukup dilihat dari banyaknya temuan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pengawasan tersebut dapat mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem, dan mendorong aparatur untuk bekerja secara jujur serta bertanggung jawab," ungkapnya. Harli juga meminta APIP menjaga independensi dan objektivitas dengan mendasarkan setiap penilaian pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. "Dalam menjalankan pengawasan, APIP harus bersikap independen dan objektif. Setiap penilaian harus berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga harus menghadirkan solusi, bukan sekadar menunjukkan kesalahan," kata Harli.Selama pelatihan, peserta mempelajari prinsip hukum pidana, analisis hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Harli berharap kerja sama antara Kejagung RI dan Pemkab Sidoarjo terus berlanjut agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas seharihari. "Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, upaya pencegahan penyimpangan serta perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.(mas) .  

Selengkapnya
27 Oct 2026

RUU Adminduk Akan Dibahas, Kemkomdigi Soroti Akses dan Keamanan Data Warga

Jakarta, 27 Oktober  2026- Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti tiga isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), yakni integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, dan kejelasan hak akses.Ketiganya menentukan bagaimana data kependudukan dapat digunakan lintas instansi tanpa mengaburkan kewenangan pengelolaan dan hak penduduk atas data pribadinya.Dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya menjaga interoperabilitas data agar selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia.“Kami mengapresiasi bahwa DIM telah menempatkan integrasi data dalam kerangka interoperabilitas yang selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Keselarasan ini perlu dijaga hingga bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang lain, dalam hal ini Satu Data Indonesia,” jelasnya dalam acara Paraf Daftar Inventarisasi Masalah RUU Adminduk di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).Selain integrasi data, ia juga menyoroti penyelarasan RUU dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama melalui pembatasan tujuan pemanfaatan data.Menurutnya, terdapat tiga hal yang masih perlu ditegaskan dalam pembahasan, yaitu minimalisasi data, pengecualian korporasi dalam frasa "setiap orang", serta larangan meminta salinan dokumen kependudukan.Wamen Nezar juga menekankan pentingnya memperjelas klasifikasi data kependudukan sebagai dasar pemberian hak akses.Penegasan tingkat klasifikasi diperlukan agar tata kelola data kependudukan selaras dengan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.“Masukan Kementerian Komdigi telah tercermin sebagai salah satu dasar pemberian hak akses. Tingkat klasifikasi data kependudukan perlu dipertegas agar selaras dengan tata kelola data lintas peraturan perundang-undangan,” tuturnya.Wamen Nezar berharap pembahasan RUU Adminduk dapat memperkuat perangkat regulasi Indonesia dalam memasuki dunia digital.“Rancangan undang-undang ini akan memperkuat perangkat regulasi kita memasuki dunia digital dan akan memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak,” pungkas Wamen Nezar.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Selengkapnya
27 Oct 2026

Pastikan Rumah Warga Layak Huni, Bupati Sidoarjo Sidak RTLH di Bulusidokare dan Lemahputro

