KOMINFO, Sidoarjo - Harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat sebagai kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Demikian kata Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026). "Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," tegas Bupati Subandi dalam acara yang juga dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, Sekretaris Kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong tersebut. Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengapresiasi semangat peserta yang tetap mengikuti pelatihan meski digelar pada hari libur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan. Menurutnya, seluruh aparatur desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel. Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa mengingatkan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat desa dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi di tingkat desa dan kelurahan. "Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat," tegas Subandi. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan RAPBDes hingga penetapan APBDes. Menurutnya, kepala desa harus memiliki roadmap pembangunan yang jelas agar seluruh program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). "Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya. Selain BKK, Subandi juga menyoroti program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan yang memperkuat peran camat dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. "PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat," urainya. Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan kegiatan bimtek menjadi bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Selama dua hari, peserta mendapatkan materi terkait pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Menjelang musim hujan, Subandi juga mengajak seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dan kerja bakti sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Subandi berharap bimtek tersebut dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. "Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.(Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pertandingan sepak bola persahabatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto berlangsung seru. Kedua tim saling berbalas gol hingga mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 5-5. Pertandingan tersebut semakin menarik dengan kehadiran Bupati Sidoarjo Subandi dan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau Gus Barra yang turut memperkuat tim masing-masing. Subandi mengakui tim Pemkab Sidoarjo belum tampil optimal. Menurutnya, komposisi pemain Sidoarjo banyak melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) yang rata-rata berusia lebih senior. Kondisi tersebut berbeda dengan tim Mojokerto yang diperkuat sejumlah ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berusia lebih muda. "Untuk Sidoarjo, tadi belum optimal. Sebab, pemain kita banyak dari OPD dan ratarata sudah berusia. Berbeda dengan Mojokerto yang pemain PPPK-nya masih muda," kata Subandi seusai pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (8/11/2026). Meski demikian, Subandi menegaskan bahwa pertandingan tersebut bukan sekadar mengejar kemenangan. Ia ingin menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat hubungan antara pimpinan OPD dan ASN tanpa membedakan golongan. "Tujuannya agar komunikasi antara pimpinan dan jajaran kita bagus. Kalau komunikasi sudah baik, ketika ada segala sesuatu, tidak ada hambatan. Kita ingin membangun hubungan antara pimpinan dengan ASN tanpa melihat golongan. Yang penting kita merajut silaturahmi," jelasnya. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto, tidak hanya dalam bidang olahraga, tetapi juga pemerintahan. Sementara itu, Gus Barra mengaku menikmati pertandingan persahabatan tersebut. Ia juga berhasil menyumbangkan dua gol untuk tim Pemkab Mojokerto. "Waduh, kegiatan hari ini luar biasa. Kita melakukan pertandingan persahabatan melawan Pemkab Sidoarjo. Kita merasa terhibur sekaligus bisa melaksanakan pertandingan persahabatan," ujar Gus Barra. Gus Barra juga memuji kualitas lapangan sepak bola di GOR Gelora Delta Sidoarjo. Menurutnya, kondisi lapangan yang bagus membuat para pemain nyaman dan menikmati pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. “Lapangan di Gelora Delta ini bagus sekali. Kondisinya membuat para pemain nyaman dan asyik bermain. Kami menikmati pertandingan dari awal hingga peluit panjang dibunyikan,” ujar Gus Barra. Gus Barra turut menyampaikan apresiasi kepada Subandi dan seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo yang telah menyambut rombongan Pemkab Mojokerto dengan baik. "Bupati Sidoarjo dan seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo, terima kasih yang sebesarbesarnya karena sudah menjadi tuan rumah yang baik bagi Pemkab Mojokerto," ungkapnya. Ia berharap pertandingan