Kominfo, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi berkunjung ke kediaman keluarga almarhum Moch Kusaini, Kepala Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Rabu (28/10/2026). Selain takziah, bupati juga menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum. Bantuan yang diberikan berupa santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 46.386.497 yang terdiri dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Penyerahan dilakukan di rumah duka almarhum Moch Kusaini di Wisma Tropodo Waru. Selain itu, keluarga almarhum Kusaini nantinya juga akan menerima Jaminan Pensiun berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 1.516.515 setiap bulan. Subandi berharap santunan tersebut dapat meringankan beban keluarga almarhum. Santunan seperti ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga meminta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan seperti ini.“Alhamdulillah hari ini kita bisa bertakziah kekediaman keluarga almarhum Kepala Desa Moch Kusaini, semoga almarhum ditempatkan di surga terbaik di sisi Allah,” kata Subandi usai berkunjung ke kediaman almarhum Kepala Desa Tropodo. Menurutnya, seluruh perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo telah terlindungi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sidoarjo telah menanggung seluruh iuran kepersertaannya. “Kita sebagai pemerintah daerah memberikan bantuan ini karena sudah kita masukkan program pemerintah dan terus berkolaborasi dengan BPJS ketenagakerjaan. Jadi, mulai dari perangkat desa, lembaga desa, hingga dari kader ini sudah masuk semua ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Subandi menyebut pada tahun 2026 program satu ASN satu duafa mulai dijalankan untuk membantu satu warga duafa agar memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. "Pada 2026 program ini sudah mulai berjalan. Eselon II, eselon III, kepala sekolah, kepala rumah sakit, hingga kepala puskesmas sudah mulai mengikutsertakan warga duafa ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami, pada tahun 2027 seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo bergerak bersama melalui program satu ASN membawa satu duafa," katanya. Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "Sebagai pimpinan daerah, kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan agar masyarakat mendapatkan jaminan dan perlindungan yang layak," ujarnya. Penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya Pemkab Sidoarjo dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi perangkat desa dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. (Mar/mas)
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo- Upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di gelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo, Rabu, (28/10/2026). Ratusan peserta upacara dari berbagai organisasi kepemudaan, mahasiswa dan pelajar serta OPD Sidoarjo mengikutinya dengan khidmat dan penuh semangat. Upacara bendera dipimpin langsung Bupati Sidoarjo H. Subandi. Dalam sambutannya Bupati H. Subandi mengatakan Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang tumbuh dinamis dengan potensi ekonomi, industri, dan UMKM yang luar biasa. Meski demikian, aset terbesar Kabupaten Sidoarjo bukanlah infrastruktur maupun pabrik-pabrik yang berdiri megah. Namun yang sesungguhnya adalah para pemuda Sidoarjo merupakan aset terbesar yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. “Di era digitalisasi dan era kompetisi global saat ini, peran pemuda tidak lagi cukup hanya sebagai penonton atau pengikut. Pemuda Sidoarjo harus hadir sebagai motor penggerak pembangunan, menciptakan inovasi, dan pelopor solusi atas berbagai tantangan daerah,” pesannya. Bupati H. Subandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berkembang. Baik di bidang pendidikan, wirausaha digital, ekonomi kreatif, seni, olahraga, hingga seni budaya. “Kami ingin memastikan bahwa pemuda Sidoarjo berdaya saing tinggi, bertalenta global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal,” ucapnya. Bupati H. Subandi berpesan kepada seluruh pemuda Sidoarjo untuk menjadi pemuda yang berani memimpin dan mampu mengejar cita-cita. Pasalnya masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang ditunggu kedatangannya, namun sesuatu yang harus dibangun bersama. “Hari ini mari kita tunjukkan bahwa pemuda Sidoarjo siap mengguncang dunia dengan karya dan prestasi,” ucapnya. Bupati H. Subandi juga menyampaikan bahwa sumpah pemuda bukan hanya lembaran sejarah. Namun menjadi obor api semangat yang terus menyala untuk terus menjaga persatuan dan membawa bangsa Indonesia lebih maju."Peringatan hari sumpah pemuda yang mengusung tema “ Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda Untuk Indonesia” menggambarkan pemuda Indonesai sebagai generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati," ucapnya. Dijelaskannya juga bahwa patriotik adalah mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian yang nyata, tindakan yang nyata. Sedangkan gigih adalah sikap yang tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa. Berempati sendiri menurutnya tindakan yang tidak hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri, tetapi juga merasakan kesulitan saudaranya dan tidak berpaling ketika melihat rakyatnya membutuhkan pertolongan. "Sebab, patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arah, dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," ujarnya. (Git/foto; iad)