KOMINFO Sidoarjo — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen mengentaskan pemukiman tidak layak melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati Sidoarjo H. Subandi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke rumah warga kurang mampu di dua kelurahan wilayah Kecamatan Sidoarjo pada Senin (26/10/2026). Dua hunian yang disasar dalam sidak tersebut yakni milik Bambang Sriyono, seorang pedagang asongan di Kelurahan Bulusidokare, serta Arief Achmadi, pekerja serabutan di Kelurahan Lemahputro. Kondisi kedua rumah tersebut dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Bupati Sidoarjo H. Subandi memastikan perbaikan kedua rumah warga tersebut akan mulai dikerjakan pada minggu ketiga bulan November mendatang. Langkah ini diambil agar hunian mereka siap ditempati dengan aman sebelum intensitas musim hujan meningkat. "Bulan sebelas sudah ada perbaikan. Nanti cat ulang, bagian yang keropos kita benahi semua, atap kita perbaiki, kita pasang plafon kembali, dan kamar mandi juga dibenahi," kata Subandi saat meninjau rumah Bambang Sriyono. Penanganan serupa juga disiapkan untuk rumah Arief Achmadi di Kelurahan Lemahputro. Selain pembenahan plafon dan kamar mandi, struktur lantai rumah Arief juga akan ditinggikan untuk mengantisipasi genangan air. "Melihat kondisi atapnya yang sudah mulai keropos, nanti plafon dibenahi, ada peninggian lantai, dan kamar mandi juga diperbaiki. Harapannya sebelum hujan rumahnya sudah bagus kembali," ujar Bupati kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo yang mendampingi sidak. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Baznas Sidoarjo, H. Ilhamuddin, mengonfirmasi bahwa pengerjaan perbaikan rumah Bambang Sriyono dan Arief Achmadi dijadwalkan pada minggu ketiga November 2026. Hal ini dikarenakan alokasi perbaikan RTLH untuk periode Oktober sudah terpenuhi. Ilhamuddin menjelaskan, Baznas Sidoarjo secara konsisten merehabilitasi sedikitnya 15 unit RTLH setiap bulannya yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. "Minggu ketiga (November) pengerjaannya. Bulan Oktober ini jadwalnya sudah penuh. Untuk bulan November sudah terdaftar lima rumah, dan target kita setiap bulan ada 15 RTLH yang mendapatkan bantuan perbaikan," terang Ilhamuddin. Melalui sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan Baznas, program perbaikan RTLH diharapkan dapat terus menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan demi menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak.(tim) .  

Selengkapnya
27 Oct 2026

Menkomdigi Meutya Hafid dan Kapolri Suyudi Perkuat Sinergi Berantas Judi Online Lintas Negara dan Penipuan di Ruang Digital

Jakarta, 27 Oktober  2026 - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid bersama Kapolri, Suyudi Ario Seto memperkuat sinergi pemberantasan judi online lintas negara, penipuan digital, dan berbagai kejahatan di ruang digital. Kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital dan Polri mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan infrastruktur telekomunikasi dari tindakan kriminal yang mengganggu layanan masyarakat.“Kami meyakini dengan kolaborasi yang lebih kuat lagi ke depan, kita dapat menekan angka judi online di tanah air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat,” ujar Menteri Meutya usai audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).Meutya menyebut aduan masyarakat mencakup jual beli data, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Luasnya persoalan tersebut membuat penanganan lintas institusi penting untuk menggabungkan langkah pencegahan dan penegakan hukum melalui percepatan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) Komdigi dan Polri.“Tantangan ini luas sekali cakupannya kalau hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” jelas Menteri Meutya.Menteri Meutya juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran dalam menangani kasus judi online yang memiliki jaringan lintas negara. Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat dapat menekan praktik judi online sekaligus memperkuat penanganan penipuan online yang meresahkan masyarakat.“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang belum genap satu bulan, namun sudah terjadi penanganan terhadap salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara,” ungkap Menteri Meutya.Selain kejahatan digital, Menteri Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat base transceiver station (BTS) yang mengganggu akses internet serta layanan telekomunikasi di berbagai daerah. Penanganan hukum terhadap tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan konektivitas masyarakat.“Kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” tutur Menteri Meutya.Kapolri Suyudi Ario Seto, menegaskan perkembangan teknologi yang cepat perlu diimbangi penguatan literasi masyarakat dan penanganan hukum atas kejahatan digital secara cepat. Penipuan daring, judi online, dan love scam menjadi persoalan yang harus ditindak karena meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan negara.“Kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminasi. Bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tegas Suyudi.Suyudi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang membutuhkan langkah penanganan kuat, termasuk melalui penguatan regulasi. Ia berharap kolaborasi Komdigi dan Polri dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman.“Begitu juga apa yang selalu menjadi keresahan masyarakat kaitannya dengan berita-berita bohong, hoaks. Ini juga perlu ada langkah-langkah yang kuat secara regulasi yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri,” ujar Suyudi.Suyudi berharap penguatan MoU yang dilakukan pada April lalu semakin memperkuat sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan digital nasional dan menjawab keresahan masyarakat.“Semoga kolaborasi kita dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan bulan April lalu bisa semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, keamanan digital nasional di Indonesia,” pungkas Suyudi.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Selengkapnya
26 Oct 2026

