Kominfo, Sidoarjo - Lomba RT yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada 2024 mendatang, diharapkan menjadi stimulan baru agar masyarakat Sidoarjo terbiasa untuk bersama-sama dan bergotong royong. Ada 5 kategori lomba, dan salah satu yang menarik adalah lomba jimpitan.Selain Jimpitan, 4 kategori lomba lainnya yakni RT Sehat, RT Asri, RT Tahan Pangan dan RT Berbudaya.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan untuk menuju pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik, maka dibutuhkan keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh."Bupati, wakil bupati atau DPRD saja, tanpa didukung masyarakat dalam setiap kebijakannya akan percuma," katanya saat dikonfirmasi pada Jumat (1/12/2023). Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu, menambahkan lomba yang paling unik adalah lomba jimpitan. Harapannya, se-kabupaten punya gengsi masing-masing."Jimpitan ini merupakan tradisi lama yg sudah hilang, dan ditukar dengan hutang. Padahal para pendiri bangsa kita mengajarkan kita bahwa dengan cara mendirikan koperasi mampu dinikmati bersama, yaitu dari, oleh, dan untuk anggotanya," ucapnya. Oleh sebab itu, lanjut dia, tradisi lama ini akan dihidupkan kembali dimulai dari lingkungan masyarakat yang lebih kecil, seperti RT, RW, kelurahan, karang taruna, atau organisasi kemasyarakatan. "Sistem jimpitan ini, diberikan secara sukarela oleh para warga desa. Dapat berupa uang jimpitan ditaruh di dalam kaleng bekas atau wadah kecil yang diletakkan di depan rumah. Hal ini memudahkan petugas mengambil jimpitan di masing-masing rumah warga. Uang jimpitan ini dapat diiperasionalkan untuk kepentingan bersama," jelasnya. Ia juga berharap, dana jimpitan akan membuat masyarakat semakin dekat dan akrab satu dengan lainnya. Serta, kesenjangan sosial antarwarga terhapus, tali silaturahmi semakin erat, dan fasilitas lingkungan rumah pun lebih maju."Lomba jimpitan, ini bukan untuk Bupati namun nantinya untuk masyarakat Sidoarjo. Dimana, dengan jimpitan tradisi gotong royong akan tercapai, serta kearifan lokal tumbuh kembali sehingga membuat masyarakat desa hidup rukun dan harmonis," tutupnya.Sementara itu Edy Priyanto tokoh masyarakat di Kelurahan Sekardangan RT 23, RW 7 sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah Bupati Sidoarjo untuk mengaktifkan kembali jimpitan dilingkungan RT dan RW. Seperti yang telah diterapkan di lingkungannya RT.23 RW.07 Kelurahan Sekardangan, Sidoarjo atau yang dikenal sebagai Kampung Edukasi Sampah sejak 7 tahun lalu, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dari semula menggunakan beras diganti dengan menggunakan uang recehan dengan nominal bebas. "Hasil dari jimpitan receh tersebut digunakan untuk membangun atau memperbaiki lingkungan RT, membayar lampu jalan, penghijaun, pengelolaan sampah, sumbangan sosial, dan lain sebagainya. Kalau program Jimpitan benar-benar digalakan, boleh dibilang Gus Muhdlor adalah Bapak Jimpitan di wilayah Sidoarjo," kata Edy. "Dengan diadakannya tradisi jimpitan receh akan diperoleh banyak manfaat, diantaranya perbaikan fasilitas umum dapat dilakukan secara swaday, demikian juga warga menjadi berpengalaman dalam mengelola keuangan hasil jimpitan dan yang utama yaitu sikap gotong royong warga kembali muncul," imbuh Edy. Hal yang sama disampaikan oleh Subagyo (41) warga Porong mengatakan bahwa dengan diaktifkan kembali soal Jimpitan, warga desa sangat mendukung, karena dengan adanya Jimpitan tersebut di tiap-tiap RT mempunyai uang Kas tersendiri. "Program Jimpitan digalakkan kembali, Gus Muhdlor merupakan Bapak Jimpitan Sidoarjo, karena program itu sangat bagus, agar tiap-tiap RT bisa mandiri. Selain itu pengambilan Jimpitan pada malam hari secara tidak langsung juga menjaga keamanan di lingkungan RT tersebut," tandas Subagyo. (Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meluncurkan lomba antar RT (Rukun Tetangga) di Pendopo Delta Wibawa, pada Kamis (30/11/2023). Kategori yang dilombakan antar RT ini terbagi menjadi 5 yaitu; RT Sehat, RT Asri, RT Tahan Pangan, RT Berbudaya dan RT Jimpitan. Nantinya, akan dinilai setiap kategori dan akan diambil tiga juara terbaik.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di sela kegiatan peluncuran tersebut, mengatakan politik partisipatoris menjadi salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lomba tersebut sekaligus untuk mendukung program Self Governing Community yang akan diluncurkan pada tahun 2024. "Hadiahnya untuk juara satu akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300 juta, juara dua Rp85 juta, juara ketiga Rp53 juta dan juara harapan akan dipilih 7 kelompok dengan hadiah sebesar Rp5 juta," katanya. Lebih lanjut Gus Muhdlor menyampaikan, dibutuhkan keikutsertaan masyarakat menyeluruh untuk menjadikan Sidoarjo menjadi berkembang pesat dalam pembangunannya.Seperti halnya pemberian sound sistem (perangkat suara) dan insentif untuk pengurus RT pada tahun 2024 memberikan efek bagi keguyuban masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Sidoarjo intinya ingin mengusung politik partsipatoris yang mengajak semua kalangan masyarakat untuk turun serta membangun Sidoarjo," ucapnya saat dikonfirmasi seusai acara. Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo tersebut, dengan cara lomba antar RT ini, akan mampu mendorong warganya turut berperan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. "Maka dengan mengikuti lomba, hasilnya adalah untuk mereka sendiri, intinya adalah berikan warisan terbaik untuk anak cucu berupa lingkungan yang asri," ujarnya. Gus Muhdlor yakin jika apa yang ia lakukan berhasil, maka tugas Kabupaten akan lebih mudah. Dia mencontohkan, dalam kategori lomba RT Asri mempunyai parameter bahwa lingkungan RT harus indah, rindang dan sebagainya. "Tiap lingkungan RT harus punya bank sampah dan tempat pengelolaan sampah, ini juga akan menjadi nilai plus saat penialain," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mulyawan mengatakan lomba akan dilaksanakan pada tahun 2024. "Lomba RT akan kami laksanakan pada tahun 2024, untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan nanti, sedangkan minggu depan tepatnya tanggal 10 Desember akan kami laksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan lomba RT ini," jelasnya. Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, Budiono mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Sidoarjo. "Pastinya upaya ini menjadikan masyarakat saling bahu membahu dalam menyebarkan kebaikan di lingkungannya," katanya. Ia akan mendorong kepala desa seluruh Kabupaten Sidoarjo untuk segera menyampaikan pesan baik dari Pemkab dan bersiap untuk berupaya yang lebih baik untuk Sidoarjo. "Semua harus membangun Sidoarjo menjadi lebih baik, hal ini untuk kita dan anak cucu kita nanti," tutupnya. (Dew/Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Bentuk soliditas serta sinergitas dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, gelar apel siaga pengawasan Pemilu 2024 di Museum Empu Tantular Sidoarjo, Kamis malam (30/11/2023), yang dipimpin oleh ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugroho. Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi, juga turut hadir Bersama Wakapolresta Sidoarjo, Kepala Satpol PP, Yani Setyawan, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari berbagai fraksi, elemen masyarakat dan juga media. Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 400-500 personel jajaran pengawas pemilu. Mulai dari Bawaslu, Panwas desa/kecamatan dan sekretariat.“Tujuan kegiatan ini, untuk membangun soliditas dengan lintas sektoral. Untuk itu hadir pula dari TNI/Polri, Lanudal, Forkopimda. Kedepannya untuk membangun soliditas akan dikerjakan bersama-sama secara bergandeng tangan pada saat kampanye demi kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024,“ tuturnya. Ia juga mengatakan bahwa harapannya pemilu akan terlaksana secara terintegritas. Dari catatan Pemilu terdahulu, memiliki integritas yang bagus, maka netralitas didalam pemilu atau penyelenggara negara TNI/Polri akan bersih. Mekanisme keadilan pemilu seperti money politic, jika bisa diminimalisir, akan bisa melahirkan pejabat yang relatif akan memiliki integritas yang tinggi."Kita pastikan terkait isu menyangkut netralitas akan kita gaungkan sehingga pemilu berjalan dengan baik dan bersih. Kita akan kawal terus mulai saat ini. Pererat dengan PKD, Panwascam, Forkopimda dan Forkopimcam," ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan terkait aparatur pemerintah atau ASN di haruskan netral saat dilakukan kampanye dalam pemilu 2024. Kita kuatkan komitmen netralitas ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. "ASN harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Apabila ada ASN yang ikut berpolitik dan berpihak baik itu nomor salah satu kontestan pemilu, akan langsung kami ambil tindakan, mulai pemanggilan, teguran hingga diberikan sanksi berat sesuai dengan regulasi yang ada," tandas Wakil Bupati H. Subandi (mas/kominfo)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Kamis, (30/11/2023). Dukungan dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil menengah terus dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Ia menargetkan 2.000 warung kelontong (warung rakyat) tuntas direnovasi. Program ini dijalankan mulai tahun 2021 dan target tuntas tahun 2026. Tahun ini Pemkab Sidoarjo sudah merampungkan renovasi sebanyak 422 warung.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menegaskan salah satu kekuatan ekonomi daerah terletak pada tumbuh kembangnya usaha-usaha kecil dan menengah atau UMKM. "Sidoarjo ini warganya pekerja keras, kreatif dan pantang menyerah. UMKM tumbuh dimana-mana. Warung kelontong (warung rakyat) jumlahnya ribuan. Kita siapkan program yang membantu keberlanjutan usahanya, mulai dari program subsidi bunga untuk modal usaha lewat kurda, hibah modal usaha kelompok perempuan kurma, hingga bantuan renovasi 2.000 warung rakyat," jelasnya.Setiap tahun Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merenovasi sedikitnya 400 warung. Kebijakan pemerintah daerah yang meningkatkan usaha warung rakyat tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021 - 2026 dalam bentuk Program Warung Rakyat Direnovasi. "Program Warung Rakyat Direnovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan bangunan warung rakyat agar warung menjadi lebih bersih, sehat dan indah," ujarnya.Dengan upaya tersebut, kata dia, diharapkan konsumen atau pengunjung warung memperoleh kenyamanan dan bisa menikmati makanan atau minuman atau barang klontong lainnya yang disediakan dengan baik yang dampaknya akan membawa mereka untuk datang kembali ke warung tersebut."Sehingga pada akhirnya ini akan bisa meningkatkan pendapatan bagi pemilik warung," katanya.