Selengkapnya
Jakarta, 28 Oktober 2026- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat memperluas investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan peluang ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki layanan publik.Dalam pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council (USABC), Meutya menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan investasi untuk memperluas infrastruktur digital, tetapi juga kolaborasi yang menghasilkan transfer pengetahuan, pengembangan talenta, serta akses inovasi yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah perdesaan.“Pembangunan digital tidak cukup hanya menghubungkan masyarakat dengan internet. Konektivitas harus membuka peluang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki pelayanan publik. Tanpa manfaat tersebut, potensi pembangunan infrastruktur digital belum dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).Meutya menjelaskan bahwa arah transformasi digital Indonesia bertumpu pada tiga prinsip, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiganya menjadi landasan agar perluasan konektivitas diikuti peningkatan produktivitas masyarakat sekaligus pelindungan dalam pemanfaatan teknologi.Melalui prinsip tersebut, pemerintah ingin memastikan investasi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan industri, tetapi juga memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan.“Hubungan kita akan semakin baik apabila kita terus memperhatikan transfer pengetahuan dan peningkatan keahlian dalam berbagai pengembangan digital yang dilakukan di Indonesia,” kata Meutya.Karena itu, Kemkomdigi mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat untuk memperluas kontribusi melalui pengembangan talenta digital, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penerapan teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat.Inovasi AI Perlu Diimbangi Kepastian Regulasi dan Pelindungan PublikPengembangan kecerdasan artifisial (AI) turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Meutya menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap inovasi dan investasi AI, dengan tetap mengedepankan keamanan, pelindungan anak, serta pelindungan data pribadi.Menurutnya, besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadikan pengembangan AI sebagai peluang strategis sekaligus tanggung jawab yang membutuhkan tata kelola yang jelas.“Indonesia perlu terus mengembangkan AI dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, kita juga harus memastikan adanya aturan dan mekanisme perlindungan yang memadai agar teknologi ini dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab,” tegas Meutya.Dalam penyusunan kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional, Kemkomdigi berkomitmen membuka dialog dengan pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan.Meutya menekankan bahwa kepastian dan keterbukaan regulasi penting untuk memberikan ruang bagi inovasi, sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.“Kami ingin memastikan regulasi yang disiapkan dapat dipahami dan diprediksi oleh para pemangku kepentingan, bukan menjadi kejutan bagi industri. Karena itu, proses penyusunannya perlu terbuka terhadap berbagai perspektif agar inovasi dapat berkembang dengan tetap memperhatikan pelindungan masyarakat,” ungkapnya.USABC Tekankan Pentingnya Kemitraan Pemerintah dan IndustriCEO US-ASEAN Business Council Brian McFeeters menyampaikan bahwa kerja sama pemerintah dan sektor swasta semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital, terutama AI, yang berlangsung sangat cepat.“Dibandingkan dengan bidang lain yang menjadi perhatian kami, isu digital merupakan bidang yang sangat membutuhkan kemitraan pemerintah dan sektor swasta. Kemitraan ini menjadi sangat penting karena perkembangan AI berlangsung dari minggu ke minggu,” ujar Brian.Brian juga menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia melalui investasi, transfer pengetahuan, pendidikan, pengembangan keahlian, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.Menurutnya, USABC telah menyiapkan laporan yang mendokumentasikan kontribusi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama digital antara Indonesia dan Amerika Serikat.Kemkomdigi memandang kemitraan dengan USABC sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.Melalui investasi yang disertai pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta tata kelola teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah mendorong pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang produktif, inklusif, aman, dan tepercaya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Afvour Wilayut di Jalan Raya Luwung Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Selasa (27/10/2026). Dalam sidak tersebut, Mimik meninjau langsung kondisi aliran