Di Tengah Derasnya Arus Informasi, Menkomdigi Meutya Hafid Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Wartawan

Jakarta, 26 Oktober  2026 - Tantangan jurnalisme di era digital tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan menyampaikan informasi, tetapi juga kesehatan mental para wartawan yang setiap hari berhadapan dengan tekanan pekerjaan dan derasnya arus informasi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menekankan pentingnya dukungan untuk menjaga kesehatan mental wartawan.Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ratusan anggota Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Menurutnya, kesehatan mental merupakan bagian penting dari keberlanjutan profesi jurnalistik, terutama ketika wartawan menghadapi tekanan untuk menghasilkan pemberitaan yang cepat dan menarik perhatian publik di tengah maraknya misinformasi.“Wartawan itu memang berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental, karena setiap hari harus menyerap berbagai informasi dan peristiwa,” ujar Meutya.Ia memberi contoh, wartawan yang baru menyelesaikan peliputan berat, terutama di daerah konflik, perlu memperoleh waktu untuk memulihkan kondisi psikologis sebelum kembali menjalankan tugas. Perusahaan media memiliki peran penting dalam membangun praktik kerja yang memberikan ruang pemulihan tersebut. Ia mendorong perusahaan media untuk menerapkan mekanisme pendampingan dan evaluasi setelah penugasan yang berisiko memberikan tekanan psikologis.“Wartawan yang andal tahu kapan harus berhenti. Tahu batasannya. Jadi, tidak perlu khawatir untuk mengatakan bahwa kita sedang kewalahan dan membutuhkan waktu jeda,” tegasnya.Lebih lanjut, Meutya juga menyoroti dilema yang dihadapi wartawan di era digital, ketika tuntutan menghasilkan berita faktual berhadapan dengan dorongan untuk mengejar viralitas. Dalam situasi tersebut, ia menilai perusahaan media perlu memperkuat pedoman kerja dan pendampingan agar wartawan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.“Tantangannya sekarang adalah memilih antara menulis sesuatu yang faktual atau sesuatu yang membuat viral. Praktik jurnalistik harus tetap dikembalikan pada kode etik, dan perusahaan media perlu lebih bertanggung jawab dalam membimbing wartawannya di era digital,” ujar Meutya.Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas perhatian terhadap kesehatan mental melalui skrining dalam program kesehatan. Menurutnya, langkah awal untuk memperbaiki penanganan adalah mengetahui besarnya persoalan melalui pemeriksaan dan pencatatan yang lebih sistematis.Budi menyebutkan, skrining kesehatan mental yang dilakukan pemerintah pada tahun sebelumnya telah menjangkau sekitar 70 juta orang. Dari pemeriksaan tersebut, sekitar tujuh juta orang tercatat memiliki indikasi gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian lebih lanjut.“Selama ini kita menyiapkan dokter untuk penyakit fisik, tetapi tenaga kesehatan untuk menangani kesehatan mental belum dipersiapkan secara memadai di berbagai fasilitas layanan. Sekarang, setelah masalahnya mulai teridentifikasi, kita harus mempersiapkan penanganannya,” ujar Budi.Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan strategi penanganan kesehatan mental secara berjenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan mental diharapkan tidak hanya bergantung pada rumah sakit jiwa khusus, tetapi juga dapat diakses melalui fasilitas kesehatan yang lebih luas.Budi juga mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mengetahui risiko kesehatan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Melalui program CKG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memeriksakan kondisi kesehatannya dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Selengkapnya
26 Oct 2026

Bantu Mobilitas Warga, Wabup Mimik Salurkan Kursi Roda di Desa Candi dan Sumorame

Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Candi pada Senin (26/10/2026). Bantuan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Bantuan diberikan kepada tiga penerima manfaat. Yakni, Alif Hafizh dan Novan Zaki Putra dari Desa Candi serta Giyono dari Desa Sumorame. Wabup Mimik menyerahkan bantuan bersama Dinas Sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Candi.  “Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini rutin kami lakukan sebagai upaya membantu warga agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” ujarnya saat menyerahkan bantuan kepada Giyono di Desa Sumorame.  Mimik menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda dapat mengajukan permohonan melalui perangkat desa dengan mekanisme berjenjang. Mulai RT, RW, hingga pemerintah desa. Selanjutnya, permohonan tersebut diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima maupun keluarganya. Sekaligus mendorong masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan warga yang memerlukan perhatian pemerintah. Sementara itu, keluarga Giyono menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Sidoarjo dan jajaran Dinas Sosial atas bantuan kursi roda tersebut. Giyono diketahui mengalami patah tulang kaki akibat menjadi korban tabrak lari hingga kemudian menderita stroke. Keluarga berharap bantuan tersebut dapat membantu Giyono dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan memudahkan keluarga dalam memberikan pendampingan. Melalui penyaluran bantuan itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan dukungan sosial sesuai dengan kebutuhannya. (Son/Mar/Iad) 

Selengkapnya
26 Oct 2026

Kurangi Risiko Banjir, Bupati Subandi Sidak Pembangunan Rumah Pompa di Jati dan Sekardangan

Kominfo, Sidoarjo - Wilayah langganan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjelang musim hujan. Pembangunan rumah pompa terus dipantau sebagai upaya mengurangi potensi genangan. Senin (26/10/2026), Bupati Sidoarjo H Subandi bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) progres pembangunan dua rumah pompa. Yakni, di Jalan Jati depan Lippo Plaza dan rumah pompa Sekardangan. Dalam peninjauan di rumah pompa Jalan Jati, Bupati Subandi menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, terutama penggunaan material dan pengerjaan pasangan batu agar sesuai standar yang ditentukan. “Secara progres, pekerjaan ini harus terus dikawal agar selesai tepat waktu. Namun, yang tidak kalah penting adalah kualitas pekerjaan dan material yang digunakan. Kalau ada bagian yang kurang baik, harus segera diperbaiki sebelum serah terima, sehingga tidak menimbulkan pekerjaan berulang,” tegasnya.Ia berharap pembangunan rumah pompa di depan Lippo Plaza dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi potensi genangan dan banjir di kawasan tersebut. Pengawasan secara berkala perlu dilakukan agar hasil pembangunan benar-benar berfungsi optimal, terutama saat curah hujan meningkat. Berdasar hasil peninjauan, progres pembangunan rumah pompa di Jalan Jati depan Lippo Plaza menunjukkan capaian yang melampaui target sebesar 10 persen. Meski demikian, bupati menegaskan agar pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan material tetap ditingkatkan. Bagian konstruksi yang ditemukan kurang baik harus segera diperbaiki sebelum serah terima. Dengan begitu, rumah pompa dapat berfungsi optimal untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Selanjutnya, Bupati Subandi meninjau pembangunan rumah pompa di Sekardangan. Ia meminta agar pembangunan embung dan rumah pompa tidak hanya berorientasi pada penanganan banjir. Tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. “Alhamdulillah, pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya minta agar embung ini nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menampung air dan mengatasi banjir, tetapi juga mendukung penataan lingkungan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Harapannya, setelah persoalan banjir tertangani, UMKM di sekitar sini juga dapat beraktivitas dengan baik,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo Makhmud menjelaskan bahwa progres pembangunan rumah pompa Sekardangan telah mencapai 11 persen, melampaui target sebesar 10 persen. Pembangunan tersebut meliputi pekerjaan plengsengan dan rumah pompa dengan peningkatan kapasitas pompa dari sebelumnya 50 liter per detik menjadi 250 liter per detik. “Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah Sidokare dan sekitarnya. Nantinya, aliran air dari kawasan tersebut akan diarahkan menuju busem atau kolam penampungan sebelum dialirkan ke sungai,” jelasnya. Makhmud menambahkan, penanganan banjir juga dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan rumah pompa di sejumlah titik. Di antaranya kawasan Lippo, Banjarpoh, Sidokare, dan Sekardangan. Secara keseluruhan, terdapat 38 rumah pompa di Kabupaten Sidoarjo dengan kapasitas yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. "Khusus untuk penanganan banjir di kawasan Jalan Jati, depan Lippo Plaza, Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait rencana pembangunan saluran crossing pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Saluran tersebut direncanakan untuk mengalirkan air dari kawasan rawan banjir menuju busem atau kolam penampungan, sehingga sistem pengendalian banjir di sekitar Lippo Plaza dapat berfungsi lebih optimal," tutur Makhmud. Melalui peninjauan langsung ini, Bupati Subandi berharap pembangunan rumah pompa di kedua lokasi dapat berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir yang optimal, dampak genangan saat musim hujan di sejumlah wilayah rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat  diminimalkan.(Son/Mar/Mas) 

