KOMINFO, Sidoarjo - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menggelar Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak bertema “Pelindungan Anak di Ruang Digital” di Aula SMPN 2 Sidoarjo, Kamis (22/10/2026). Kegiatan bertagline “Tumbuh Aman di Ruang Digital” ini menjadi sekolah pertama dari rangkaian program edukasi yang akan digulirkan ke sejumlah sekolah lain di Sidoarjo.Dalam kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan membacakan Deklarasi Bersama Pelaksanaan Ekosistem Pelindungan Anak di Ruang Digital. Mereka berkomitmen mendukung ekosistem pelindungan anak yang protektif, adaptif, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Deklarasi itu memuat tiga pokok upaya, yakni pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ruang digital, penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ruang digital, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelindungan anak di ruang digital.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKOM) Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zainuris Shofa, menyatakan rasa bangga atas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Kami sangat bangga bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk melindungi anak-anak kita bersama untuk tumbuh kembang dengan aman dan nyaman di ruang digital,” ujarnya.Ia mengingatkan bahwa perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Menurutnya, kasus di ruang digital justru lebih banyak dan lebih mengkhawatirkan. “Perundungan itu tidak hanya di dunia nyata, tapi di ruang digital ini lebih banyak dan lebih ngeri,” tuturnya. Perundungan siber dinilai dapat berdampak serius pada kesehatan mental anak, seperti rasa cemas, menurunnya kepercayaan diri, hingga enggan bersosialisasi dan belajar. Karena itu, melindungi anak di ruang digital juga berarti menjaga kesehatan mental mereka.Inggit sapaan akbrabnya, menekankan bahwa pelindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari anak itu sendiri, orang tua, sekolah, hingga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjutnya, berperan sebagai pemangku kebijakan dalam pelindungan anak di ruang digital.Inggit juga mengatakan edukasi ini akan dilakukan secara intens kepada seluruh SMP maupun SD, sebab pengguna gawai di kalangan siswa SD kini semakin banyak. Ia mengapresiasi aturan di SMPN 2 Sidoarjo, yakni siswa boleh membawa ponsel, tetapi sejak pukul 07.00 hingga jam pulang sekolah ponsel wajib disimpan di loker dan hanya digunakan pada waktu tertentu.Pengawasan, kata Inggit, juga tidak berhenti di sekolah. Penggunaan gawai di rumah harus dibicarakan dengan orang tua. “Harus ada jam yang diterapkan untuk anak-anak kita, karena orang tua perannya sangat luar biasa untuk bisa mengamankan anak-anaknya,” tuturnya.Untuk tahun ini, Diskominfo menargetkan edukasi di total sembilan sekolah, termasuk SMPN 2 Sidoarjo. Delapan SMP lainnya akan didatangi melalui roadshow, masing-masing mewakili satu kecamatan. Inggit menyebut jumlah siswa dalam satu sekolah bisa mencapai ratusan bahkan 1.000 anak, sehingga edukasi perlu ditularkan lebih luas. “Kami ingin menyebarluaskan virus-virus yang baik, menciptakan agen-agen yang baik melalui anak-anak kami,” katanya.Untuk menjangkau sekolah di luar sembilan lokasi tersebut, Diskominfo akan memanfaatkan kanal zoom sebagai sarana edukasi bagi seluruh SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo. Diskominfo juga berencana membentuk duta-duta dari kalangan siswa yang dapat mengedukasi teman-temannya. “Kami akan mengerucutkan, mungkin kami akan membuat duta-duta yang bisa menjadi pengejawantahan kami,” ucapnya.Di akhir kegiatan, Inggit menyampaikan pesan kepada para pelajar di Sidoarjo. “Anak-anakku semua, para siswa-siswi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang duduk di SD, SMP maupun SMA, yuk mari kita menjadi generasi yang cerdas digital. Lindungi diri kalian, lindungi teman-teman kalian juga, no cyber bullying,” pesannya.Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Prastiwi Trijanti mengingatkan bahwa ruang digital menyimpan banyak kejadian yang perlu diwaspadai, salah satunya perundungan. “Perundungan itu tidak hanya terjadi di dunia nyata atau secara langsung, tapi secara digital pun juga terjadi,” ujarnya. Ia mengajak para pelajar untuk berhati-hati. “Gunakanlah sarana digitalmu dengan bijak dan aman,” pesannya. (Ir)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo berkomitmen memperkuat sinergi untuk mendukung pengawalan program pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperlancar percepatan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sidoarjo. Komitmen itu mengemuka dalam silaturahmi Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra beserta pejabat utama Polresta Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo Subandi dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (22/10/2026). Bupati Sidoarjo, Subandi mengapresiasi komunikasi dan koordinasi lintas sektor antara pemkab dan kepolisian yang selama ini telah terbangun dengan harmonis. Menurut dia, soliditas antarinstansi menjadi kunci utama keberhasilan eksekusi berbagai kebijakan publik. "Tetap jaga kebersamaan, kekompakan, dan kesatuan tujuan, yaitu menyukseskan program prioritas Presiden serta program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ujar Subandi. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan dukungan penuh dari instansi penegak hukum, khususnya dalam menjamin kondusivitas wilayah agar program sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal. Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Candra Putra menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal kebijakan pemkab dan menjaga iklim kemitraan yang produktif. Pria kelahiran Surabaya yang berpengalaman di Bareskrim Polri, Divisi Propam, serta pernah menjabat Kapolres Jember dan Lamongan tersebut menegaskan komitmen Polresta Sidoarjo dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Kami siap bersinergi mendukung roda pemerintahan daerah, membangun hubungan kekeluargaan, menyukseskan visi dan misi Bupati, serta mengawal stabilitas kamtibmas di Sidoarjo," kata Bobby. Pertemuan tersebut juga diisi dengan perkenalan satu per satu dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo serta pejabat utama Polresta Sidoarjo, mulai dari jajaran Satuan Lalu Lintas, Satuan Reskrim, hingga Satuan Intelkam. Sinergi yang makin solid antara kepolisian dan pemerintah daerah ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan iklim investasi dan iklim sosial yang aman dan kondusif di Kabupaten Sidoarjo.(tim)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Menjaga kesehatan jantung perlu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Dari mengatur pola makan hingga rutin beraktivitas fisik. Upaya pencegahan ini penting untuk menekan risiko penyakit jantung yang masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Sidoarjo dr. Sriatun Subandi mengatakan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Bahkan, penyakit jantung ini sudah menyerang usia muda. Besarnya persoalan penyakit kardiovaskular itu juga terlihat dari beban pembiayaannya. Data Kementerian Kesehatan RI mencatat pembiayaan penyakit jantung dan stroke mencapai Rp22,8 triliun dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2023. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter sebesar 0,85 persen pada penduduk semua umur. dr. Sriatun menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat. Sejumlah faktor risiko penyakit jantung berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, minimnya konsumsi buah dan sayur, kebiasaan merokok, serta konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. “Karena itu, upaya promotif dan preventif perlu terus dilakukan. Masyarakat harus semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui pola hidup sehat. Termasuk rutin bergerak dan memperhatikan asupan makanan sehari-hari,” ujar dr Sriatun dalam seminar peringatan Hari Jantung Sedunia bertema “45 Tahun Menjaga Masa Depan Negeri” di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (22/10/2026). Kesadaran menjaga kesehatan jantung juga perlu dibangun sejak usia muda. Dokter Sriatun juga memaparkan, menurut SKI 2023, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter pada kelompok usia 25–34 tahun tercatat sebesar 0,15 persen. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan jantung tidak hanya penting bagi kelompok usia lanjut, tetapi juga generasi muda. dr. Sriatun juga mengapresiasi peran YJI yang terus mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Baik tenaga kesehatan, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. “Kami bangga dengan adanya YJI ini. Karena, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pencegahan dan membiasakan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Peringatan Hari Jantung Sedunia tersebut juga diisi dengan penyerahan penghargaan lomba senam jantung sehat, lomba Senam Jantung sehat beregu antarkelompok klub jantung sehat (KJS), pemberian paket sembako bagi penderita jantung, serta pemeriksaan kesehatan jantung. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari masyarakat umum, komunitas olahraga, kepala puskesmas, hingga organisasi terkait lainnya. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung sekaligus mendorong deteksi dini. (Dew/ iad)
Selengkapnya