sungai serta pelaksanaan normalisasi yang dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani di wilayah sekitar. Menurut Mimik, hasil peninjauan menunjukkan bahwa Sungai Afvour Wilayut memiliki peran strategis sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian. Karena itu, normalisasi sungai perlu dilakukan secara berkala agar fungsi sungai tetap optimal. "Saya mengecek secara langsung normalisasi Sungai Afvour Wilayut. Ternyata ke depannya sungai ini harus sering dinormalisasi karena banyak dibutuhkan oleh para petani. Saya juga menyaksikan secara langsung aliran sungai yang masih agak menggenang," ujar Mimik. Ia menambahkan, sungai yang berada di kawasan perbatasan dua desa tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan yang lebih tertata dan produktif. "Ke depan, sungai ini perlu diperbaiki secara total sehingga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan pengairan, tetapi juga sebagai wisata air. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan lahan ini," katanya. Menanggapi kondisi wilayah yang cukup padat penduduk, Mimik menilai penataan kawasan justru dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. "Daerah ini memang padat penduduk. Justru karena padat, kawasan ini memiliki potensi yang bagus jika ditata dengan baik. Nanti akan kita bangun jembatan agar kawasan ini semakin menarik dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Mimik juga mengimbau seluruh masyarakat Sidoarjo untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia menyoroti masih banyaknya sampah yang ditemukan di sejumlah titik dan mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai serta lingkungan sekitar. "Saya mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo, kalau ingin Sidoarjo menjadi apik dan bersih, mari peduli terhadap lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Mulailah dari lingkungan di sekitar kita dulu. Saya masih melihat sampah di banyak tempat sepanjang jalan. Ayo bersama-sama menjaga kebersihan demi Sidoarjo yang lebih baik," tegasnya. Melalui sidak ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan, menjaga fungsi sungai sebagai sumber pengairan, sekaligus mengembangkan potensi kawasan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. (Mar)
Selengkapnya
SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo terus berusaha meningkatkan pengawasan di internal pemerintahan. Termasuk dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menggelar pelatihan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memahami hukum pidana dan menangani dugaan tindak pidana. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, 26–30 Oktober 2026, itu diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan Pemkab Sidoarjo. “Tujuannya untuk memperkuat kapasitas APIP dalam menjalankan pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, pengawasan internal harus berorientasi pada pencegahan penyimpangan dan perbaikan tata kelola. "Pengawasan jangan hanya berorientasi pada mencari kesalahan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan," ujar Subandi. Pemahaman hukum diperlukan agar APIP mampu membedakan persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan melalui pembinaan tata kelola dari dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. "APIP harus memahami aturan hukum dengan baik agar dapat membedakan persoalan administratif yang masih bisa diperbaiki dari dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan tepat dan memberikan perbaikan tata kelola di lingkungan Pemkab" tegasnya. Subandi meminta peserta memanfaatkan pelatihan tersebut untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., membuka pelatihan pada Selasa (27/10/2026) di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jalan Saco Nomor 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Harli Siregar menyebut peningkatan kapasitas APIP sebagai kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Menurut dia, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah temuan pelanggaran. "Keberhasilan pengawasan tidak cukup dilihat dari banyaknya temuan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pengawasan tersebut dapat mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem, dan mendorong aparatur untuk bekerja secara jujur serta bertanggung jawab," ungkapnya. Harli juga meminta APIP menjaga independensi dan objektivitas dengan mendasarkan setiap penilaian pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. "Dalam menjalankan pengawasan, APIP harus bersikap independen dan objektif. Setiap penilaian harus berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga harus menghadirkan solusi, bukan sekadar menunjukkan kesalahan," kata Harli.Selama pelatihan, peserta mempelajari prinsip hukum pidana, analisis hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Harli berharap kerja sama antara Kejagung RI dan Pemkab Sidoarjo terus berlanjut agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas seharihari. "Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, upaya pencegahan penyimpangan serta perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.(mas) .