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Mohamad Edi Kurniadi mengatakan keberadaan warung rakyat merupakan salah satu usaha atau mata pencaharian di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga.Ia mengatakan, pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi Tahun 2023 dilaksanakan dengan cara swakelola tipe 4, yaitu dengan melibatkan kelompok masyarakat di desa atau kelurahan tersebut."Kegiatan fisik renovasi warung mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dengan jumlah warung yang direnovasi adalah sebanyak 422 unit yang tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Wonoayu dan Balongbendo," ujar Edi saat acara ceremony penyerahan program renovasi warung rakyat oleh Pj. Sekda Andjar Surjadijanto di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (29/11). Salah satu penerima program renovasi warung yakni Siti Maisaroh, ia mengaku sangat senang warungnya direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga lebih ramai dan nyaman untuk para pembeli. "Terimakasih pak bupati, saya senang sekali warung saya menjadi lebih menarik, bersih, dan nyaman sekarang," katanya. Pemilik warung nasi pecel di Desa Kranggan, Kecamatan Gedangan tersebut berharap program renovasi warung rakyat terus dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo."Program ini sangat membantu sekali dalam menambah keuangan keluarga kami, saya harap terus dilaksanakan tiap tahun," ucapnya senang. (Dew/Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Rabu, (29/11/2023). Kontribusi penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Bahkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun ini sudah tembus diatas Rp. 100 milyar atau sebesar Rp. 103.253,831,453. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel per 27 November 2023 bulan ini sudah mencapai Rp. 19.752,382,617. Tren kenaikan pajak restoran dan hotel itu dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH mengapresiasi capain kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Sidoarjo yang terus mengalami meningkat tersebut. Apresiasi itu ia berikan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo saat membuka FGD Wajib Pajak Restoran dan Hotel sekaligus memberikan penghargaan wajib pajak panutan 2023 di Restoran Heritage of Handayani hari Senin, (27/11)Wabup H. Subandi mengatakan berbagai pembangunan yang ada tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak. Diungkapkannya penerimaan pajak daerah merupakan sumber PAD yang terbesar. Target penerimaan PAD dari sektor pajak ditahun 2023 ini sebagai besar telah tercapai. Sampai dengan hari ini, penerimaan pajak daerah sudah mencapai 92,59 persen atau sebesar Rp. 1.124.942.057.779. "Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kesadaraan masyarakat untuk membayar pajak sudah mulai meningkat, kondisi yang demikian ini perlu terus dipertahankan sehingga keterjaminan pelaksanaan pembangunan dapat terus terjaga yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. Wabup H. Subandi memberikan apresiasi kepada pemilik hotel dan restoran yang telah patuh dan taat dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Sumbangsihnya terhadap pembangunan sangat diperlukan. Oleh karenanya penghargaan kepada wajib pajak patut diberikan. "Apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dipandang perlu untuk memotivasi wajib pajak lain agar tepat waktu pembayarannya serta melakukan penyetoran sesuai sebenarnya dan selalu kooperatif dalam pengembangan dan berbagai perubahan sistem perpajakan," ujarnya. Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono merinci tren kenaikan pajak restoran dan hotel itu di tahun 2020 sampai tahun 2023. Ditahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 64. 616,576,015. Namun ditahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 63.518,290,481. Sedangkan ditahun 2022 naik signifikan menjadi Rp. 89.635,837,875. Ditahun 2023 ini kembali naik sebesar Rp. 103.253,831,453 per 27 November 2023. "Pajak restoran sudah mengalami kenaikan padahal belum tutup penerimaan pajak diakhir Desember 2023," ucapnya. Begitu pula terhadap tren kenaikan pajak hotel di Sidoarjo. Disampaikan Ari Suryono pada tahun 2020 lalu, realisasi kenaikan pajak hotel sebesar Rp. 11.104,965,643. Sedangkan ditahun 2021 naik menjadi Rp. 14.080,874,501. Ditahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 19.993,670,874. Per 27 November tahun 2023 ini sudah mencapai Rp. 19.752,382,617. Ia yakin angka tersebut dapat melebihi capaian tahun 2022 sebelum akhir penerimaan pajak hotel bulan Desember 2023 akhir. "Dan ini saya yakin pada penutupan penerimaan pajak hotel diakhir bulan Desember 2023 akan mencapai kenaikan tertingginya," sampainya. Ari Suryono juga mengatakan tren jumlah restoran dan hotel diempat tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Dimulai ditahun 2020 ada sebanyak 632 restoran yang berdiri. Ditahun 2021 naik menjadi 733 restoran . Jumlah tersebut kembali meningkat ditahun 2022 menjadi 1.039. Sedangkan ditahun 2023 ini jumlahnya sudah mencapai 1.235. "Meningkatnya jumlah restoran dan hotel di Sidoarjo berdampak pula pada realisasi penerimaan pajak disektor tersebut," ucapnya. Ia mengatakan kenaikan jumlah restoran di Sidoarjo juga dibarengi dengan kenaikan jumlah hotel yang ada. Jika ditahun 2020 jumlahnya 117, maka ditahun 2021 naik menjadi 122 hotel. Dan pada tahun 2022 lalu meningkat menjadi 132 hotel. Sedangkan tahun 2023 ini