Selengkapnya
26 Oct 2026

Operasi Patuh Semeru 2026 Dimulai, Polresta Sidoarjo Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

KOMINFO, Sidoarjo - Polresta Sidoarjo menggelar apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2026 di Mapolresta Sidoarjo Senin (26/10/2026). Seluruh masyarakat diminta patuh dan taat pada aturan berlalu lintas. Semua personel polisi diperintahkan untuk mengedepankan sikap humanis. Apel dihadiri Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn, Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol (Inf) Abraham Prihadi SH MH, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo. Kepala OPD yang hadir, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Budi Basuki dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yany Setyawan. Operasi Patuh berlangsung selama 14 hari. Mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra SIK MSi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2026.  Dalam apel tersebut dibacakan amanat Kapolda Jawa Timur yang menekankan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 secara profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat. Usai apel, Bupati Subandi bersama Kapolresta memeriksa kesiapan kendaraan bermotor yang akan digunakan selama operasi. Pemeriksaan meliputi kondisi kendaraan, kelengkapan administrasi, dan sarana pendukung. Seluruh kendaraan operasional dipastikan layak dan siap pakai. Operasi Patuh Semeru tahun ini mengusung tema ”Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”. Pelaksanaannya terbagi dalam tiga pendekatan: preemtif 40 persen, preventif 40 persen, dan penegakan hukum 20 persen. Penindakan pelanggaran dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang manual. Petugas diingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan, terutama dalam tilang manual. Mereka wajib menegakkan hukum secara profesional sesuai ketentuan. ”Jadilah polisi yang dicintai oleh masyarakat. Bukan yang ditakuti dan bukan yang dihindari oleh masyarakat.” Demikian pesan dalam amanat Kapolda Jawa Timur. Selain penindakan, semua personel diminta mengedepankan sikap humanis. Perkataan, perilaku, dan penampilan anggota menjadi perhatian dalam operasi ini. Khususnya, polisi lalu lintas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Amanat tersebut juga menegaskan bahwa Operasi Patuh Semeru tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk menilai hasil dan memastikan operasi berjalan efektif. Bupati Sidoarjo Subandi mengimbau seluruh masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan berlalu lintas.  ”Kepatuhan ini penting demi ketertiban dan keselamatan kita bersama,” katanya.  Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, kepolisian berharap kesadaran berlalu lintas masyarakat semakin meningkat, pelanggaran dapat diminimalkan, dan angka kecelakaan ditekan. Dengan demikian, lalu lintas di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo, menjadi lebih tertib, aman, dan berkeselamatan. (iad/ir) 

Selengkapnya
26 Oct 2026

Terisak Haru Terima Kursi Roda dari Bupati Subandi, Sulastri: Saged Damel Mlampah-Mlampah

