Berita

4 Sep 2026

Wakil Kepala BGN Apresiasi Penanganan Kasus Keracunan Makanan MBG di Kabupaten Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengapresiasi penanganan kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo. Ia pastikan kondisi 748 korban keracunan makanan tersebut sudah membaik. Tinggal 22 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.  Pagi tadi, Jumat, (4/9), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi memastikannya langsung kondisi korban ke Kabupaten Sidoarjo. Ia datang bersama lima orang Tim Kantor Presiden (KSP). Di antaranya  Letjen TNI (Purn) Arif Rahman, Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Tuejeh, Lindsey Arsari Puteri, Irhamna dan Irhash Ahmady.  Mayjen TNI Trenggono yang didampingi Bupati Sidoarjo H. Subandi  melihat langsung kondisi korban di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Ia juga mendatangi Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin untuk memastikan kondisi para santri yang menjadi korban keracunan makanan itu. Selain itu ia juga ingin mengetahui langsung kronologi awal mula terjadinya musibah itu dari pengasuh pondok pesantren. Dalam kesempatan itu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono juga menyempatkan melihat SPPG Al-Amanah Junwangi yang berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Krian. Mayjen TNI Trenggono memastikan kondisi seluruh korban keracunan makanan dalam keadaan membaik. Ia sampaikan ada 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang menjadi korban keracunan. Sebagaian besar sudah kembali ke pondok setelah menjalani perawatan. Tinggal 22 orang yang masih menjalani perawatan di 9 rumah sakit. Kondisinya saat ini sudah berangsur-angsur membaik dan siap pulang. “Saya sampaikan bahwa dari laporan pengasuh pondok pesantren, yang terdampak adalah 740-an. Kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua, tinggal 22 di 9 rumah sakit atau tempat kesehatan. Dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik,” ucapnya. Mayjen TNI Trenggono mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas penanganan keracunan massal makanan yang disajikan dapur SPPG Kalitengah Tanggulangin tersebut. Ia melihat gerak cepat bupati Sidoarjo bersama jajarannya dalam penanganan ratusan korban keracunan makanan itu. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ucapnya. Dalam kesempatan itu ia juga  menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dan ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur SPPG nya. Ia sampaikan BGN akan melaksanakan investigasi atas kejadian fatal tersebut. Ia akan pastikan apakah kelalaian itu dilakukan secara sengaja atau tidak oleh SPPG Kalitengah Tanggulangin. Apakah SOP-nya sudah dilaksanakan atau tidak akan dilakukan investigasi terlebih dahulu. “Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” ucapnya. Ia katakan untuk sementara ini BGN meng-suspend SPPG Kalitengah Tanggulangin. Dapur SPPG Kalitengah Tanggulangin tidak diperbolehkan beroperasional lagi untuk melayani program MBG. BGN juga mencopot kepala dapur SPPG Kalitengah. “Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan. Nanti kita cek apakah ada hal-hal unsur lain yang kira-kira membuat kejadian fatal ini,” ujarnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengatakan bahwa sebenarnya BGN selama ini melakukan pengawasan dapur-dapur SPPG di seluruh wilayah cukup ketat. Bahkan setiap pagi dilakukan zoom meeting dengan seluruh penanggung jawab SPPG diseluruh provinsi. Dari rapat zoom tersebut diketahui langsung perkembangan SPPG di tiap-tiap provinsi.  “Kami mengecek secara langsung melalui Zoom mulai dari penerimaan barang mentah sampai dengan pengecekan, baik-buruknya bahan-bahan ini. Sampai dengan jam 2 malam, itu ada kegiatan mulai dari pembersihan bahan-bahan, masak, sampai dengan pendistribusian, termasuk porsian,” ujarnya.  Sementara itu Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengatakan bila dibutuhkan, PPPA akan melakukan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami trauma keracunan makanan. Ia siap diajak berkolaborasi untuk mendampingi korban pasca keracunan makanan.  PPPA akan membantu proses pemulihan psikologis dan emosional anak-anak agar siap kembali ke sekolah. “Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, ya alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi agar anak-anak ini siap kembali ke sekolah,” ucapnya. Mar/git/yu/mas 