menjadi 140 hotel yang telah berdiri di Sidoarjo. Baik itu hotel berbintang maupun tidak. "Ini menunjukkan bahwa dibawah kepemimpinan bapak bupati dan wakil bupati, investasi di Sidoarjo cukup bagus," ucapnya. Sementara itu penghargaan wajib pajak panutan 2023 diberikan Pemkab Sidoarjo diberbagai kategori. Kategori restoran diberikan kepada Restoran Kampung Kecil. Sedangkan kategori restoran kafe dan pujasera diberikan kepada kafe Sandang Pangan Juanda T1 LT2. Untuk kategori restoran cepat saji diberikan kepada Wizz Mie Sedati. Sedangkan wajib pajak hotel penerima penghargaan diberikan kepada Hotel Swiss Bell Inn Juanda, Aston Hotel Sidoarjo dan Hotel Luminor yang menyandang kategori hotel bintang 3 dan 4. Sedangkan untuk kategori hotel bintang 1 dan 2 diberikan kepada Hotel Delta Sinar Mayang. Untuk kategori hotel non bintang diberikan kepada hotel Lumba-lumba Waru. Git
SelengkapnyaKominfo, Sidoarjo - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, S.Sos.CGCAE menjadi Pembina Upacara dalam Peringatan HUT KORPRI ke-52 Tahun 2023 dan HUT Ke-24 Dharma Wanita Persatuan di Alun-Alun Sidoarjo, Rabu (29/11/2023). Dihadapan 36 unit KORPRI Kabupaten Sidoarjo yang menjadi peserta upacara, Pembina Upacara Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MM. Hal pertama yang disampaikannya adalah ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota KORPRI dimanapun bertugas baik yang di Indonesia maupun di Perwakilan RI di luar negeri. Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto menyampaikan tema dalam momentum ulang tahun ke 52 tahun 2023 ini adalah “KORPRIkan Indonesia”. Tema itu diambil sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung ASN.“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada KORPRI dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Apresiasi diberikan atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar KORPRI atas keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-19,”ucapnya.Disampaikannya juga keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-19 dengan baik dipuji khalayak internasional. Selain itu bagian kerja keras para ASN adalah menciptakan program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas. Begitu pula dengan peran aktif para ASN anggota KORPRI dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar.“Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan dan insya allah tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu,” ucapnyaPj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto juga menyampaikan saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat dalam sistem birokrasi. Terdapat dua hal besar yang mempengaruhinya. Yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI. “Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update,” ujarnya. Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto melanjutkan bahwa digitalisasi dalam semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu KORPRI harus mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. “Semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Kepada para pengurus KORPRI yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik,” pesannya. Masih dikatakan Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto, meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. Diharapkan sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi. Hal ini menurutnya harus dapat dilakukan karena tujuan Meritokrasi adalah untuk merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN serta pengelolaan ASN yang efektif dan efisien dan penghargaan untuk memotivasi ASN.“Terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan KORPRI ketika disandingkan dengan Pemilu presiden dan Pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas KORPRI, ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” tambahnya.Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto juga menyampaikan KORPRI memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia. KORPRI merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. KORPRI senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disampaikan pula bahwa pertumbuhan aplikasi digital akan menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka(tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.“Menyikapi aplikasi digital yang tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi maka Pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital,” bebernya. Kedepan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh berharap KORPRI mampu membaca dan menjawab tantangan zaman dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air. Selain itu dapat membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga. “Segenap Anggota KORPRI yang saya banggakan, bahwa saat ini program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat,” pungkas Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Yu/git
