Berita

25 Apr 2025

Raih Nilai UKBI Tertinggi, Kabupaten Sidoarjo Terima Penghargaan UKBI Kabupaten Tingkat Nasional

KOMINFO, Sidoarjo – Di tengah globalisasi, komitmen terhadap bahasa nasional dan bahasa daerah menjadi penting terhadap ketahanan budaya. Kabupaten Sidoarjo, di bawah kepemimpinan Bupati yang visioner, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Atas dedikasinya tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi menerima penghargaan capaian Kinerja Tertinggi Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) Kabupaten Tingkat Nasional, hari ini (25/4) di Plaza Insan Prestasi Kompleks Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu`ti. “Pendampingan UKBI ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun masyarakat luas,” ujar Subandi, ditemui ketika usai menerima penghargaan.UKBI Adaptif ini, sebagai alat ukur kemahiran berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan, telah menjadi program prioritas nasional dalam lima tahun terakhir. Sejak diluncurkan pada 2021 hingga 2025, lebih dari satu juta peuji (peserta uji) telah mengikuti tes ini di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur total sekitar 151.249 peuji. sebanyak 19.649  antaranya berasal dari Sidoarjo. Ini menjadi angka tertinggi dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.Sidoarjo mencapai nilai prestasi tertinggi dalam partisipasi, sekaligus membuktikan bahwa upaya pembinaan bahasa tidak hanya hidup dalam dokumen kebijakan, tetapi benar-benar dijalankan dan membuahkan hasil nyata.Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan konkret Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung kegiatan pendampingan UKBI di berbagai lini, termasuk lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan pemangku kepentingan, sekaligus membentuk budaya berbahasa yang santun, efektif, dan berkarakter.Melalui prestasi ini, Sidoarjo bukan hanya menjadi contoh praktik baik dalam pengembangan literasi bahasa, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan daerah dalam mendukung agenda nasional pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.(mas).

Selengkapnya
25 Apr 2025

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025

KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 Tahun 2025 pada Jumat (25/4/25) di Alun-Alun Sidoarjo.  Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir Forkopimda, jajaran instansi vertikal, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo.  Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mencerminkan pentingnya kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.  Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, di hadapan peserta upacara. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah adalah tonggak penting dalam mendorong kemajuan melalui desentralisasi.  “Otonomi daerah dirancang agar pemerintah daerah lebih mandiri, inovatif, dan responsif dalam pelayanan publik,” ujarnya.  Hari Otonomi Daerah disebutkan sebagai momen refleksi dan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, mempercepat pemerataan pembangunan dan integrasi nasional, dan meningkatkan daya saing daerah demi kontribusi bagi kemajuan bangsa.  “Mari jadikan otonomi daerah sebagai sarana memperkuat pelayanan publik di tengah tantangan yang ada,” pesannya.  Pada usia ke-29 otonomi daerah, Mendagri berpesan agar pencapaian ini menjadi pijakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola, memperkuat sinergi pusat-daerah guna menciptakan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (yu)