Selengkapnya
3 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Lakukan Rapid Asesmen dan Dampingi Kesehatan Jiwa Santri Ponpes Manbaul Hikam

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berupaya maksimal untuk membantu para korban dugaan keracunan masal menu MBG di Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin. Kamis (3/9/2026), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo, Tim Kesehatan Jiwa (Keswa) Puskesmas Tanggulangin, dan Tim Puskesmas Jabon melaksanakan rapid asesmen dan pendampingan kesehatan jiwa (Keswa) bagi para santri.  Kegiatan tersebut bertujuan memantau kondisi psikologis santri pascainsiden yang menyebabkan ratusan santri dirawat di rumah sakit. Mereka dirawat setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, rapid asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa 59 santri. Sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan pascainsiden. Menurut dia, asesmen awal penting dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis santri lebih dini. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan pendampingan yang dibutuhkan. “Kami ingin memastikan kesehatan jiwa para santri juga mendapatkan perhatian. Melalui rapid asesmen ini, kami mendeteksi awal untuk mendampingi mereka apabila ada santri yang membutuhkan dukungan lebih lanjut,” jelasnya.dr. Lakhsmie menegaskan, pendampingan dilakukan dengan pendekatan humanis. Para santri diberi ruang untuk menyampaikan kondisi dan perasaan yang dialami pascainsiden tersebut. “Kami tidak hanya melihat kondisi fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Anak-anak perlu mendapatkan rasa aman dan dukungan setelah mengalami situasi seperti ini. Jika dari hasil asesmen ditemukan santri yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, tentu akan dilakukan penanganan sesuai kebutuhannya,” katanya. Kegiatan asesmen dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Desa Putat, Tanggulangin; dan di Balongdowo, Candi. Itu karena Pondok Pesantren Manba’ul Hikam di Balongdowo, Kecamatan Candi, merupakan tempat tinggal santri yang juga bersekolah di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat, Kecamatan Tanggulangin. "Jadi, kami memberikan pendampingan di kedua tempat itu agar asesmen dan perhatian terhadap kondisi kesehatan jiwa santri dapat dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.  Kegiatan asesmen ini merupakan tindakan responsif Dinas Kesehatan Sidoarjo terhadap masyarakat yang memerlukan penanganan segera. Pemkab Sidoarjo berupaya menangani santri-santri agar memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal. Kegiatan asesmen diharapkan dapat mendukung pemulihan psikologis santri pascainsiden. Sehingga, mereka dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan pesantren dengan rasa aman dan nyaman. (Mar) 

Selengkapnya
3 Sep 2026

Jajaran Direksi Delta Tirta yang Baru Resmi Bekerja, Tanda Tangani Kontrak Kinerja 5 Tahun