SelengkapnyaTiap Bulan, Call Center 112 Sidoarjo Terima 4.032 Telepon MasukKOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat telepon masuk di call center 112 Sidoarjo sebanyak 40.318 telepon masuk, dan sebanyak 32.543 telepon masuk merupakan panggilan prank atau iseng yang diterima oleh petugas call center 112 Sidoarjo periode Januari hingga Oktober 2023. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan keberadaan call center 112 Sidoarjo diharapkan sebagai kanal bantuan kegawatdarutan sekaligus sebagai kanal pengaduan masyarakat dalam upaya meningkatkan kecepatan responsif pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Sidoarjo yang gemilang dan meningkatkan layanan publik."Adanya call center 112 ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memudahkan masyarakat Sidoarjo menyampaikan kesulitannya, seperti misalnya ada hewan masuk di rumahnya, dan layanan kegawatdarutan lainnya," ucapnya saat di konfirmasi Rabu (29/11/2023). Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu, juga menyebut bahwa dari telepon masuk yang telah diterima oleh petugas call center 112 akan diverifikasi. Semua diproses menjadi bentuk laporan yang diteruskan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan instansi vertikal. "Dari telepon masuk yang jumlahnya 40.318 tersebut, yang menjadi laporan dan diteruskan oleh OPD terkait adalah sebanyak 1.597 laporan, sedangkan 6.178 laporan adalah instansi vertikal seperti PLN, Telkom," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Noer Rohmawati mengatakan dari sebanyak 1.597 laporan yang sudah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, yaitu berupa laka, evakuasi hewan, penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), penerangan jalan umum, dan jalan rusak."Jika kami tarik laporan terbanyak periode Januari hingga Oktober 2023, laporan terbanyak adalah PJU sebanyak 430 laporan, disusul laka lantas, jalan rusak, kebakaran, serta kriminalitas," jelasnya. Ima juga menambahkan tiap tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo terus melakukan monitoring dan evaluasi agar call center 112 ini dapat benar-benar optimal bermanfaat oleh masyarakat terutama untuk pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo."Monev terus kami lakukan dengan OPD terkait, karena berjalannya Call Center 112 ini dibutuhkan kerjasama antara stakeholder di Kabupaten Sidoarjo agar tercapai pelayanan publik terbaik sesuai harapan Bupati Sidoarjo," tutupnya. (Ir)
SelengkapnyaKominfo, Sidoarjo - Keberadaan Call Center 112 merupakan perwujudan salah satu dari 17 program prioritas Bupati dan wakil bupati Sidoarjo untuk memberikan kemudahan pelayanan pengaduan masyarakat. Warga Sidoarjo yang mengalami kondisi darurat emergency dapat menghubungi layanan telepon bebas pulsa 112 untuk segera mendapatkan pertolongan. Layanan tersebut dapat diakses 24 jam. Kemarin, Selasa, (28/11/2023), Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pelayanan Call Center 112 dilakukan Pemkab Sidoarjo di Hotel Premier Place Juanda. Dalam Monev tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yang membawahi pelayanan Call Center 112 tidak hanya mengundang para petugas Call Center 112. Namun juga seluruh OPD dihadirkan untuk bersinergi dan bekerjasama memberikan layanan respon cepat 24 jam. Monev Pelayanan Call Center 112 tersebut dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, S.Sos.CGCAE.Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto menyampaikan sukses tidaknya pelayanan Call Center 112 ada ditangan seluruh OPD. Dikatakannya pelayanan Call Center 112 bukanlah program Diskominfo Sidoarjo saja, melainkan program Pemkab Sidoarjo yang harus didukung oleh seluruh intansi.“Harapan kedepannya call center 112 ini selain meningkatkan layanan kegawatdaruratan juga harus meningkatkan informasi layanan publik di Sidoarjo sehingga call center 112 dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenal seluruh layanan publik milik Pemkab Sidoarjo,”ucapnya.Andjar Soerjadianto mengatakan evaluasi harus dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan bagian wajib untuk mengetahui seberapa baik program tersebut berjalan.“Program yang sudah kita rencanakan ini tercapai apa belum serta mengalami kendala apa maka salah satu medianya adalah melalui monitoring dan evaluasi tentang call center 112 ini,” katanya. Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto meminta dari Monev seperti ini akan tersusun laporan kinerja pelayanan call center 112. Termasuk didalamnya kendala dalam pelayanan call center 112. Salah satunya dalam menyikapi 70% pengaduan hoax.“Saya boleh katakan pengaduan se kabupaten yang paling afdol adalah melalui 112, keberadaan kita memang diharapkan dapat memberikan ataupun menjadi ujung tombak Bupati dalam menerima dan memberikan layanan pengaduan masyarakat, namun yang paling penting adalah seberapa cepat kita merespon pengaduan masyarakat,” tambahnya.Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo Dra. Noer Rohmawati, M.Si.,Ak menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai wujud optimalisasi implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu Monev layanan call center 112 didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena itu dipandang perlu perbaikan pelayanan Call Center 112 dalam melayani masyarakat agar semakin meningkat.“Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Call Center 112 Sidoarjo serta monitor kinerja anggota dan admin OPD Call Center 112 Sidoarjo menjadi bagian perbaikan pelayanan pengaduan masyarakat,” katanya.Pada Kegiatan ini diikuti oleh anggota Call Center 112 Sidoarjo serta admin OPD Call Center 112 ini menghadirkan narasumber dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Bangun Winarso, Penyedia Layanan Call Center 112 PT. Jasnita Telekomindo Wahyu Prasetyo dan Bidang Tata Kelola Informasi Dinas Kominfo Sidoarjo Muhammad Wahyu Nafi’i. Yu/git.