Selengkapnya
24 Apr 2025

Pemkab Sidoarjo Launching Kurda, Bunganya Hanya 2% Per Tahun

KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo membuka akses permodalan yang mudah, bunga rendah dan angsuran murah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang tertarik dapat datang langsung ke BPR Delta Artha Sidoarjo untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda. Suku bunga yang ditawarkan hanya sebesar 2% per tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 50 juta. Pagi tadi, program Kurda milik bank Sidoarjo itu dilaunching Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Kamis, (24/4). Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan launching Kurda 2025 menjadi langkah besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan. Dikatakannya Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM. Lebih dari 60% struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari pasar tradisional hingga sentra industri rumahan sampai dari kuliner hingga kerajinan merupakan nadi utama perekonomian rakyat.“Untuk itu, penguatan UMKM menjadi visi dan misi serta salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tidak hanya sebagai jargon, tetapi sebagai kebijakan nyata yang diarahkan agar UMKM Sidoarjo bisa naik kelas, berkembang dari skala mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari lokal menuju nasional bahkan internasional,” ucapnya.Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan tata kelola pembiayaan UMKM melalui Kurda telah disempurnakannya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 8 tahun 2025 merubah Perbup nomor 52 tahun 2023. Dalam regulasi baru tersebut suku bunga Kurda diturunkan menjadi 2% per tahun. Subsidi bunga kredit itu untuk maksimal pinjaman Rp. 50 juta. “Ini bentuk konkret keberpihakan anggaran kita terhadap ekonomi rakyat. Selain itu, anggaran subsidi bunga Kurda kami tingkatkan dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 5 Miliar. Anggaran ini adalah investasi sosial untuk membuka akses permodalan yang adil, murah, dan aman bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.Disampaikannya juga bahwa hingga awal april 2025 ini, BPR Delta Artha telah menyalurkan lebih dari 2.035 pembiayaan Kurda dengan nilai total lebih dari Rp. 76 miliar. Ia mengatakan kesuksesan program Kurda tersebut tidak hanya bergantung pada peran BPR Delta Artha atau pemerintah daerah. Namun peran strategis pemerintah desa menjadi sangat penting. Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo untuk ikut serta mensosialisasikan, merekomendasikan, dan mendampingi warganya dalam mengakses pembiayaan Kurda ini. “Ini adalah capaian luar biasa, dan kita akan terus dorong agar jumlah ini terus meningkat,” ucapnya.Sementara itu Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Perseroda Sofia Nurkrisnajati Atmaja mengatakan program Kurda merupakan wujud nyata Pemkab Sidoarjo bersama BPR Delta Artha dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2025 ini dirinya menargetkan minimal 3.500 UMKM yang memperoleh fasilitas program Kurda. Selain pelaku usah mikro dan kecil, Kurda juga ditujukan kepada pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan.“Target kami  BPR Delta Artha ini dapat dapat memberikan fasilitas Kurda minimal satu desa ada sepuluh UMKM atau lebih yang mendapatkan Kurda,” ucapnya.Sofia juga mengatakan penerima Kurda tahun ini akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penerima Kurda akan diikutkan dalam kepersertaan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya dibayar langsung oleh BPR Delta Artha. Dikatakannya kebijakan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab sosial BPR Delta Artha kepada para pelaku UMKM penerima Kurda.“Salah satu yang menjadi nilai lebih untuk penerima Kurda tahun 2025, BPR Delta Artha akan mengikutsertakan nasabah Kurda pada program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh BPR Delta Artha,” ucapnya. (git)

Selengkapnya
24 Apr 2025

Targetkan Raih Peringkat Utama Sidoarjo Lakukan Verifikasi Evaluasi KLA Tahun 2025