KOMINFO, Sidoarjo – Peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo Masa Kerja Tahun 2026-2031. Kontrak kinerja tersebut menjadi pijakan bagi jajaran direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperluas manfaat pelayanan air bersih bagi masyarakat Sidoarjo. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rohman mengatakan, kontrak kinerja yang ditandatangani harus menjadi komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Berbagai kekurangan yang masih ada perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti, termasuk persoalan tingkat kebocoran air (TKA). “Yang paling penting adalah kualitas pelayanan. Apa yang menjadi kekurangan harus bisa diperbaiki, termasuk bagaimana tingkat kehilangan airnya. Harapannya targettarget yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis (3/9/2026). Menurut Ainur, tingkat kehilangan air menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan kinerja Perumda Delta Tirta. Penurunan tingkat kebocoran menjadi salah satu target yang harus diwujudkan melalui langkah perbaikan yang terukur. “Kalau tingkat kehilangan air bisa ditekan, itu menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja. Semua tentu kembali pada bagaimana pelaksanaan kontrak kinerja tersebut,” katanya. Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Luhur Pambudi Mulyono mengatakan, seluruh target yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja telah disusun untuk menjadi arah kerja perusahaan selama lima tahun ke depan. Target tersebut harus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelayanan masyarakat. “Target yang ada sudah kita persiapkan untuk lima tahun ke depan dan harus kita laksanakan untuk mencapai target tersebut. Kontraknya sudah jelas dan tentu ada konsekuensinya terhadap capaian kinerja,” ujarnya. Salah satu fokus utama adalah menurunkan kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW). Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai langkah teknis, salah satunya pengaturan tekanan air (pressure) pada jaringan distribusi. “Contohnya, untuk kebocoran, kita harus mengatur pressure. Ini salah satu upaya untuk menekan kehilangan air sehingga air yang sudah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat,” jelas Luhur. Selain menekan kehilangan air, Perumda Delta Tirta juga menargetkan peningkatan cakupan pelayanan air bersih. Saat ini cakupan pelayanan masyarakat masih berada di kisaran 30 persen dan ditargetkan dapat mendekati bahkan melampaui 50 persen dalam lima tahun mendatang. Perumda Delta Tirta juga menargetkan penambahan jumlah pelanggan secara signifikan. Dari kondisi saat ini, perusahaan menargetkan cakupan pelanggan dapat mencapai sekitar 90 ribu sambungan dalam lima tahun ke depan. "Untuk cakupan pelayanan, targetnya 90 ribu sampai lima tahun ke depan. Saat ini masih sekitar 21 ribu target hingga tahun ini, sehingga ini menjadi pekerjaan besar yang harus kami lakukan secara bertahap,” ungkapnya. Luhur menambahkan, keberadaan sumber air Umbulan juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih di Sidoarjo. Dengan pengelolaan sumber daya air dan jaringan distribusi yang semakin baik, kapasitas pelayanan diharapkan dapat terus ditingkatkan. “Yang utama adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin baik, karena hal ini juga masuk di visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo,” tutupnya. (Dew) 

Selengkapnya
3 Sep 2026

Masyarakat Diminta Segera Melapor Ketika Melihat Pohon Berisiko Tumbang

KOMINFO, Sidoarjo - Masyarakat diminta untuk segera melapor jika melihat pohon berisiko tumbang. Seperi pohon dengan batang miring, keropos, maupun cabang rapuh. Utamanya pohon-pohon di pinggir jalan yang berpotensi tumbang ke jalan raya.  Laporan bisa langsung ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, agar dapat segera dilakukan pengeprasan. Layanan pengajuan pengeprasan pohon itu gratis tanpa dipungut biaya.  Caranya, pemohon atau warga yang melapor cukup melayangkan surat permohonan pengeprasan pohon kepada DLHK Sidoarjo. Petugas akan meninjau langsung dan segera melakukan pengeprasan setelah verifikasi surat selesai dilakukan.  DLHK Sidoarjo sendiri rutin melakukan pemeliharaan pohon diseluruh ruas jalan di Sidoarjo. Perantingan pohon-pohon besar di sejumlah titik sudah terjadwalkan. DLHK Sidoarjo memprioritaskan perantingan pohon dari laporan masyarakat. Terutama dijalan-jalan protokol yang padat lalu lintas kendaraan. Seperti jadwal yang  sedang dilakukan di jalan Gading Fajar Sidoarjo dan Jalan Kalijaten Taman, Kamis, (3/9/2026). Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DLHK Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi mengatakan pemeliharaan pohon rutin dijadwalkan. Lokasinya selalu berpindah-pindah. Prioritas utamanya pohon-pohon dijalan protokol berdasarkan laporan masyarakat.  “Kegiatan rutin pemeliharaan pohon ini sebagai antisipasi kejadian pohon tumbang yang dapat menimpa pengguna jalan,” ujarnya. Vira mengatakan DLHK Sidoarjo menurunkan tim kepras untuk melakukan pemeliharaan dan perapian pohon. Ada dua tim kepras yang dilengkapi kendaraan skylift dan truk angkut. Dua tim tersebut dipencar untuk menangani pohon-pohon yang mengkhawatirkan rawan tumbang. “Dua tim kita terjunkan untuk menangani pemeliharaan pohon, masing-masing tim berjumlah sepuluh orang yang dilengkapi kendaraan skylift dan truk angkut,”ujarnya. Ia mengatakan laporan masyarakat menjadi perhatian utamanya dalam penanganan pohon berisiko tumbang.  Warga dapat mengajukan surat permohonan pengeprasan pohon kepada DLHK Sidoarjo jika melihat pohon di pinggir jalan  yang dinilai membahayakan.  “Laporan penanganan pohon yang datang kepada kami sangat banyak, selain dari masyarakat, juga dari pihak desa maupun kecamatan,” ujarnya. Ia juga mengatakan perantingan pohon memerlukan penanganan khusus. Terutama yang berdekatan dengan kabel listrik. Penanganannya harus ekstra hati-hati. Oleh karenanya perantingan pohon dengan kondisi seperti itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Butuh waktu yang cukup lama untuk memastikan perantingan betul-betul aman dilakukan. “Penanganan pohon satu dengan yang lainnya tidak sama, apalagi perantingan pohon-pohon yang berdekatan dengan kabel listrik, keselamatan petugas dan pengguna jalan menjadi prioritas yang harus didahulukan,” ucapnya. Git 