Jakarta, 22 Oktober 2026- Pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengerahan personel, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku.Hal tersebut terungkap saat Diskusi Redaksi (DIKSI) bertema “Sinergi Kebijakan dan Aksi Cepat Tanggap Bencana Karhutla” di Jakarta, Rabu (21/10/2026).Hadir dalam diskusi adalah Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Mar. Kresno Pratowo, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri, serta Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap.Kresno Pratowo menjelaskan, koordinasi dilakukan melalui Desk Karhutla dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.Berdasarkan data Kemenko Polkam per 20 Oktober 2026, status keadaan darurat karhutla ditetapkan di delapan provinsi, dengan dukungan 72.303 personel dan 50 unit dukungan udara, terdiri atas 17 pesawat patroli atau operasi modifikasi cuaca serta 33 helikopter water bombing.“Yang kita tekankan adalah bagaimana sinergi dan mitigasi dilakukan secara nyata, sehingga masyarakat merasakan kinerja kita di lapangan,” ujar Kresno.Dalam penanganan di lapangan, kebakaran di lahan gambut menjadi salah satu tantangan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, dan sulitnya akses juga memperpanjang proses pemadaman.Thomas Nifinluri mengatakan, penanganan karhutla memerlukan sistem terpadu yang menggabungkan kesiapsiagaan, respons cepat, pencegahan, dan pemulihan. Kerja sama lintas sektor serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.“Masalah kebakaran bukan hanya persoalan nasional, tetapi juga persoalan global. Kita memiliki pembelajaran penting dari pengalaman mengendalikan kebakaran,” kata Thomas.Ia menambahkan, kerja sama kawasan dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN, termasuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan Malaysia dan Singapura untuk merespons tawaran dukungan penanganan karhutla.Sementara itu, Nelwan Harahap dari BNPB menjelaskan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan di enam provinsi prioritas (Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel), tetapi juga di wilayah lain, termasuk Jawa Timur dan Papua. Pemadaman perlu dilakukan sejak titik api masih kecil agar tidak meluas dan semakin sulit dikendalikan.“Justru kita lakukan penanganan sekarang saat karhutla masih kecil, kalau sudah membesar akan sulit dikendalikan,” ujar Nelwan.Untuk mendukung penanganan, menurut Nelwan Harahap pemerintah mengoptimalkan pemadaman, pembangunan dan pengelolaan kanal gambut, serta water bombing di wilayah yang membutuhkan.Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dry ice juga dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengurai kabut asap dan memperbaiki kondisi Udara agar tidak menggangu kesehatan masyarakat.Dari sisi penegakan hukum, Kresno Pratowo menyebut Polri mencatat 278 laporan terkait pelaku perorangan dengan 232 tersangka. Untuk dugaan keterlibatan korporasi, terdapat 98 laporan dan sembilan korporasi berstatus tersangka.Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas lahan terbakar di dalam area konsesi mencapai 33.514,01 hektare.Sementara itu, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 subjek hukum serta menangani perkara pidana pada berbagai tahapan.“Kita serius. Kita hukum benar pelakunya, supaya masyarakat tahu bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman,” tegas Kresno.Ia menambahkan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah menggelar konferensi pers secara berkala untuk menyampaikan perkembangan penanganan, mitigasi, penegakan hukum, dan pemulihan kepada masyarakat.Sementara Thomas Nifinluri menambahkan, upaya pengendalian karhutla perlu ditopang tiga pilar utama."Tiga pilar yang paling penting adalah kolaborasi para pihak, koordinasi dan kepemimpinan yang kuat, serta partisipasi publik,” katanya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Sidoarjo dimeriahkan dengan touring Motoran Santun. Kegiatan dimulai dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Putat, Tanggulangin, Rabu (21/10/2026). Bupati Sidoarjo H. Subandi melepas peserta touring dengan menekan tombol tanda dimulainya acara. Setelah start dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, peserta kemudian melintasi Tanggulangin, Tulangan, Pilang Wonoayu, dan Sidoarjo Kota. Perjalanan touring akan finis di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo. Selain Bupati Subandi, kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin dan anggota DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar.Turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda, para ulama, dan ratusan santri. Subandi mengaku bangga dapat memperingati Hari Santri bersama Forkopimda, ulama, dan para santri. “Alhamdulillah, kita bangga bisa bersama-sama memperingati Hari Santri, bersama Forkopimda, para ulama, dan santri,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa santri merupakan aset masa depan bangsa. “Santri adalah aset masa depan. Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada para santri. Santri hebat, bangsa hebat,” kata Subandi. Di hadapan para santri, Subandi juga menyampaikan doa dan harapannya. “Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah,” ucapnya. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Hikam KH Abdul Wahid Harun mengatakan, kegiatan tersebut mengusung tema “Motoran Santun”. Ia mengingatkan para peserta agar menjaga adab selama di jalan. “Di jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan mana pun. Tetap santun dalam berkendara, dan tidak boleh salip-menyalip,” tuturnya. Menurut KH Abdul Wahid Harun, kegiatan itu diharapkan menghadirkan kabar-kabar positif tentang santri. Ia menilai kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengobat keprihatinan atas peristiwa keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri. Ia juga berharap Sidoarjo tetap bertahan sebagai kota santri. Kegiatan Motoran Santun berlangsung tertib dan penuh kebersamaan hingga peserta tiba di garis finis. (Tim)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah pelayanan satu pintu kepada dunia usaha melalui program One Desk Stop Service. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Pelaksanaan Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service di Japfa Corner, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Kecamatan Buduran, Rabu (21/10/2026). Mimik mengatakan Kecamatan Buduran merupakan salah satu kawasan industri strategis yang memiliki peran besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu, Pemkab Sidoarjo berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang selama ini turut menggerakkan perekonomian Sidoarjo, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin pelayanan pemerintah hadir dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Melalui layanan satu pintu One Desk Stop Service, Bapak dan Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan dinas terkait, mulai dari perizinan, lingkungan hidup, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur,” ujar Mimik. Selain mendorong kemudahan berusaha, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat digitalisasi pajak daerah. Menurut Mimik, saat ini pembayaran pajak sudah dapat dilakukan secara online sehingga lebih mudah, transparan, dan seluruh transaksi tercatat dengan baik. Ia menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan para perusahaan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan jalan, penerangan jalan umum hingga fasilitas publik lainnya. “Pemkab Sidoarjo sudah memberikan kemudahan melalui alat digital untuk membayar pajak. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wajib taat pajak,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo lebih memprioritaskan warga setempat sebagai tenaga kerja. “Semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, 80 persen itu harus masyarakat Sidoarjo dan ber-KTP Sidoarjo. Kami mohon kerja samanya karena angka pengangguran di Sidoarjo masih menjadi perhatian,” katanya. Tak hanya itu, Mimik meminta perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengelolaan limbah yang baik. Ia menegaskan keberadaan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan keluhan. Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Irianto, menyampaikan bahwa kegiatan One Desk Stop Service di Buduran diikuti 22 perusahaan dan merupakan bagian dari program jemput bola pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha. “Melalui kegiatan ini kami berharap berbagai persoalan terkait perizinan, perpajakan maupun layanan lainnya dapat diselesaikan lebih cepat di Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami mencapai target pendapatan pajak daerah yang tahun ini mendekati Rp1,7 triliun,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,38 persen pada Maret 2026, turun dari 4,40 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi terbawah, diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Sidoarjo berada di urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Namun, angka kemiskinan Sidoarjo juga berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen. Dalam paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menyebutkan, jumlah penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa. Ada kenaikan dari 107.570 jiwa pada Maret 2025. Namun, secara persentase, ada penurunan 0,02 persen. "Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa. Dia menambahkan, dalam 10 tahun, yaitu periode Maret 2016--Maret 2026, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami penurunan. Baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026. Turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun. "Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” kata Bagyo. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut dia, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Baik Pemkab Sidoarjo maupun DPRD Sidoarjo. Eksekutif dan legislatif perlu terus bersinergi melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga. “Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi. Dia menyebutkan, upaya penanganan kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan ASN dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Juga, penyaluran sembako. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjut Subandi, juga menjadi salah satu upaya yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. “Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk temen-temen PPPK paruh waktu,” jelasnya. Mengapa perlu ada kenaikan? Karena dalam data BPS juga disebutkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.831.074 per bulan. Sedangkan, saat ini gaji PPPK paruh waktu masih dibawah angka tersebut. Subandi menyebutkan, salah satu langkah yang akan dikaji adalah penguatan program sembako murah untuk membantu menjaga daya beli warga, terutama pada momen-momen hari besar keagamaan. “Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” harap Subandi. (Dew/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama tim gabungan menggelar operasi penertiban puluhan bangunan liar (bangli) di sepanjang jalur Frontage Road sepanjang wilayah Kecamatan Waru, Gedangan, hingga Buduran. Langkah tegas ini diambil untuk mengurai kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, mengembalikan fungsi utama jalan, serta mempercantik estetika kota, (21/10/26). Operasi skala besar ini melibatkan sekitar 600 personel gabungan dari berbagai unsur. Di antaranya jajaran TNI (Kodim, Garnisun, Polisi Militer Angkatan Darat/Pomad), Polresta Sidoarjo, PT KAI, PLN, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan menjelaskan, penertiban ini menyasar sekitar 67 bangunan liar yang berdiri di sepanjang koridor frontage road. Keberadaan bangli tersebut selama ini dinilai memicu kemacetan. Bahu jalan sering dijadikan tempat parkir liar. Kondisi itu berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. "Tujuan penertiban ini agar frontage road yang sudah dibangun Pemkab Sidoarjo bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk mengurai kemacetan. Keberadaan bangli dan parkir liar di badan jalan sangat mengganggu kelancaran serta memicu kecelakaan. Banyak pengendara yang melawan arus," ujarnya. Yany menambahkan, penertiban ini telah melewati seluruh tahapan prosedur operasional standar (SOP). Mulai surat pemberitahuan pembongkaran mandiri hingga surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Pasca-penertiban, Pemkab Sidoarjo berencana melakukan penataan dan penghijauan di kawasan tersebut guna meningkatkan estetika kota. Tanpa Negosiasi, Pembongkaran Gunakan Dua EkskavatorAsisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Sidoarjo Ainun Amalia menegaskan, penertiban kali ini merupakan tindakan final sebagai kelanjutan dari operasi sebelumnya di kawasan Waru. Pemkab Sidoarjo mengerahkan dua unit ekskavator untuk mempercepat pembongkaran di lapangan. "Hari ini sudah tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasi. Ini adalah finalisasi eksekusi. Tahapan sosialisasi dan surat peringatan sudah selesai. Sudah ada opsi membongkar sendiri atau dibongkar petugas," tegas Ainun. Dia menerangkan, fokus utama petugas saat ini adalah merobohkan seluruh struktur bangunan liar. Kemudian, pengangkutan material puing-puing akan dilanjutkan oleh dinas terkait pada hari berikutnya. Bagaimana bila ada pemilik lahan yang punya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau persil resmi di sepanjang jalur tersebut? Ainun memastikan petugas tidak akan menyentuh area lahan mereka. Namun, pemilik maupun penyewa lahan SHM dilarang keras memanfaatkan area depan lahan untuk berjualan atau membuka tempat usaha yang memakan badan jalan. "Kami ingatkan. Untuk lahan SHM tidak diperbolehkan dipakai berjualan karena aktivitas dagang dan parkirnya memakan hingga separuh jalan frontage. Jika tetap ada yang nekat, petugas Satpol PP dan keamanan akan menegur dan menindak tegas demi keadilan bersama," tambahnya. DPRD Sidoarjo Dukung Penuh Langkah PemkabLangkah tegas Pemkab Sidoarjo dalam menertibkan bangli di frontage road mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menyatakan dukungannya secara terbuka dan menegaskan tidak akan memproses pengaduan yang bertujuan membela keberadaan bangunan liar tersebut. "Kami DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh penertiban ini demi Sidoarjo yang lebih baik dan tertata. Jika ada masyarakat yang mengadu atau meminta perlindungan terkait bangli ini, kami DPRD tidak akan menerima pengaduan tersebut," ujar Warih. Meski demikian, Warih mengingatkan seluruh personel pengamanan dan petugas di lapangan untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan terukur dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibersihkannya jalur frontage dari Waru hingga Buduran, Pemkab Sidoarjo berharap arus lalu lintas penghubung Surabaya–Sidoarjo dapat semakin lancar, aman, serta memberikan kenyamanan visual bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. (Git/iad) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Memperingati Hari Santri Nasional, Bupati Sidoarjo Subandi bersama para ulama, santri, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Munajat Raya untuk Indonesia di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Rabu (21/10/2026) malam. Kegiatan ini dilaksanakan serentak lewat zoom di 18 pendopo kecamatan dengan MWC NU se-Kabupaten Sidoarjo. Dari Pendopo Delta Wibawa, Subandi menyapa melalui siaran langsung zoom. Perwakilan kecamatan mengikuti kegiatan bersama para ulama dan santri di wilayah masing-masing menyambut sapaan itu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Rais Syuriyah PCNU Sidoarjo KH R Abdus Salam Mujib, KH Nurcholis Misbah, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo Dr Ahmad Muhammad MA, Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo Hj Ainun Jariyah, serta jajaran OPD, GP Ansor, Muslimat, dan Fatayat NU dari 18 kecamatan. Rangkaian acara diisi dengan munajat dan doa bersama untuk Indonesia. Doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, keberkahan Kabupaten Sidoarjo, perdamaian dunia, serta rakyat Palestina yang masih menghadapi konflik. Doa dipimpin KH R Abdus Salam Mujib. Tausiyah kebangsaan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Krian KH Nurcholis Misbah. Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa Munajat Raya merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk melanjutkan perjuangan para kiai dan santri yang telah berjasa bagi agama, bangsa, dan negara. “Kita bersama ini meneruskan perjuangan para kiai dan para santri, khususnya di Sidoarjo,” ujar Subandi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, terus memberikan pelayanan terbaik bagi dunia pendidikan dan pondok pesantren. Sebab, peran kiai dan santri sangat besar. Tidak hanya dalam membangun NU, tetapi juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita terus berdoa semoga Kabupaten Sidoarjo dijauhkan dari segala bala dan rintangan,” katanya. Subandi juga menekankan pentingnya sinergi antara umara dan ulama. Mulai tingkat kabupaten hingga MWC NU di kecamatan. Ia menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kegiatan keagamaan. “Kami terus berusaha semampu mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Tugas Bupati (eksekutif) maupun legislatif adalah menjadi pelayan bagi masyarakat Sidoarjo. Semoga Sidoarjo selalu diberkahi menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin mengatakan, Munajat Raya untuk Indonesia juga menjadi momentum mendoakan rakyat Palestina agar segera memperoleh kedamaian. Kiai dan santri memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga menjaga keberlangsungan NKRI saat ini. KH Zainal mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan para ulama dan santri dalam membangun bangsa serta menegakkan nilai-nilai keagamaan. Ia juga mendoakan agar Bupati Subandi senantiasa diberi kekuatan dalam memimpin dan membangun Sidoarjo. “Munajat yang kita panjatkan bersama malam ini adalah ikhtiar spiritual untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bagi Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya. (Ir/Mar/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Sebelas orangyang terdiri dari unsur pendidik dan masyarakat resmi bergabung dalam Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, berakhlak, unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman mengatakan, tantangan pendidikan dalam era digital semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra mandiri pemerintah dalam penanganan pendidikan di Sidoarjo. ”Masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, Dewan Pendidikan, maupun masyarakat. Terutama dibutuhkan kolaborasi pemerintah dengan Dewan Pendidikan,” katanya dalam sambutan pada acara Pengukuhan Anggota Dewan Pendidikan Kab. Sidoarjo Periode 2026–2031 di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (21/10/2026). Menghadapi era digitalisasi dan transformasi global, lanjut Ainur, tidak hanya dibutuhkan SDM yang pandai dalam akademik. Tetapi juga diperlukan yang unggul dalam pembentukan karakter moral, kearifan lokal, dan kesiapan menghadapai keterampilan masa depan. “Untuk itu, saya titip pertama, bangun komunikasi yang solid dan erat dengan dinas pendidikan dan OPD terkait serta jauhkan pola kerja ego sektoral,” katanya. Kedua, Ainur meminta agar Dewan Pendidikan membuka telinga lebar terkait isu-isu pendidikan. Misalnya, pemerataan sekolah, kompetensi guru, hingga masalah anak putus sekolah. “Adanya masalah-masalah tersebut, maka saya harap Dewan Pendidikan memberikan masukan kepada kami (pemerintah daerah) tentang program inovatif yang mempu meningkatkan pendidikan di Sidoarjo serta memperkuat generasi muda dari dampak teknologi,” pesannya. Berikut sebelas anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo: Ketua :H. Nanang Wahyono, S.T., M.Pd. Sekretaris : H. Ali Mashuri, M.Pd.I. Bendahara : Dr. Niswatin, S.Pd., M.Pd. Anggota : Dr. Joko Siswanto, M.Pd.I. Drs. H. Misbahuddin, M.M. Drs. Qodim, M.Si. Dr. Anita Puji Astutik, S.Ag., M.Pd.I. Budi Rahayu Sri Wulan, S.Pd., M.Pd. Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa, S.H., M.H. Dr. Ir. Pancanto Kuat Prabowo, M.M.T. H. Anas Syamsul Arif, M.Pd. Sebagai informasi, Kabupaten Sidoarjo memiliki 585 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah 8.531 guru dan 141.578 siswa. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 192 baik negeri maupun swasta, dengan 4.203 guru dan 76.300 siswa. Untuk angka putus sekolah, di Kabupaten Sidoarjo tercatat mengalami penurunan dari 7.430 anak pada tahun 2024 menjadi 4.305 anak pada 2025. (Dew)
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2364319