persahabatan tersebut berlanjut dengan laga balasan di Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara menjalin persaudaraan dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya, terutama daerah yang bertetangga. "Kita berharap nanti ada pertandingan balasan melawan Pemkab Sidoarjo lagi, tetapi di Mojokerto," katanya. Gus Barra bahkan berencana mengajak kepala daerah lain, baik bupati maupun wali kota, untuk mengikuti pertandingan persahabatan serupa. "Kita memang ingin menjalin tali persaudaraan dan persahabatan dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, khususnya daerah yang dekat dengan Mojokerto. Karena Mojokerto dan Sidoarjo ini bertetangga," tuturnya. Ketua KONI Sidoarjo M. Rafi Wibisono juga tampil gemilang dengan menyumbangkan dua gol bagi tim Pemkab Sidoarjo. Sementara itu, sejumlah pemain senior lainnya juga menunjukkan semangat juang tinggi dan tidak kalah berenergi dibanding para pemain muda. Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 5-5 tersebut menjadi ajang kebersamaan bagi kedua jajaran pemerintah daerah. Selain menghadirkan pertandingan sepak bola, kegiatan ini juga mempererat komunikasi dan persahabatan antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto. (Mar/Git/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Sebuah keluarga tidak hanya dibangun dengan kecukupan materi, tetapi juga dengan kasih sayang, keimanan, dan akhlak mulia. Di dalamnya, seorang ibu memiliki peran yang begitu besar. Bukan sekadar mengasuh dan membesarkan anak, tetapi menjadi sosok pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan dan menanamkan kebaikan sejak dini. “Perempuan yang berakhlak adalah cahaya bagi keluarganya, ibu yang penuh kasih adalah kekuatan bagi anak-anaknya. Keluarga yang dilandasi iman serta akhlak mulia akan menjadi keluarga yang kuat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia. Pesan tersebut disampaikan dalam Pengajian Malam Ahad Pahing di Pendopo Delta Wibawa yang mengangkat tema “Perempuan Berakhlak, Keluarga Tangguh”. Pengajian bersama KH. Ali Masycan Moesa itu diikuti ribuan jamaah dari Tim Penggerak PKK (TP PKK) tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo dr. Sriatun Subandi dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa membangun keluarga tangguh bukanlah perkara sederhana. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, persoalan ekonomi hingga tantangan mendidik anak menghadirkan dinamika baru dalam kehidupan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, perempuan dituntut memiliki kesiapan dan keteguhan dalam menjalankan perannya. Bagi Ainun, salah satu kekuatan utama perempuan terletak pada akhlaknya. Akhlak bukan hanya tentang tutur kata yang santun, melainkan juga tercermin melalui kemampuan menjaga kehormatan diri, kesabaran, keikhlasan, kepedulian, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. “Dalam keluarga, seorang ibu memiliki peran yang sangat strategis. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari seorang ibu, anak belajar mengenal kasih sayang, kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta nilai-nilai keimanan,” ujarnya. Dari rumah, pendidikan karakter sesungguhnya bermula. Anak-anak tidak hanya belajar melalui nasihat, tetapi juga menyerap apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari. Cara ibu berbicara, bersikap, menghadapi persoalan, hingga memperlakukan orang lain menjadi pelajaran kehidupan yang melekat dalam ingatan mereka. Itulah sebabnya, membangun keluarga tangguh harus dimulai dari membangun pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Ketika nilai kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan keimanan tumbuh dalam keluarga, anak-anak memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Pengajian yang menghadirkan KH. Ali Masycan Moesa tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus mengingatkan kembali pentingnya peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebab, ketangguhan keluarga tidak selalu lahir dari sesuatu yang besar. Ia tumbuh dari kasih sayang yang diberikan setiap hari, kesabaran dalam mendidik, nasihat yang disampaikan dengan ketulusan, serta akhlak baik yang dicontohkan tanpa henti. Dari seorang ibu, nilai-nilai itu diwariskan. Dan dari keluarga yang berlandaskan iman serta akhlak mulia, generasi masa depan yang kuat dan berkarakter diharapkan dapat tumbuh. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi melakukan kunjungan ke kawasan wisata Pulau Lusi, Kecamatan Jabon, Sabtu (7/11/2026). Kunjungan itu menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menyiapkan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan. Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah agar semakin menarik dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat. Subandi menyampaikan bahwa Pulau Lusi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sidoarjo. "Sebagai pimpinan daerah, saya ingin melihat langsung bagaimana wisata Pulau Lusi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tentu kita ingin mengembangkan wisata yang ada di Sidoarjo, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh karena kita memiliki destinasi wisata yang bisa dibanggakan. Mudah-mudahan Pulau Lusi dapat menjadi salah satu alternatif pariwisata unggulan di Kabupaten Sidoarjo," ujar Subandi. Menurutnya, keberadaan Pulau Lusi menawarkan daya tarik tersendiri yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo. Dengan begitu, potensinya dapat berkembang secara maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengapresiasi potensi alam dan wisata yang dimiliki Pulau Lusi. Ia menyebut pengembangan kawasan itu membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. "Alhamdulillah, hari ini kita bersama teman-teman OPD dan Forkopimka Kecamatan Jabon melihat langsung Pulau Lusi. Ini merupakan destinasi wisata yang luar biasa dan perlu kita kembangkan. Kehadiran saya di sini sekaligus untuk mendorong langkah-langkah konkret agar wisata ini bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Sidoarjo," katanya. Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo akan menugaskan OPD terkait untuk mengupayakan pengelolaan kawasan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tadi kami menikmati kuliner rasanya enak dan suasananya juga nyaman. Nanti kita perintahkan Disporapar untuk berkoordinasi dengan KKP terkait pengelolaan lahan di kawasan ini, sehingga nantinya dapat disusun grand design atau perencanaan pengembangan kawasan wisata Pulau Lusi secara lebih matang dan terintegrasi," jelasnya. Lebih lanjut, Subandi mengungkapkan bahwa apabila proses perizinan dan pengelolaan dapat terealisasi, Pemkab Sidoarjo akan mulai menyusun perencanaan pada tahun 2027. Kemudian, target pelaksanaan pengembangannya pada tahun 2028. "Kalau nanti kawasan ini bisa kita manfaatkan, maka tahun 2027 kita siapkan perencanaannya. Setelah itu, pada tahun 2028 kita targetkan bisa mulai dieksekusi. Harapannya Pulau Lusi dapat dikemas lebih baik sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. Pengembangan Pulau Lusi diharapkan tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui berbagai aktivitas wisata, kuliner, dan usaha kreatif yang berkembang di kawasan tersebut. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengantisipasi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hingga kekeringan. Berbagai peralatan penanggulangan bencana disiagakan. Posko di sejumlah wilayah diperkuat. Upaya normalisasi sungai juga terus dilanjutkan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Sejumlah wilayah rawan banjir menjadi perhatian. Di antaranya, Tanggulangin, Porong, Candi, Waru, Jabon, Krembung, hingga kawasan Sidoarjo Kota. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan 17 unit pompa air, 4 perahu karet, 51 kendaraan operasional, ambulans, 10 sepeda motor trail, serta 12 unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu, tersedia pula 40 tenda pengungsian, 2 dapur umum, 20 genset, 50 gergaji mesin, dan 17 unit peralatan pompa. Kesiapan tersebut juga didukung 32 rumah air yang tersebar di enam kecamatan. Yakni, Taman, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Candi, dan Porong. Pemkab Sidoarjo turut menyiapkan satu posko siaga utama BPBD serta empat posko bencana di wilayah Tanggulangin, Porong, Candi, dan Jabon yang akan diaktifkan apabila terjadi bencana banjir. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan kesiapan Pemkab tersebut saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (6/11/2026). Kegiatan itu diikuti sekitar 400 peserta dari unsur TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Basarnas Surabaya, PLN Sidoarjo, PMI Sidoarjo, serta relawan. Subandi menginstruksikan seluruh kecamatan untuk mengaktifkan posko bencana dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. “Saya instruksikan masing-masing kecamatan mengaktifkan posko bencana. Kolaborasi harus terus ditingkatkan, termasuk melalui forum dan pelatihan kebencanaan. Bencana ini tidak bisa diperkirakan sehingga harus kita tanggulangi dengan kesiapsiagaan,” tegasnya. Selain menyiapkan peralatan, upaya pengendalian banjir terus dilakukan melalui normalisasi sungai dan saluran air, terutama di wilayah Tanggulangin, Porong, dan Candi. Titik-titik rawan banjir di kawasan perkotaan juga telah dipetakan untuk mendukung langkah antisipasi. “Saat ini normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus dilakukan. Koordinasi dengan para camat juga terus dilakukan,” ungkapnya. Di wilayah Kedungpeluk, Kecamatan Candi, juga sudah dibangun dam berukuran besar disertai normalisasi yang dilakukan untuk pengendalian banjir. Namun, Subandi mengakui penanganan banjir di sejumlah wilayah Sidoarjo masih menghadapi tantangan karena wilayah Sidoarjo ini adalah wilayah Delta atau genangan. “Kalau air rob meluap, air tidak bisa langsung kita keluarkan. Kita harus menunggu sampai kondisi air memungkinkan, baru dilakukan pembuangan,” jelasnya. Subandi menambahkan, karakteristik ancaman bencana di wilayah Delta Sidoarjo lebih didominasi banjir. Meski demikian, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi bencana lain, seperti angin puting beliung, kebakaran, dan kekeringan. Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bahumembahu dalam penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan terus diperkuat sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan optimal serta memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tutupnya. Berdasarkan data dari BMKG, musim hujan di Sidoarjo diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026 hingga Maret 2027. Puncak hujan diprediksi pada Februari 2027. Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih singkat. Sementara itu, fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027 sehingga pola cuaca cenderung sulit diprediksi. Selama Januari hingga 1 November 2026, di Kabupaten Sidoarjo tercatat 28 kejadian bencana. Terdiri atas empat kejadian banjir, 21 kejadian angin kencang, dan tiga kejadian kekeringan. Dampak angin kencang tercatat terjadi di 14 kecamatan dan 63 desa, dengan 288 rumah mengalami kerusakan ringan. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Bupati Sidoarjo, Subandi kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jumat (6/11/2026). Kali ini di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik. Rumah milik Atimah dan Atim diproyeksikan mendapat bantuan renovasi. Dari hasil peninjauan di lapangan, Bupati Subandi memastikan bahwa rumah Atimah dan Atim segera direnovasi pada bulan November ini. Perbaikan dilakukan Baznas Sidoarjo dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp25 juta. ”Dengan hasil sidak ini, kita lihat rumah Pak Atim nanti akan ada perbaikan segera,” ujar Subandi saat meninjau lokasi. Renovasi dilakukan dengan menambah jumlah kamar dan memperbaiki kamar mandi. Bupati berharap, lewat program renovasi RTLH tersebut, Atimah dan Atim bersama keluarganya dapat menempati rumah layak huni. ”Biar nanti rumah ini bisa jadi dua kamar sekaligus. Kamar mandinya juga diperbaiki, ya. Dengan anggaran kurang lebih 25 juta,” imbuhnya. Subandi mengatakan bahwa program renovasi RTLH akan terus berjalan. Setiap bulan ditargetkan 15 RTLH yang dapat direnovasi. Rumah Atim tercatat sebagai unit ke-13 yang mendapatkan giliran renovasi RTLH. ”Rumah Pak Atim RTLH yang ke-13 yang masuk daftar perbaikan pada bulan ini. Nanti bulan 11 ini kita siapkan perbaikannya karena setiap satu bulan cuma 15 unit,” jelas Subandi kepada Atim. Sementara itu, Atim tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat mendapat kejelasan perbaikan rumahnya dari Bupati Subandi. Sudah sekitar sepuluh tahun ini ia tinggal di rumah dengan kondisi seperti itu. ”Sapunika, sampun hampir 10 tahun ngeh ngoten niki,” tuturnya. Pak Atim mengungkapkan, keinginan untuk memperbaiki rumah sudah lama dipendam. Sakit menahun berupa asma kronis selama hampir 15 tahun menjadi kendala untuk memperbaiki rumahnya secara mandiri. Pak Atim pun bersyukur dan lega. Penantian panjangnya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah akhirnya membuahkan hasil. ”Lek mengajukan perbaikan rumah niku hampir 10 tahun. Nggih dipoto-poto ngaten. Alhamdulillah sak niki saged diperbaiki,” tutur Atim penuh haru. Untuk bertahan hidup, Atim mengandalkan penghasilan seadanya dari menanam bunga pacar banyu di pinggir kali. Bunga hasil panen biasanya dijual di depan makam di dekat rumahnya untuk keperluan ziarah kubur. Selain itu, bantuan PKH sebesar Rp600 ribu setiap bulan juga menjadi tumpuan bertahan hidup Atim bersama istri. ”Pendamelan nggih sak wontene. Sakniki nandur kembang teng pinggir kali,” ucapnya. Git/eko/mas
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat (6/11/2026). Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap warga yang membutuhkan dukungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu penerima bantuan adalah Mochamad Riski Abdullah (12), warga Desa Kalimati RT 004 RW 001, Kecamatan Tarik. Riski yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara diketahui menderita Sindrom Proteus sejak lahir. Bantuan kursi roda diberikan untuk membantu mobilitas dan memudahkan aktivitas kesehariannya. Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan pesan kepada keluarga Riski agar tetap tabah dan senantiasa bersyukur dalam merawat amanah yang telah diberikan oleh Tuhan. "Bagaimanapun juga anak ini adalah titipan, jangan menjadikan beban apapun itu. Allah paringi yang terbaik dhamel panjenengan. Mudah-mudahan kursi roda buat Mas Riski ini bermanfaat dan memudahkannya dalam beraktivitas," ujar Subandi. Menanggapi bantuan yang diterima, ibu dari Riski menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. "Terima kasih Pak Bupati atas bantuan kursi rodanya, Alhamdulillah bermanfaat," ungkapnya. Selain menyerahkan bantuan kepada Riski, Subandi juga menyerahkan kursi roda kepada Mochamad Syaidin, warga Desa Kalimati RT 002 RW 001, Kecamatan Tarik. Mochamad Syaidin mengalami gangguan pada tulang ekor akibat kecelakaan yang pernah dialaminya sehingga membutuhkan alat bantu untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, Puskesmas Tarik, Forkopimka Tarik, serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran berbagai unsur pemerintah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan kursi roda ini, diharapkan para penerima dapat lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Pemkab Sidoarjo juga terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. (Mar/Git) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Eri Sudewo
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan pentingnya memperkuat budaya antisuap dan antigratifikasi di lingkungan pemerintahan maupun penegakan hukum. Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Hal itu disampaikan Subandi saat menghadiri Sosialisasi dan Penguatan Integritas Terpadu dengan Tema Penguatan Budaya Anti Suap dan Anti Gratifikasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum yang Bersih. Kegiatan itu digelar Pemkab Sidoarjo bersama KPK dan Pengadilan Negeri Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu menghadirkan Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting sebagai narasumber. Turut hadir Ketua serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, jajaran Forkopimda, para asisten, kepala OPD, dan camat. Dalam sambutannya, Subandi mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama pelayanan publik dan pembangunan daerah. Praktik suap, pungutan liar, dan gratifikasi dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat kemajuan daerah. “Suap dan gratifikasi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penyakit birokrasi yang merusak keadilan, menghambat investasi, dan merugikan masyarakat,” tegasnya. Subandi menjelaskan, berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 88,8 yang menunjukkan upaya pencegahan korupsi berada pada kategori baik. Namun, nilai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih berada di angka 59,88. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK juga mencatat indeks integritas Pemkab Sidoarjo sebesar 72,82 atau masuk kategori rentan. “Data tersebut menunjukkan tingkat kerawanan korupsi masih cukup tinggi. Sistem pencegahan harus terus diperkuat dan tata kelola pelayanan publik harus semakin bersih dari penyalahgunaan wewenang, suap maupun gratifikasi,” ujarnya. Menurutnya, sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik masih menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi. Karena itu, kegiatan penguatan integritas harus diwujudkan dalam langkah nyata. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi. Yakni, melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Subandi juga menekankan tiga langkah penting. Yakni, menjadikan pimpinan dan ASN sebagai teladan integritas, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan edukasi, serta memberikan akses yang mudah dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. “Komitmen membangun integritas harus dilakukan bersama-sama mulai dari kepala OPD, camat hingga kepala desa. Kita harus berani berubah dan terus berbenah. Alhamdulillah saat ini transformasi pemerintahan digital terus kita lakukan agar pengawasan lebih mudah dan potensi kebocoran dapat diminimalkan,” katanya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Ridwan S.H MH mengatakan bahwa lembaganya telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan memperkuat pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Pelayanan kami sudah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanpa imbalan apa pun. Kami terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan tidak melakukan perbuatan tercela,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat budaya antikorupsi. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud dengan baik,” ujarnya. Melalui kolaborasi tersebut, budaya anti suap, anti gratifikasi, dan semangat integritas diharapkan semakin mengakar di seluruh sektor pemerintahan dan penegakan hukum demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Mar/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Perumda Delta Tirta diharapkan mampu memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas distribusi, serta menekan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Pesan itu disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perumda Delta Tirta Sidoarjo dengan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo sekaligus konsultasi publik penyusunan Rencana Bisnis Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2027–2031 di Kantor Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Serta