Selengkapnya
3 Sep 2026

Bupati Minta Dinkes Sidoarjo Tingkatkan Pelayanan Puskesmas

KOMINFO, Sidoarjo - Satu persatu OPD Sidoarjo dikunjungi Bupati Sidoarjo H. Subandi. Kali ini ia ke Dinas Kesehatan Sidoarjo, Rabu, (2/9). Bupati ingin pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas terus ditingkatkan. Kedatangan Bupati H. Subandi disambut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina bersama seluruh kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ia ajak Plt. Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainun Amalia, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Benny Airlangga. Bupati H. Subandi meminta pelayanan kesehatan Puskesmas harus terus ditingkatkan. Menurutnya Puskesmas merupakan wajah Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kesehatan. Oleh karenanya pelayanan kepada masyarakat harus sebaik mungkin. Puskesmas harus dapat menampung keluhan masyarakat.  Selain itu tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau ada komplain, sikap kita melayani, bukan diajar bertengkar. Berikan jawaban yang santun karena kita sebagai birokrat, birokrat itu tidak boleh emosi, sifatnya melayani karena Puskesmas ini mewakili pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.H. Subandi juga meminta seluruh pegawai Dinas Kesehatan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya kunci kesuksesan pelayanan kesehatan tidak semata berada dipundak kepala dinas. Namun berada disemua pundak pegawai dengan menjaga kebersamaan. "Kunci kesuksesan ini tidak hanya di tangan Kadinkes, bukan di tangan sekretaris, bukan di tangan Kabid-Kabid, Kasubag, kuncinya ada pada kebersamaan," ujarnya. Bupati juga mengatakan Dinas Kesehatan memiliki banyak PR yang harus dituntaskan. Tidak hanya menangani orang sakit sampai sembuh, namun juga menangani orang yang sudah meninggal. Oleh karenanya Pemkab Sidoarjo akan memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas diseluruh Puskesmas yang ada. Ia ingin masyarakat merasa nyaman saat berobat di seluruh Puskesmas. "Saya minta tolong, ya, Pak Plh Sekda, Bu Kadinkes, coba cek ulang. Kalau dari 31 Puskesmas yang ada ini kurang apa saja, apa peralatannya atau yang lainnya silakan diselesaikan. Karena saya kepengin pelayanan Puskesmas di Sidoarjo nyaman kepada masyarakat," pungkasnya. Git