Selengkapnya
Jakarta, 27 Oktober 2026- Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti tiga isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), yakni integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, dan kejelasan hak akses.Ketiganya menentukan bagaimana data kependudukan dapat digunakan lintas instansi tanpa mengaburkan kewenangan pengelolaan dan hak penduduk atas data pribadinya.Dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya menjaga interoperabilitas data agar selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia.“Kami mengapresiasi bahwa DIM telah menempatkan integrasi data dalam kerangka interoperabilitas yang selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Keselarasan ini perlu dijaga hingga bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang lain, dalam hal ini Satu Data Indonesia,” jelasnya dalam acara Paraf Daftar Inventarisasi Masalah RUU Adminduk di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).Selain integrasi data, ia juga menyoroti penyelarasan RUU dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama melalui pembatasan tujuan pemanfaatan data.Menurutnya, terdapat tiga hal yang masih perlu ditegaskan dalam pembahasan, yaitu minimalisasi data, pengecualian korporasi dalam frasa "setiap orang", serta larangan meminta salinan dokumen kependudukan.Wamen Nezar juga menekankan pentingnya memperjelas klasifikasi data kependudukan sebagai dasar pemberian hak akses.Penegasan tingkat klasifikasi diperlukan agar tata kelola data kependudukan selaras dengan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.“Masukan Kementerian Komdigi telah tercermin sebagai salah satu dasar pemberian hak akses. Tingkat klasifikasi data kependudukan perlu dipertegas agar selaras dengan tata kelola data lintas peraturan perundang-undangan,” tuturnya.Wamen Nezar berharap pembahasan RUU Adminduk dapat memperkuat perangkat regulasi Indonesia dalam memasuki dunia digital.“Rancangan undang-undang ini akan memperkuat perangkat regulasi kita memasuki dunia digital dan akan memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak,” pungkas Wamen Nezar.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen mengentaskan pemukiman tidak layak melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati Sidoarjo H. Subandi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke rumah warga kurang mampu di dua kelurahan wilayah Kecamatan Sidoarjo pada Senin (26/10/2026). Dua hunian yang disasar dalam sidak tersebut yakni milik Bambang Sriyono, seorang pedagang asongan di Kelurahan Bulusidokare, serta Arief Achmadi, pekerja serabutan di Kelurahan Lemahputro. Kondisi kedua rumah tersebut dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Bupati Sidoarjo H. Subandi memastikan perbaikan kedua rumah warga tersebut akan mulai dikerjakan pada minggu ketiga bulan November mendatang. Langkah ini diambil agar hunian mereka siap ditempati dengan aman sebelum intensitas musim hujan meningkat. "Bulan sebelas sudah ada perbaikan. Nanti cat ulang, bagian yang keropos kita benahi semua, atap kita perbaiki, kita pasang plafon kembali, dan kamar mandi juga dibenahi," kata Subandi saat meninjau rumah Bambang Sriyono. Penanganan serupa juga disiapkan untuk rumah Arief Achmadi di Kelurahan Lemahputro. Selain pembenahan plafon dan kamar mandi, struktur lantai rumah Arief juga akan ditinggikan untuk mengantisipasi genangan air. "Melihat kondisi atapnya yang sudah mulai keropos, nanti plafon dibenahi, ada peninggian lantai, dan kamar mandi juga diperbaiki. Harapannya sebelum hujan rumahnya sudah bagus kembali," ujar Bupati kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo yang mendampingi sidak. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Baznas Sidoarjo, H. Ilhamuddin, mengonfirmasi bahwa pengerjaan perbaikan rumah Bambang Sriyono dan Arief Achmadi dijadwalkan pada minggu ketiga November 2026. Hal ini dikarenakan alokasi perbaikan RTLH untuk periode Oktober sudah terpenuhi. Ilhamuddin menjelaskan, Baznas Sidoarjo secara konsisten merehabilitasi sedikitnya 15 unit RTLH setiap bulannya yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. "Minggu ketiga (November) pengerjaannya. Bulan Oktober ini jadwalnya sudah penuh. Untuk bulan November sudah terdaftar lima rumah, dan target kita setiap bulan ada 15 RTLH yang mendapatkan bantuan perbaikan," terang Ilhamuddin. Melalui sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan Baznas, program perbaikan RTLH diharapkan dapat terus menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan demi menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak.(tim) .