KOMINFO, Sidoarjo - Hari ini, Kamis 24/04/2025 Bupati Sidoarjo H. Subandi SH,M.Kn bersama Stake Holder terkait melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak di Tahun 2025 di Pendopo Delta Wibawa.Pada kesempatan ini Bupati Sidoarjo melakukan paparan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Fenny Apridawati, Asisten Sidoarjo  Asisten  Pemerintahan dan Kesra Muhammad Ainur Rahman,MM serta stake holder terkait dihadapan Deputi Perumusan dan Koordinasi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bapak Muhammad Ihsan, Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bapak Nanang Rahman serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jawa Timur.Selain menyampaikan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo 2025-2030 yaitu Menata, Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Ia juga menyampaikan  berdasarkan data BPS tahun 2023 jumlah anak yang ada di Sidoarjo sebesar 572.181 jiwa atau 28,22% dari jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 1.996.825 jiwa.Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sumber data BPS Tahun 2023 sebesar 81,88 sedangkan di Tahun 2022 sebesar 81,37 jika diperhatikan  ada kenaikan sebesar 0,51% ini menunjukkan bahwa komitmen Kabupaten Sidoarjo Terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia yang terdiri dari unsur usia harapan hidup harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.Pada Tahun 2022 anggaran untuk anak sebesar 479.363.927.700 sedangkan di Tahun 2023 sebesar 623.428.195.872 jadi ada kenaikan sebesar 144.064.268.172 atau 23,11%."Sebenarnya masih banyak anggaran yang belum dimasukkan oleh perangkat daerah dalam pengisian di aplikasi KLA yang disebabkan oleh masih adanya pemahaman yang terkait dengan anggaran untuk anak seperti untuk pembangunan Taman ramah anak yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Tahun 2022 ada anggaran sebesar 34.169. 80 5.756 dan tahun 2023 sebesar 39.875.536.383. Dan masih banyak OPD yang nanti bisa disampaikan pada forum ini terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran untuk program Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sidoarjo"Kota layak anak di Kabupaten Sidoarjo  sudah mulai tahun 2017 sampai dengan 2003 dilalui mulai dari peringkat Pertama, Madya, Nindya yang sudah hampir 4 tahun ini sehingga besar harapan  di tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo sudah bisa naik peringkat menjadi utama,"Guna menuju Kabupaten layak anak di Kabupaten Sidoarjo secara umum telah memenuhi kriteria kelembagaan dan cluster yang telah ditetapkan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia yaitu :1. Kelembagaan 2. Klaster 1 hak sipil dan kebebasan 3. Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 4. Klaster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan 5. Klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 6. Klaster 5 perlindungan khususDan sebagai daya ungkit untuk mengevaluasi pada hari ini perlu di sampaikan juga terkait kelembagaan yang telah ditetapkan :1. Perda Nomor 2 Tahun 20023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sidoarjo 2. Perda Nomor 11 tahun 2024 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3. Pencegah perkawinan anak usia dini telah diterbitkan surat edaran Sekretaris Daerah nomor 400.2/15787/ 38.5.9/2024 pada tanggal  4 Desember 2024 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidoarjo.Dan selanjutnya untuk penjelasan Klaster 1 sampai dengan 5 dapat dilihat dalam paparan yang kami sampaikan dengan anggota gugus tugas yang akan menjelaskan secara teknis nanti dalam verifikasi lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Kayak Anak Tahun 2005 di Kabupaten Sidoarjo," ucapnyaSelanjutnya setelah paparan dari Bupati dan para pemangku masing-masing kluster, tim verifikator menyampaikan bahwa sebagian besar apa yang disampaikan sudah cukup mendukung namun masih ada beberapa point yang perlu dibenahi atau ditambahkan. Yu.

Selengkapnya
24 Apr 2025

Rumah Di Terjang Angin Kencang Di Desa Sumput, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana Sigap Sidak Berikan Bantuan Perbaikan Rumah