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai penggerek literasi digital unggahan video melalui YouTube terbanyak.Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sa`adah Ahmad Muhdlor mendukung dan mengapresiasi para guru dan siswa untuk menuangkan kreativitas wawasan lewat literasi digital."Saya bangga dan mengapresiasi peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang mampu menggerakkan dari semula seribu guru dan seribu siswa menjadi naik dua kali lipat dua ribu guru dua ribu siswa berperan aktif dalam menuangkan kreativitas melalui konten literasi digital," ucapnya usai acara Festival Literasi Sidoarjo Tahun 2023 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo pada Selasa (28/11/2023).Ning Sasha, sapaannya, yang sekaligus juga Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo itu menambahkan bahwa teknologi digital saat ini telah berkembang pesat, namun Pemkab Sidoarjo mampu mengikuti zaman dan terus berbenah dengan cara memanfaatkan teknologi digital dalam hal yang positif. "Saat ini sangat minim sekali konten-konten yang mendidik, dan pada MURI ini Sidoarjo memiliki siswa-siswi dan guru-guru yang menjadi pelopor dan berkarya melalui literasi dengan memanfaatkan gawai/gadget," tutunya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi mengatakan dalam mewujudkan literasi digital ini pihaknya memberdayakan siswa dan juga guru di kabupaten setempat."Kami berdayakan siswa dan guru tentang literasi digital itu pilarnya seperti apa, bagaimana teknik foto dan video yang kemudian di create menjadi karya serta diunggah di kanal YouTube. Namun, sebelum karya tersebut diunggah, terlebih dahulu dikoreksi oleh tim kami, sehingga video YouTube dinas pendidikan memiliki nilai edukasi," katanya.Ia mengatakan, untuk mewujudkan rekor MURI tersebut sebenarnya dibutuhkan sebanyak dua ribu konten literasi digital. Namun dalam praktiknya hari ini tercatat sebanyak 4.784 konten literasi digital dari hasil karya 19.765 guru, dan siswa yang berasal dari 180 lembaga jenjang PAUD dan 577 lembaga jenjang SD/MI/SMP/MTs."Ini yang luar biasa dan sudah diunggah ke YouTube sehingga dapat MURI dengan kategori penggerek literasi digital unggahan video melalui YouTube terbanyak," ujarnya.Ia menjelaskan, literasi digital yang diunggah di akun YouTube tersebut tercatat sejak Januari 2023 sampai dengan hari ini."Dengan demikian anak-anak dan guru bisa membuat sendiri sehingga arahnya jelas, misi jelas, nilai edukatif jelas," ujarnya. (Dew)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sa`adah Ahmad Muhdlor mengajak masyarakat Sidoarjo untuk ikut berperan dalam membangun keluarga yang sakinah. "Kita sebagai orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh kembang anak kita agar kita tidak salah dalam mendidiknya. Anak yang baik tidak jauh dari didikan orang tuanya yang telah mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan selalu menjaga komunikasinya," ucapnya saat menghadiri acara Pengajian Rutin TP.PKK Kabupaten Sidoarjo di halaman kantor Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/11/2023). Pada acara pengajian tersebut, Ning Sasha sapaan akrab Istri Bupati Sidoarjo juga meminta agar masyarakat Sidoarjo khususnya kecamatan Porong untuk memperhatikan keharmonisan dan komunikasi di dalam keluarga. Serta, sikap saling toleransi dan tanggung jawab harus di jaga dan diterapkan agar keluarga menjadi sakinah."Komunikasi antar anggota keluarga harus di jaga dan sikap saling toleransi perlu ditanamkan dalam kehidupan berkeluarga. Semua itu untuk menekan tingkat kesalahpahaman dalam rumah tangga. Kalau semua itu bisa diterapkan, InsyaAllah keluarga anda akan sakinah," ujarnya. Selain itu, Ia juga berharap, pengajian rutin yang diadakan TP. PKK Sidoarjo ini menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, persatuan, dan kerukunan di masyarakat. "Saya harap masyarakat Kecamatan Porong khususnya, dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo umumnya dapat terus memelihara pengajian rutin ini merupakan ajang silaturahmi untuk selalu rukun, guyub, dan terus menjaga toleransi," tuturnya.Pada Pengajian rutin yang dihadiri oleh ratusan jamaah tersebut, menghadirkan ustadzah Ifadatul Hasanah yang akrab dipanggil Bu Nyai Manohara sebagai penceramah. Ikut hadir juga dalam kegiatan tersebut, Camat Porong Khoirul Anam, Ketua TP. PKK se-Kecamatan Porong, dan Ketua Fatayat Kecamatan Porong. (Son)