Selengkapnya
2 Sep 2026

Bupati Subandi Minta Pengawasan SPPG Diperketat

KOMINFO, Sidoarjo — Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang. Dalam peninjauan tersebut, Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo juga turut hadir. Subandi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG. Berdasar hasil koordinasi, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari 153 SPPG yg sudah operasional, ada 21 SPPG yg belum mengajukan permohonan izin.  “Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi. Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan telah mengantongi izin. Menurutnya, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasional SPPG berada pada BGN. "SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya. Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai salah satu program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus disertai tata kelola yang baik dan pengawasan yang memadai. "Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya. Mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan dan evaluasi program MBG. “Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” katanya. Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis bagi para santri yang masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien memperoleh penanganan secara optimal. “Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Subandi. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Subandi, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis. Sebanyak 457 santri diperbolehkan pulang. Sisanya, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien masih dalam observasi,berdasarkan sumber data dari Dinas kesehatan sidoarjo per 2 September 2026 Pukul 13.00 WIB.  Perawatan santri dilakukan di sejumlah rumah sakit. Perinciannya, RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.  Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan perangkat daerah terkait pemantauan kondisi para santri serta memastikan penanganan berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menjelaskan langkah BGN terhadap SPPG Kalitengah. BGN menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN provinsi segera melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat. "Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh. Dia mengatakan, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah. Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG dihentikan sementara. "Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” ujarnya. Terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh menegaskan bahwa BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut. “Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya. Teguh memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan tidak benar. “Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya. Menurut Teguh, SPPG Kalitengah selama ini menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasar data BGN, distribusi makanan dari SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi per hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren. BGN juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para santri yang masih menjalani perawatan. “Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. (Mas/Mar). 

Selengkapnya
1 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Siap Bersinergi dengan BRI, Mudahkan Pelayanan Publik dan Optimalisasi PAD