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo dan jajaran Forkopimka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (24/4). Sidak kali ini dilakukan di kediaman pasangan Agung dan Siti di Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo, yang atap rumahnya runtuh akibat hujan lebat disertai angin kencang pada hari Rabu malam, tanggal  2 April 2025 lalu.Kondisi rumah milik Agung dan Siti tampak memprihatinkan. Atap rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu yang telah lapuk dimakan usia, menyebabkan bagian dalam rumah mengalami kerusakan yang berat. Hal ini tentu membuat keluarga kesulitan untuk beraktivitas, terutama saat hujan masih sering turun dalam beberapa hari terakhir.Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang menimpa keluarga tersebut. "Kami sangat prihatin atas kondisi rumah yang dialami oleh Pak Agung dan Bu Siti. Kami telah berkoordinasi dengan Baznas Sidoarjo untuk segera melakukan perbaikan segera mungkin agar rumah ini bisa ditempati kembali dengan nyaman," ujar Hj. Mimik.Lebih lanjut, Hj. Mimik menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam melaporkan kondisi rumah warga yang tidak layak huni atau terkena musibah. "Jika ada warga yang mengalami hal serupa, segera laporkan kepada kelurahan atau pihak terkait. Kami akan berupaya memberikan bantuan secepat mungkin agar mereka bisa kembali tinggal di rumah dengan aman dan nyaman," tegasnya.Selain itu, Hj. Mimik juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana alam, seperti angin kencang dan hujan deras yang kerap terjadi di musim penghujan. Ia menekankan perlunya perawatan rutin terhadap bangunan rumah untuk mencegah kerusakan lebih parah.Agung pemilik rumah yang sehari-harinya bekerja serabutan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati, karena ia bersyukur mendapatkan bantuan renovasi rumah ini. Dengan perekonomian yang belum stabil, menyulitkan agung untuk melakukan renovasi rumah.“Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Wakil Bupati dan Baznas Sidoarjo. Semoga perbaikan ini bisa segera dilakukan, sehingga kami bisa kembali tinggal dengan tenang bersama keluarga. Jujur saya kesulitan melakukan renovasi rumah karena untuk hidup sehari-hari saja saya pas-pas an. Dengan bantuan ini saya sangat bersyukur sekali, sekali lagi terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo,” ungkap Agung, pemilik rumah yang terkena musibah.Kehadiran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tengah-tengah masyarakat menunjukkan komitmennya untuk hadir dan memberikan solusi nyata bagi warganya. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat, diharapkan seluruh warga Sidoarjo dapat menikmati tempat tinggal yang layak dan aman.(Son)

Selengkapnya
23 Apr 2025

Wabup Sidoarjo Kenalkan Kuliner Khas dalam Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Malang

KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Kota Malang di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Rabu pagi (23/04). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Lelly Thresiyawati bersama jajaran anggota DPRD lainnya. Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sidoarjo, khususnya pelayanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana menyampaikan bahwa pelayanan kependudukan di Sidoarjo terus ditingkatkan melalui inovasi dan integrasi layanan. “Kami ingin memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Di MPP, masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen dalam satu tempat,” ujarnya.Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Reddy Kusuma, menjelaskan bahwa layanan Dukcapil Sidoarjo kini sudah berbasis digital dan akan terus dikembangkan. “Kami juga menjalin sinergi dengan instansi lain agar masyarakat tidak lagi direpotkan dengan proses yang panjang,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Wabup Mimik Idayana juga mengajak tamu ikut berkunjung ke salah satu toko pembuatan kue lumpur yang menjadi kuliner khas Sidoarjo.“Selain pelayanan publik, kami ingin memperlihatkan wajah lain dari Sidoarjo, salah satunya melalui kuliner. Kue lumpur ini salah satu ciri khas yang patut dicoba,” tambah Mimik sambil menawarkan kue lumpur kepada rombongan tamu.Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menyambut baik sambutan hangat dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. “Kami sangat mengapresiasi informasi yang disampaikan, terutama soal integrasi layanan Dukcapil. Ini akan kami jadikan referensi untuk diterapkan di Kota Malang,” ungkapnya. (Af)