Selengkapnya24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
17.10.2024
2.10.2024
17.09.2024
9.09.2024
30.08.2024
27.08.2024
25.07.2024
11.07.2024
27.05.2024
8.05.2024
1.04.2024
28.02.2024
25.01.2024
21.01.2024
18.01.2024
15.01.2024
10.01.2024
9.01.2024
9.01.2024
2.01.2024
22.12.2023
18.12.2023
3.12.2023
24.11.2023
20.11.2023
13.11.2023
9.11.2023
27.10.2023
10.10.2023
3.10.2023
13.09.2023
25.08.2023
22.08.2023
22.08.2023
26.07.2023
24.07.2023
28.06.2023
5.05.2025 - 11.05.2025
5.05.2025 - 20.05.2025
5.05.2025 - 24.05.2025
23.04.2025 - 2.05.2025
21.04.2025 - 28.04.2025
17.03.2025 - 10.04.2025
14.03.2025 - 17.03.2025
14.03.2025 - 16.03.2025
12.03.2025 - 13.03.2025
12.03.2025 - 20.03.2025
11.03.2025 - 16.03.2025
10.03.2025 - 13.03.2025
7.03.2025 - 9.03.2025
6.03.2025 - 24.03.2025
6.03.2025 - 11.03.2025
8.03.2025 - 23.03.2025
3.03.2025 - 17.03.2025
1.03.2025 - 20.03.2025
27.02.2025 - 26.03.2025
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 - 24.02.2025
23.02.2025 - 26.02.2025
8.03.2025 - 22.03.2025
21.02.2025 - 23.02.2025
19.02.2025 - 21.02.2025
18.02.2025 - 21.02.2025
18.02.2025 - 19.02.2025
18.02.2025 - 19.02.2025
18.02.2025 - 27.02.2025
18.02.2025 - 28.02.2025
28.02.2025 - 28.02.2025
14.02.2025 - 26.02.2025
14.02.2025 - 28.02.2025
13.02.2025 - 23.02.2025
10.02.2025 - 12.03.2025
10.02.2025 - 11.02.2025
6.02.2025 - 6.03.2025
6.02.2025 - 6.03.2025
6.02.2025 - 23.02.2025
5.02.2025 - 5.03.2025
5.02.2025 - 22.02.2025
4.02.2025 - 5.02.2025
4.02.2025 - 5.02.2025
3.02.2025 - 8.02.2025
29.01.2025 - 30.01.2025
29.01.2025 - 30.01.2025
30.01.2025 - 28.02.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
22.01.2025 - 22.02.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
17.01.2025 - 22.01.2025
20.01.2025 - 25.01.2025
24.01.2025 - 26.02.2025
20.01.2025 - 27.02.2025
9.01.2025 - 22.02.2025
8.01.2025 - 8.02.2025
7.01.2025 - 11.02.2025
7.01.2025 - 7.02.2025
7.01.2025 - 28.01.2025
6.01.2025 - 6.02.2025
6.01.2025 - 6.02.2025
3.01.2025 - 23.01.2025
3.01.2025 - 3.02.2025
30.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 - 31.12.2024
27.12.2024 - 27.01.2025
25.12.2024 - 29.12.2024
19.12.2024 - 27.12.2024
19.12.2024 - 19.01.2025
19.12.2024 - 19.01.2025
18.12.2024 - 24.12.2024
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 - 23.12.2024
13.12.2024 - 15.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
4.12.2024 - 5.12.2024
29.11.2024 - 3.12.2024
1.12.2024 - 28.03.2025
1.12.2024 - 15.12.2024
29.11.2024 - 1.12.2024
2.12.2024 - 8.12.2024
30.11.2024 - 1.12.2024
28.11.2024 - 29.11.2024
27.11.2024 - 30.11.2024
26.11.2024 - 28.11.2024
24.11.2024 - 25.11.2024
21.11.2024 - 21.11.2024
22.11.2024 - 24.11.2024
29.11.2024 - 4.12.2024
21.11.2024 - 26.12.2024
20.11.2024 - 20.12.2024
14.11.2024 - 16.11.2024
14.11.2024 - 22.12.2024
13.11.2024 - 15.11.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
14.11.2024 - 16.11.2024
13.11.2024 - 14.11.2024
14.11.2024 - 14.11.2024
5.11.2024 - 5.11.2024
1.11.2024 - 3.11.2024
31.10.2024 - 1.11.2024
30.10.2024 - 30.11.2024
3.11.2024 - 3.11.2024
29.10.2024 - 29.11.2024
25.10.2024 - 27.10.2024
31.10.2024 - 8.11.2024
28.10.2024 - 1.11.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
26.10.2024 - 27.10.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
14.10.2024 - 14.11.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
9.10.2024 - 11.10.2024
8.10.2024 - 25.10.2024
2.10.2024 - 30.10.2024
2.10.2024 - 8.10.2024
1.10.2024 - 1.11.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 - 2.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
27.09.2024 - 27.10.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
23.09.2024 - 23.10.2024
20.09.2024 - 22.09.2024
19.09.2024 - 24.09.2024
31.12.2024 - 31.12.2024
18.09.2024 - 22.09.2024
18.09.2024 - 18.09.2024
13.09.2024 - 14.09.2024
13.09.2024 - 20.09.2024
11.09.2024 - 22.09.2024
10.09.2024 - 12.09.2024
10.09.2024 - 11.09.2024
8.09.2024 - 9.09.2024
6.09.2024 - 8.09.2024
5.09.2024 - 6.09.2024
4.09.2024 - 5.09.2024
30.08.2024 - 1.09.2024
29.08.2024 - 1.09.2024
2.09.2024 - 25.09.2024
1.09.2024 - 3.09.2024
26.08.2024 - 28.08.2024
27.08.2024 - 1.09.2024
6.09.2024 - 15.09.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
23.08.2024 - 25.08.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
26.08.2024 - 1.09.2024