dalam proses penyusunan rencana bisnis lima tahun ke depan untuk bisa benar-benar maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat Sidoarjo. Subandi menegaskan bahwa persoalan kebocoran air dan belum optimalnya jaringan distribusi harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, Perumda Delta Tirta perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dengan perencanaan yang terukur dan target yang jelas. “Persoalan kebocoran air ini sangat penting. Saya minta seluruh jajaran Perumda Delta Tirta benar-benar melakukan pembenahan. Target yang sudah ditetapkan harus dipenuhi, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Subandi juga mendorong penerapan digitalisasi melalui pemanfaatan dashboard pemerintah daerah untuk memantau kondisi jaringan, tingkat kebocoran, serta kebutuhan pelayanan air bersih di setiap wilayah. “Sekarang kita sudah masuk era digitalisasi. Saya ingin data Perumda Delta Tirta bisa terintegrasi dalam dashboard pemerintah daerah, sehingga kita bisa melihat di mana kebocoran, wilayah mana yang membutuhkan jaringan, serta kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi,” ujarnya. Selain itu, Bupati meminta jajaran direksi untuk tidak hanya berfokus pada perencanaan di atas kertas, tetapi juga turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pembenahan jaringan, penggunaan material sesuai standar, serta peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi komitmen bersama. Dalam rencana bisnis 2027–2031, Perumda Delta Tirta menargetkan peningkatan cakupan layanan air bersih dari sekitar 30 persen menjadi lebih dari 50 persen. Penambahan sambungan pelanggan baru juga ditargetkan mencapai hingga 90 ribu sambungan secara bertahap. Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi jaringan distribusi, termasuk pengaturan tekanan air (pressure management) untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi distribusi. Subandi berharap penyusunan rencana bisnis tersebut dapat menjadi peta jalan yang jelas bagi Perumda Delta Tirta dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Sidoarjo yang terus meningkat. “Harapan kita, Perumda Delta Tirta semakin baik. Pelayanannya harus maksimal, jaringan terus dibenahi, dan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi. Kita semua memiliki satu visi, yaitu membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya. Melalui penyusunan rencana bisnis ini, Perumda Delta Tirta diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan layanan air bersih yang lancar, prima, dan merata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.(Son/Mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kabar gembira bagi wajib pajak Sidoarjo. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Denda akan otomatis terhapus saat dibayarkan tanpa membuat pengajuan. Wajib pajak hanya membayar pokoknya tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban masyarakat. Program pembebasan denda pajak daerah itu mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026. Selain itu, pembebasan denda pajak daerah juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain/PDL yang meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti BPJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Pembebasan denda PDL berlaku sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari 2026 sampai dengan September 2026. Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus langkah strategis dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penghapusan denda atau insentif pajak dirancang untuk meringankan beban finansial warga sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo. "Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujarnya. Subandi menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pilar utama menopang roda pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberlanjutan berbagai program daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. "Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tuturnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap rupiah hasil pajak akan dikembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas umum. Misalnya, pemerataan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga optimalisasi fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk gotong royong nyata dalam mewujudkan Sidoarjo yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. “Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,” ucapnya. Sementara itu, untuk memudahkan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia. Mulai perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual account. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi pajak daerah Sidoarjo leat tautan digital: bit.ly/BPPDKabSidoarjo maupun pemindaian QR code yang telah disediakan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo. Git
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2392359