Selengkapnya
23 Apr 2025

Pemkab Sidoarjo Dukung Penguatan Jasa Konstruksi Jawa Timur

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mendukungan penguatan sektor jasa konstruksi sebagai pilar utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono S.Sos., MM., MT, pada saat menghadiri Halal bihalal jasa konstruksi yang digelar oleh DPP INKINDO Jawa Timur di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Rabu (23/4).Dwi Eko mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., dalam acara yang Mengusung tema “Menguatkan Potensi Sumber Daya Jasa Konstruksi di Jawa Timur”. Acara ini mempertemukan lebih dari 200 peserta yang terdiri dari asosiasi profesi, badan usaha jasa konstruksi, mitra kerja, dan instansi teknis dari berbagai daerah di Jawa Timur.Dalam acara tersebut, Dwi Eko menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku konstruksi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif.“Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendukung pertumbuhan sektor jasa konstruksi, termasuk melalui kemudahan perizinan dan penyederhanaan regulasi, agar pelaku usaha lebih leluasa dalam berkontribusi pada pembangunan daerah,” ujarnya.Dwi Eko juga menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rencana jangka menengah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.“Kami sedang menyusun masterplan terkait bagaimana pembangunan Sidoarjo pada 5 tahun ke depan,” ungkapnya.Sarasehan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain I Nyoman Gunadi, ST., MT (Kadis DPRKP & CK Prov. Jatim), H. Adik Dwi Putranto, SH, M.HP (Ketua Umum KADIN Jatim), H. Mohammad Syarifudin, ST (Ketua BPD GAPENSI Jatim), dan Rudy Susanto (Sales Director Tirtakencana – Avian Brands). Sementara keynote speech disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elestianto Dardak.Ketua DPP INKINDO Jawa Timur, Ir. Irwan Susilo, ST, MT, IPM, berharap forum ini dapat menjadi ruang strategis untuk pertukaran gagasan, mempererat kemitraan, serta mengangkat kualitas dan daya saing sektor konstruksi di Jawa Timur.kegiatan ini juga menjadi ajang Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H, menjadi ajang diskusi, memperkuat hubungan kekeluargaan antar pelaku jasa konstruksi dan pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur. (Ach/mas).

Selengkapnya
23 Apr 2025

Bupati Subandi Ajak Ramaikan Pendopo Sidoarjo dengan Kegiatan Keagaamaan

KOMINFO, Sidoarjo – Pendopo Kabupaten merupakan sarana yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bupati Sidoarjo Subandi pun mengajak masyarakat untuk meramaikan atau menggelar kegiatan-kegiatan keagamaan di Pendopo.“Dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo, akan memberikan keberkahan bagi Pendopo Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi di sela menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal dan Peringatan Milad ke-13 Majelis Taklim Az Zahra yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Rabu, (23/04/2025). Menurutnya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di pendopo sangat berdampak positif. Seperti Majelis Taklim Az Zahra yang telah berdiri selama 13 tahun ini dengan jumlah jamaah yang sebagian besar kaum perempuan bisa menjadi  pilar penting dalam pembangunan peradaban umat, khususnya dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat Sidoarjo. Peran Majelis Taklim seperti ini yang dapat menyemarakkan Pendopo Delta Wibawa dengan kegiatan-kegiatan untuk kemlahatan umat karena majelis taklim merupakan sangat strategis dalam memperkuat akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat."Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan jamaah Majelis Taklim Az Zahra atas dedikasi dan konsistensi dalam berdakwah, membina umat, dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dengan penuh cinta dan ketulusan," kata Bupati Subandi.Bupati juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama, terus bersinergi dengan para ulama dan tokoh agama dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia. Karena  pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental spiritual. "Selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Az Zahra. Semoga semakin maju, semakin besar manfaatnya bagi umat, dan terus menjadi penerang jalan dakwah di Kabupaten Sidoarjo. Semoga acara hari ini membawa keberkahan, memperkuat silaturahmi, dan memperteguh komitmen kita dalam menjalankan ajaran Islam secara kaffah,"pungkasnya. (Yu/mas).

Selengkapnya
23 Apr 2025

Pemkab Sidoarjo Luncurkan Program Road Show Sosialisasi Anti Korupsi untuk Siswa SMP : Tanamkan Nilai Integritas Sejak Dini