Selengkapnya
Jakarta, 27 Oktober 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid bersama Kapolri, Suyudi Ario Seto memperkuat sinergi pemberantasan judi online lintas negara, penipuan digital, dan berbagai kejahatan di ruang digital. Kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital dan Polri mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan infrastruktur telekomunikasi dari tindakan kriminal yang mengganggu layanan masyarakat.“Kami meyakini dengan kolaborasi yang lebih kuat lagi ke depan, kita dapat menekan angka judi online di tanah air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat,” ujar Menteri Meutya usai audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).Meutya menyebut aduan masyarakat mencakup jual beli data, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Luasnya persoalan tersebut membuat penanganan lintas institusi penting untuk menggabungkan langkah pencegahan dan penegakan hukum melalui percepatan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) Komdigi dan Polri.“Tantangan ini luas sekali cakupannya kalau hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” jelas Menteri Meutya.Menteri Meutya juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran dalam menangani kasus judi online yang memiliki jaringan lintas negara. Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat dapat menekan praktik judi online sekaligus memperkuat penanganan penipuan online yang meresahkan masyarakat.“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang belum genap satu bulan, namun sudah terjadi penanganan terhadap salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara,” ungkap Menteri Meutya.Selain kejahatan digital, Menteri Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat base transceiver station (BTS) yang mengganggu akses internet serta layanan telekomunikasi di berbagai daerah. Penanganan hukum terhadap tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan konektivitas masyarakat.“Kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” tutur Menteri Meutya.Kapolri Suyudi Ario Seto, menegaskan perkembangan teknologi yang cepat perlu diimbangi penguatan literasi masyarakat dan penanganan hukum atas kejahatan digital secara cepat. Penipuan daring, judi online, dan love scam menjadi persoalan yang harus ditindak karena meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan negara.“Kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminasi. Bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tegas Suyudi.Suyudi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang membutuhkan langkah penanganan kuat, termasuk melalui penguatan regulasi. Ia berharap kolaborasi Komdigi dan Polri dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman.“Begitu juga apa yang selalu menjadi keresahan masyarakat kaitannya dengan berita-berita bohong, hoaks. Ini juga perlu ada langkah-langkah yang kuat secara regulasi yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri,” ujar Suyudi.Suyudi berharap penguatan MoU yang dilakukan pada April lalu semakin memperkuat sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan digital nasional dan menjawab keresahan masyarakat.“Semoga kolaborasi kita dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan bulan April lalu bisa semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, keamanan digital nasional di Indonesia,” pungkas Suyudi.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 26 Oktober 2026 - Tantangan jurnalisme di era digital tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan menyampaikan informasi, tetapi juga kesehatan mental para wartawan yang setiap hari berhadapan dengan tekanan pekerjaan dan derasnya arus informasi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menekankan pentingnya dukungan untuk menjaga kesehatan mental wartawan.Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ratusan anggota Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Menurutnya, kesehatan mental merupakan bagian penting dari keberlanjutan profesi jurnalistik, terutama ketika wartawan menghadapi tekanan untuk menghasilkan pemberitaan yang cepat dan menarik perhatian publik di tengah maraknya misinformasi.