23.08.2024 - 23.08.2024
20.08.2024 - 8.09.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
13.08.2024 - 14.08.2024
9.08.2024 - 11.08.2024
12.08.2024 - 21.08.2024
10.08.2024 - 12.08.2024
9.08.2024 - 14.08.2024
7.08.2024 - 9.08.2024
7.08.2024 - 7.08.2024
12.08.2024 - 17.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 3.08.2024
1.08.2024 - 18.08.2024
31.07.2024 - 8.08.2024
30.07.2024 - 15.08.2024
30.07.2024 - 21.08.2024
26.07.2024 - 28.07.2024
24.07.2024 - 26.07.2024
29.07.2024 - 29.07.2024
25.07.2024 - 28.07.2024
19.07.2024 - 23.07.2024
18.07.2024 - 21.07.2024
16.07.2024 - 25.07.2024
16.07.2024 - 16.07.2024
28.07.2024 - 1.08.2024
15.07.2024 - 30.07.2024
16.07.2024 - 31.07.2024
17.07.2024 - 1.08.2024
11.07.2024 - 12.07.2024
11.07.2024 - 19.07.2024
10.07.2024 - 31.12.2024
13.07.2024 - 16.07.2024
5.07.2024 - 14.07.2024
1.07.2024 - 28.10.2024
28.06.2024 - 30.06.2024
27.06.2024 - 28.06.2024
24.06.2024 - 25.06.2024
20.06.2024 - 23.06.2024
21.06.2024 - 24.06.2024
21.06.2024 - 23.06.2024
24.06.2024 - 29.06.2024
13.06.2024 - 14.06.2024
12.06.2024 - 18.06.2024
11.08.2024 - 11.08.2024
10.06.2024 - 11.06.2024
6.06.2024 - 8.06.2024
20.03.2024 - 20.03.2024
4.06.2024 - 27.09.2024
3.06.2024 - 7.06.2024
3.06.2024 - 30.06.2024
2.06.2024 - 3.06.2024
3.06.2024 - 14.06.2024
31.05.2024 - 10.06.2024
1.06.2024 - 6.06.2024
29.05.2024 - 30.05.2024
30.05.2024 - 9.06.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
17.05.2024 - 19.05.2024
14.05.2024 - 16.05.2024
14.05.2024 - 19.05.2024
13.05.2024 - 15.05.2024
13.05.2024 - 30.06.2024
13.05.2024 - 31.07.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
8.05.2024 - 1.12.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
3.05.2024 - 1.07.2024
30.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
28.04.2024 - 29.04.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.04.2024 - 30.04.2024
25.04.2024 - 11.05.2024
22.04.2024 - 5.05.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
23.04.2024 - 25.04.2024
14.04.2024 - 14.05.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
20.04.2024 - 24.04.2024
14.05.2024 - 15.05.2024
5.04.2024 - 7.04.2024
13.04.2024 - 14.04.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.03.2024 - 28.03.2024
27.03.2024 - 31.03.2024
23.03.2024 - 25.03.2024
24.03.2024 - 26.03.2024
25.03.2024 - 26.03.2024
22.03.2024 - 25.03.2024
21.03.2024 - 31.03.2024
17.03.2024 - 2.04.2024
22.03.2024 - 6.04.2024
19.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 31.03.2024
16.03.2024 - 19.03.2024
18.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 19.03.2024
6.03.2024 - 26.03.2024
7.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 6.04.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
5.03.2024 - 7.03.2024
1.02.2024 - 1.02.2024
4.03.2024 - 4.03.2024
4.03.2024 - 8.03.2024
27.02.2024 - 28.02.2024
2.03.2024 - 8.03.2024
29.02.2024 - 1.03.2024
23.02.2024 - 25.02.2024
24.02.2024 - 9.03.2024
23.02.2024 - 27.02.2024
21.02.2024 - 26.02.2024
24.02.2024 - 24.02.2024
29.02.2024 - 4.03.2024
19.02.2024 - 25.02.2024
19.02.2024 - 20.02.2024
20.02.2024 - 20.02.2024
21.02.2024 - 22.02.2024
16.02.2024 - 16.02.2024
12.02.2024 - 8.04.2024
12.02.2024 - 20.02.2024
1.02.2024 - 7.03.2024
5.02.2024 - 7.02.2024
2.02.2024 - 8.02.2024
2.02.2024 - 17.02.2024
1.02.2024 - 24.02.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
30.01.2024 - 7.02.2024
26.01.2024 - 26.01.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
26.01.2024 - 27.01.2024
24.01.2024 - 24.01.2024
23.01.2024 - 4.02.2024
17.01.2024 - 17.02.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
13.01.2024 - 21.01.2024
20.01.2024 - 21.01.2024
22.01.2024 - 23.01.2024
12.01.2024 - 14.01.2024
11.01.2024 - 25.02.2024
11.01.2024 - 12.01.2024
10.01.2024 - 8.02.2024
5.01.2024 - 7.01.2024
29.12.2023 - 29.01.2024
28.12.2023 - 30.12.2023
22.12.2023 - 31.12.2023
22.12.2023 - 24.12.2023
30.11.2023 - 20.01.2024
11.12.2023 - 12.12.2023
30.11.2023 - 3.12.2023
10.11.2023 - 12.11.2023
8.11.2023 - 10.11.2023
8.11.2023 - 9.11.2023
3.11.2023 - 5.11.2023
9.11.2023 - 10.11.2023
29.10.2023 - 1.11.2023
27.10.2023 - 22.11.2023
23.10.2023 - 5.11.2023
23.10.2023 - 29.11.2023
20.10.2023 - 21.10.2023
17.10.2023 - 29.10.2023
16.10.2023 - 22.10.2023
11.08.2023 - 11.08.2023
16.09.2023 - 17.09.2023
19.06.2023 - 18.07.2023
30.06.2023 - 30.06.2023
1.07.2023 - 2.07.2023
Visitors : 523702