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Inspektorat Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo melaunching Road Show Sosialisasi Anti Korupsi untuk pelajar SMP di Sidoarjo. Kegiatan ini sengaja digelar untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sejak dini kepada para siswa. Launching program tersebut di buka oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto di Aula SMPN 2 Sidoarjo, Rabu (23/4/2025).Sosialisasi Anti Korupsi sejak dini kepada siswa SMP di hadiri oleh seluruh kepala sekolah SMP Negeri dan ketua OSIS yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ke depan, road show ini akan dilaksanakan menyeluruh kepada seluruh Lembaga Pendidikan swasta di Sidoarjo. “Tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga sekolah-sekolah swasta akan menjadi bagian dari gerakan ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Sidoarjo memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang pentingnya menjaga integritas," tegas Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto.Andjar Surjadianto juga menekankan pencegahan korupsi tidak hanya pada lingkungan pegawai negeri sipil melainkan pendidikan karakter dimulai dari usia dini agar lebih efektif untuk mencetak generasi anti korupsi."Kami percaya bahwa edukasi anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa amaupun para pegawai di pemerintahan, tetapi juga harus ditanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak sebagai fondasi moral bangsa kedepannya," ujarnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, kami berharap mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat,” tambahnya.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi menyampaikan road show anti korupsi ini akan membangun sikap yang ada di diri pada siswa-siswi di Sidoarjo untuk menjadi generasi yang jujur, mandiri dan tanggung jawab.“Membangun sikap mental dan karakter anti korupsi pada usia dini sangatlah penting. Saya tekankan kepada siswa-siswi contoh kecil dari korupsi adalah menyontek, sifat itu harus perlahan dirubah dan kedepannya generasi penerus kita ini akan terbentuk karakter yang jujur dan mandiri,” ucap Tirto Adi.Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan karakter kuat, jujur, dan bertanggung jawab bagi siswa-siswi di wilayah Sidoarjo. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan yang dimulai dari dunia pendidikan. (Son)

Selengkapnya
22 Apr 2025

PKDI Sidoarjo Dilantik, Bupati H. Subandi Harapkan Sinergi Optimal untuk Pembangunan Desa

KOMINFO, Sidoarjo – Pengurus Persaudaraan Kepala Desa (PKD) se – Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2025 - 2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo H.Subandi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (22/4). Acara tersebut di hadiri oleh Ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Jawa Timur S.Mahdi, jajaran Forkopimda Sidoarjo dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. Acara pengukuhan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah, serta penyerahan bendera sebagai simbolis oleh Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, H.Budiono yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono.Pembentukan PKDI di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai wadah yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait berbagai masalah yang ada di desa, serta dengan dibentuknya PKD ini sebagai salah satu wadah menjembatani penyampaian aspirasi dari masyarakat desa untuk diteruskan kepada pusat pemerintahan.Bupati Sidoarjo H.Subandi dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan PKDI Sidoarjo. Diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik antara kepala desa dan pemerintah daerah untuk bersama menjalankan program maupun kebijakan pemerintah dalam pembangunan Sidoarjo.“Saya sebagai pimpinan daerah mengucapkan selamat atas dilantiknya PKDI Sidoarjo ini. Kedepannya saya berharap dapat membangun harmonisasi antara kepala desa dengan pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk kemajuan pembangunan Sidoarjo menjadi lebih baik,” ujar H.Subandi.Pimpinan daerah akan memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus PKDI Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan peran kepala desa terhadap program-program pembangunan desa.“Saya akan mendukung penuh setiap peran dan fungsi kepala desa untuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan daerahnya. Dengan bekerja sesuai aturan yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dan saya harap terwujudnya PKDI ini, para kepala desa menjadi lebih solid, mensuport seluruh program maupun kebijakan pemerintah,” sambungnya.Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Timur S.Mahdi menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan melalui rapat dewan pimpinan pusat (DPP). Dalam pernyataannya, Mahdi menyoroti bahwa seluruh kepala desa harus bersikap royal serta menjunjung tinggi komitmen untuk mematuhi instruksi kebijakan yang dihasilkan dari mekanisme tersebut.“Dan yang terpenting seluruh kepala desa harus royal dan komitmen bahwa instruksi kebijakan faktor keputusan rapat dewan pimpinan pusat dan daerah DPC kabupaten Sidoarjo harus di taati karena hasil kebijakan keputusan tersebut tentu berdasarkan anggaran dasar dan anggara rumah tangga,” tutur S. Mahdi.Perangkat desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Mereka adalah jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa melibatkan diri dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Melalui partisipasi aktif perangkat desa dalam semua tahapan pembangunan, desa dapat mengalami perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. (Son)

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Visitors : 1502284