“Wartawan itu memang berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental, karena setiap hari harus menyerap berbagai informasi dan peristiwa,” ujar Meutya.Ia memberi contoh, wartawan yang baru menyelesaikan peliputan berat, terutama di daerah konflik, perlu memperoleh waktu untuk memulihkan kondisi psikologis sebelum kembali menjalankan tugas. Perusahaan media memiliki peran penting dalam membangun praktik kerja yang memberikan ruang pemulihan tersebut. Ia mendorong perusahaan media untuk menerapkan mekanisme pendampingan dan evaluasi setelah penugasan yang berisiko memberikan tekanan psikologis.“Wartawan yang andal tahu kapan harus berhenti. Tahu batasannya. Jadi, tidak perlu khawatir untuk mengatakan bahwa kita sedang kewalahan dan membutuhkan waktu jeda,” tegasnya.Lebih lanjut, Meutya juga menyoroti dilema yang dihadapi wartawan di era digital, ketika tuntutan menghasilkan berita faktual berhadapan dengan dorongan untuk mengejar viralitas. Dalam situasi tersebut, ia menilai perusahaan media perlu memperkuat pedoman kerja dan pendampingan agar wartawan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.“Tantangannya sekarang adalah memilih antara menulis sesuatu yang faktual atau sesuatu yang membuat viral. Praktik jurnalistik harus tetap dikembalikan pada kode etik, dan perusahaan media perlu lebih bertanggung jawab dalam membimbing wartawannya di era digital,” ujar Meutya.Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas perhatian terhadap kesehatan mental melalui skrining dalam program kesehatan. Menurutnya, langkah awal untuk memperbaiki penanganan adalah mengetahui besarnya persoalan melalui pemeriksaan dan pencatatan yang lebih sistematis.Budi menyebutkan, skrining kesehatan mental yang dilakukan pemerintah pada tahun sebelumnya telah menjangkau sekitar 70 juta orang. Dari pemeriksaan tersebut, sekitar tujuh juta orang tercatat memiliki indikasi gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian lebih lanjut.“Selama ini kita menyiapkan dokter untuk penyakit fisik, tetapi tenaga kesehatan untuk menangani kesehatan mental belum dipersiapkan secara memadai di berbagai fasilitas layanan. Sekarang, setelah masalahnya mulai teridentifikasi, kita harus mempersiapkan penanganannya,” ujar Budi.Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan strategi penanganan kesehatan mental secara berjenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan mental diharapkan tidak hanya bergantung pada rumah sakit jiwa khusus, tetapi juga dapat diakses melalui fasilitas kesehatan yang lebih luas.Budi juga mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mengetahui risiko kesehatan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Melalui program CKG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memeriksakan kondisi kesehatannya dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Candi pada Senin (26/10/2026). Bantuan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Bantuan diberikan kepada tiga penerima manfaat. Yakni, Alif Hafizh dan Novan Zaki Putra dari Desa Candi serta Giyono dari Desa Sumorame. Wabup Mimik menyerahkan bantuan bersama Dinas Sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Candi. “Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini rutin kami lakukan sebagai upaya membantu warga agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” ujarnya saat menyerahkan bantuan kepada Giyono di Desa Sumorame. Mimik menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda dapat mengajukan permohonan melalui perangkat desa dengan mekanisme berjenjang. Mulai RT, RW, hingga pemerintah desa. Selanjutnya, permohonan tersebut diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima maupun keluarganya. Sekaligus mendorong masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan warga yang memerlukan perhatian pemerintah. Sementara itu, keluarga Giyono menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Sidoarjo dan jajaran Dinas Sosial atas bantuan kursi roda tersebut. Giyono diketahui mengalami patah tulang kaki akibat menjadi korban tabrak lari hingga kemudian menderita stroke. Keluarga berharap bantuan tersebut dapat membantu Giyono dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan memudahkan keluarga dalam memberikan pendampingan. Melalui penyaluran bantuan itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan dukungan sosial sesuai dengan kebutuhannya. (Son/Mar/Iad)
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2364407