Bupati Sidoarjo H. Subandi berkantor dan memberikan pembinaan langsung kepada ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Bupati turut didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, serta Kepala BKD Ahmad Misbachul MunirDalam momen itu, Subandi mengingatkan kembali jajaran PUBM SDA agar berbagai pekerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.“Karena banyak PR yang masih harus kita lakukan, kita mengingatkan kembali bahwa kekompakan dan kerja sama ini yang kita dorong. Saya tidak mau dengan banyaknya PR di PUBM SDA masih ada kegiatan-kegiatan yang tertinggal,” tegasnya.Menurutnya, berbagai catatan pekerjaan pada 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi. Memasuki triwulan III 2026, koordinasi dan percepatan pekerjaan harus semakin diperkuat. Dalam pembinaan tersebut, masukan disampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari sekretaris, kepala bagian, kepala bidang hingga pegawai. Tujuannya memastikan seluruh pekerjaan PUBM SDA berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang baik. “Saran-saran ini kita berikan semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran rombongan kita, mulai dari Pak Plh. Sekda, Pak Bappeda, para asisten, ini memberikan vitamin dan masukan kepada Dinas PUBM SDA,” ujarnya.   Subandi optimistis berbagai masukan tersebut dapat mendorong penyelesaian pekerjaan tanpa ada lagi kegiatan yang tertinggal.   “Insyaallah kalau itu nanti dijalankan, saya yakin tidak ada PR yang terlambat. Karena ini sudah triwulan III. Tugas Bupati itu mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUBM SDA ini betul-betul selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus,” tuturnya.Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Bupati beserta jajaran akan menjadi bahan perbaikan tata kelola di lingkungan dinasnya. “Kami sampaikan kepada Pak Bupati beserta jajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini sebagai perbaikan tata kelola di PUBM SDA. Sehingga ke depan harapan kami tata kelola ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnyaSubandi juga menjelaskan perkembangan Flyover Gedangan. Ia memastikan proses pengukuran lahan terus berjalan dan peta bidang untuk sisi utara maupun selatan ditargetkan selesai. Setelah itu, Pemkab Sidoarjo segera melakukan appraisal atau penilaian lahan. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu.“Mulai besok Pak Mahmud, Kepala Dinas PUBM SDA, akan segera melakukan appraisal karena membutuhkan waktu dua minggu,” jelasnya. Untuk bidang yang masih belum terselesaikan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan mekanisme konsinyasi sesuai ketentuan. Dari sisi anggaran, Subandi memastikan dana pembebasan lahan telah disiapkan. Tahun 2026 tersedia Rp225 miliar, sedangkan kebutuhan lainnya akan dialokasikan pada 2027.  “2026 kita ada Rp225 miliar, yang sisanya untuk 2027,” pungkasnya. (Mar/Mas)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Siap Bersinergi dengan BRI, Mudahkan Pelayanan Publik dan Optimalisasi PAD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang bagi penguatan sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   Sinergi tersebut salah satunya diarahkan pada pemanfaatan jaringan dan layanan digital BRI untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai kewajiban daerah. Termasuk, pajak dan retribusi. Dengan dukungan kanal pembayaran digital, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.   Pada Selasa (1/9/2026), Bupati Subandi menerima jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa. Di antaranya, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko. Pola-pola sinergi dijajaki sebagai peluang kerja sama di antara kedua pihak.   Kepada Bupati Subandi, Danang mengatakan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tuntutan efisiensi. Kondisi itu membutuhkan dukungan inovasi dan kolaborasi demi optimalisasi layanan.   “Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang efisiensi, BRI bisa membantu pemerintah daerah. Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” terang Danang.   Menurut dia, BRI siap mengintegrasikan kanal pembayaran miliknya dengan sistem pemerintah daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Khususnya terkait sistem pembayaran pajak daerah.   “Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelasnya.   Danang menambahkan, komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis juga telah dilakukan untuk mempersiapkan integrasi sistem. BRI menyatakan siap mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi.   Selain sektor pelayanan digital, sinergi juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM. Sebagai salah satu bank yang memiliki fokus kuat terhadap sektor UMKM, BRI siap mendukung pelaku usaha di Sidoarjo agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya hingga menembus pasar global.   “Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” katanya.   Bupati Subandi menyambut baik peluang kerja sama dengan BRI tersebut. Menurut dia, setiap bentuk kolaborasi yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan meningkatkan PAD akan dibuka seluas-luasnya oleh Pemkab Sidoarjo.   “Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kita lihat dan kita tindak lanjuti,” ujarnya. Bupati Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus mendorong pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan terpadu di seluruh kecamatan.   “Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelasnya.   Penguatan layanan tersebut, lanjut Bupati Subandi, menjadi penting mengingat karakter Sidoarjo sebagai daerah urban dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Karena itu, inovasi pelayanan berbasis digital perlu terus dikembangkan. Masyarakat tidak harus datang dan menghabiskan banyak waktu jika perlu mendapatkan layanan pemerintah.   Bupati Subandi juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo terbuka bagi dukungan berbagai pihak yang dapat memperkuat sistem pelayanan publik. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada satu lembaga perbankan, namun diarahkan berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.   “Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo (silakan),” ungkapnya.   Bupati Subandi berharap, sinergi dengan BRI dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi perangkat daerah terkait. Dengan begitu, berbagai inovasi yang ditawarkan dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.   Penguatan kanal pembayaran digital dan pelayanan terpadu sampai tingkat kecamatan dan desa. Juga dukungan terhadap UMKM. Keduanya diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo membangun pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan pada akhirnya ikut meningkatkan PAD Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Dew)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Subandi Rapat di Dinas P2CKTR Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Efisiensi, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah.   Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.   Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya.   "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan.   "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya.   Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo.   Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan.   "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi.   Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa.   "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Subandi Rapat di Dinas P2CKTR Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Efisiensi, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah.   Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.   Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya.   "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan.   "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya.   Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo.   Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan.   "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi.   Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa.   "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Kontak

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo - Jawa Timur, 61211

No telp (031) 8921946, 8921960, 8921853
Fax (031) 8941145
E-Mail diskominfo@sidoarjokab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Tentang Sidoarjo

Layanan Terpadu

Transparansi Anggaran

PPID

IPKD

Inovasi Digital

Informasi Lainnya

Visitors : 2164874