*Kominfo, Sidoarjo* - Empat warga dengan keterbatasan gerak di Kecamatan Sidoarjo mendapat harapan untuk dapat kembali beraktivitas di luar rumah. Senin (26/10/2026), Bupati Sidoarjo Subandi mendatangi rumah mereka untuk menyerahkan bantuan kursi roda. Keempat warga penerima kursi roda itu adalah Djoko Ispriyanto, warga RT 30/RW 006, Kelurahan Sidokumpul, serta tiga warga Kelurahan Urangagung. Yaitu, Ainaani, warga RT 10/RW 004; Santriman, warga RT 10/RW 004; dan Sulastri, warga RT 12/RW 004. Tidak hanya kursi roda, Bupati Subandi membawa puluhan paket sembako bagi warga kurang mampu di sekitar mereka. Penyerahan bantuan dilakukan dengan mendatangi rumah penerima satu per satu. Bupati Subandi melihat langsung kondisi penerima dan berbincang dari dekat. Ia menyampaikan doa dan harapan agar kursi roda yang diberikan benar-benar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. “Mugi-mugi diparingi kursi roda, saget dibuat jalan-jalan,” kata Subandi.  Ia juga mendoakan kesehatan para penerima. “Mugi-mugi diparingi sehat. Amin,”ucapnyaMenurut Subandi, kursi roda tersebut tidak hanya membantu mobilitas, tetapi juga membuka kesempatan bagi penerima untuk kembali menikmati kebersamaan dengan keluarga di luar rumah. “Ini bisa buat jalan-jalan dengan keluarga,” ujarnya. Bagi warga yang geraknya terbatas, kebersamaan sederhana seperti berjalanjalan bersama keluarga sering menjadi hal yang sulit dilakukan. Kursi roda yang kini mereka terima diharapkan dapat membuka kembali kesempatan itu. Sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan orang lain dalam beraktivitas sehari-hari. Kepada Djoko Ispriyanto, Subandi juga menyinggung rencana pemakaian kaki palsu. Alat tersebut akan dicoba lebih dulu dan diperiksa kelayakannya sebelum digunakan. “Nanti dicoba dulu. Kalau semuanya sudah dicek dan bisa digunakan, nanti kita ajari penggunaan kaki palsu yang benar, biar nanti Bapak bisa jalan kembali,” tuturnya. Subandi menegaskan bahwa pendampingan akan diberikan agar penggunaan kaki palsu berjalan dengan benar. Dengan begitu, harapan agar penerima bisa kembali berjalan dapat terwujud secara bertahap. Tidak hanya mengandalkan kursi roda. Djoko menyambut rencana itu dengan antusias. “Nggih, siap,” jawabnya singkat.Jawaban Djoko menggambarkan semangat seseorang yang melihat peluang untuk kembali melangkah. Di akhir pertemuan, Subandi kembali memberi semangat kepada Djoko. “Semoga panjenengan diparingi sehat. Semangat, semangat, nggih,” katanya. Sementara itu, di rumah Sulastri, suasana haru begitu terasa ketika Bupati Subandi menyerahkan bantuan kursi roda. Sambil terisak, Sulastri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Subandi.  “Matur nuwun, Pak Bupati,” ucapnya lirih. Ia berharap kursi roda itu bisa membuatnya kembali bergerak. “Mangke saget damel mlampah-mlampah (nanti bisa dipakai untuk jalan-jalan),” ujarnya. Tangis Sulastri menjadi gambaran betapa berartinya bantuan tersebut. Bagi dia, kursi roda bukan sekadar alat, melainkan harapan untuk bisa kembali keluar rumah dan beraktivitas. Selain kursi roda, Dinas Sosial membagikan puluhan paket sembako kepada warga kurang mampu yang tinggal di sekitar para penerima kursi roda. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari warga di lingkungan tersebut. Dengan begitu, kepedulian pemerintah daerah tidak hanya dirasakan para penerima kursi roda, tetapi juga tetangga di sekitarnya. “Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari Bapak Bupati kepada warga Sidoarjo yang kurang mampu dan yang membutuhkan bantuan, salah satunya bantuan kursi roda,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo R. Martha Wara Kusuma. Bagi para penerima, bantuan hari itu bukan sekadar barang. Perhatian datang langsung ke depan pintu rumah, membawa harapan baru untuk kembali bergerak, berkumpul, dan melangkah bersama keluarga.(ir/git/mas) 

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Visitors : 2412922