KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi meminta persoalan banjir dan jalan rusak di Kecamatan Tulangan menjadi perhatian bersama dan segera ditangani. Selain perbaikan infrastrukturnya, normalisasi saluran dan pembenahan pengelolaan sampah dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga perlu dilakukan. Arahan tersebut disampaikan Subandi saat audiensi bersama kepala desa seKecamatan Tulangan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di wilayah desa. Dari penanganan banjir, kondisi jalan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebutkan, sejumlah titik saluran yang menjadi perhatian dalam penanganan normalisasi di Kecamatan Tulangan. Titik tersebut meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan. “Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPUBMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Mahmud. Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Pembenahan TPS3R diperlukan agar sampah tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah permukiman. Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat persoalan yang signifikan di wilayahnya. “Permasalahan di Tulangan, di antaranya jalan rusak dan banjir, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama,” ungkap Andi. Dalam audiensi tersebut, disampaikan pula sejumlah persoalan di tingkat desa. Di antaranya, Desa Gelang belum memiliki KDMP. Di desa-desa lain ada masalah terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan desa. “Saya harap BKK ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas masingmasing desa,” ucapnya. Menurut Ainur, dukungan tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Yakni, Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. “Insya Allah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” ungkapnya. (Dew)
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Menjelang musim hujan, Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan normalisasi sungai di Kecamatan Wonoayu. Selain itu, perbaikan saluran serta penanganan titik-titik rawan genangan juga menjadi perhatian. Hal itu disampaikan bupati saat audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Audiensi turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalakska BPBD Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing untuk dicarikan solusi bersama. Subandi menegaskan bahwa persoalan normalisasi sungai dan saluran air harus menjadi perhatian utama mengingat musim hujan segera tiba. “Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya. Beberapa usulan menjadi perhatian. Di antaranya, normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, penanganan titik banjir di Karangpuri, hingga perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R. Subandi juga meminta OPD terkait melakukan pengecekan lapangan terhadap saluran sempit yang menghambat aliran air serta melakukan intervensi pembangunan apabila diperlukan. “Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya. Selain membahas penanganan banjir dan infrastruktur, Subandi menyampaikan sejumlah program strategis lainnya. Di antaranya, percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan PTSL, serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, Pemkab Sidoarjo akan menyesuaikan berbagai persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa, melalui penyusunan RDTR.Dengan begitu, kepala desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan status lahan yang sedang berproses.Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengungkapkan kabar baik terkait peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). "Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya. Menutup audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Tujuannya, berbagai persoalan yang disampaikan, terutama penanganan sungai, saluran, dan titik rawan banjir menjelang musim hujan, dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (Mar/Mas) .
Selengkapnya
Jakarta, 20 Oktober 2026 - Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya melindungi anak di ruang digital.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil membahas pendekatan regulasi dan penerapan mekanisme pelindungan anak di ruang digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman.Diskusi ini berlangsung pada hari kedua pelaksanaan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).Meutya menyatakan bahwa perluasan konektivitas digital harus diiringi dengan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, terlindungi saat menggunakan internet.Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya menghadapi tantangan untuk memperluas akses digital, tetapi juga memastikan akses tersebut aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan setiap generasi.Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan tiga pilar utama, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga sebagai acuan utama program transformasinya.Ketiganya menjadi landasan untuk memastikan bahwa kemajuan konektivitas dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.Termasuk pelindungan anak yang menjadi perhatian bersama seiring dengan meningkatnya resiko penggunaan internet bagi anak.“Ketiga pilar ini sama pentingnya. Karena itu, kita tidak bisa hanya memilih untuk berfokus pada salah satunya,” ujar MeutyaDalam sesi bersama Menteri Komunikasi Malaysia tersebut, Meutya menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam membahas keselamatan anak di ruang digital.Kedua negara memiliki kedekatan geografis sekaligus aspirasi yang sama untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi mendatang."Keselamatan anak-anak di dunia digital adalah isu yang sangat penting bagi kedua negara. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat, tidak hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga karena aspirasi bersama untuk membangun masa depan generasi mendatang," tuturnya.Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil pun menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pendekatan regulasi yang sejalan dengan Indonesia.Malaysia menerapkan Online Safety Act (ONSA), yang di dalamnya terdapat Child Protection Code atau Kode Pelindungan Anak.Fahmi menilai pelindungan anak merupakan bagian penting dari upaya membangun ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Menurutnya, dengan populasi ASEAN yang mencapai hampir 700 juta jiwa dan gabungan produk domestik bruto sekitar USD1,6 hingga USD1,8 triliun, negara-negara di kawasan memiliki kepentingan bersama untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi digital secara aman.“Untuk benar-benar memperoleh manfaat dari ekonomi digital, kita perlu menjadikan ekosistem ekonomi ini lebih aman. Upaya tersebut harus dimulai dengan memastikan anak-anak kita lebih terlindungi, khususnya saat berada di ruang digital,” ujar Fahmi.Fahmi mengapresiasi perkembangan upaya pelindungan anak di Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), termasuk dialog dengan perusahaan teknologi besar untuk memastikan tanggung jawab platform dalam menjaga keselamatan pengguna.Ia menilai pertukaran pengalaman dan kebijakan antarpemerintah menjadi kesempatan penting bagi negara-negara di kawasan untuk saling belajar."Menurut saya, sangat baik jika banyak negara di ASEAN mengambil langkah serupa. Melihat kemajuan yang telah dicapai Indonesia, berbagai diskusi yang telah kita lakukan, serta cara kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar, saya merasa sangat senang dan optimistis. Upaya yang sangat baik dari Indonesia," ucapnya.Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa Malaysia tengah mempertimbangkan penerapan mekanisme verifikasi usia untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital.Langkah tersebut dikembangkan dari evaluasi terhadap mekanisme pembatasan usia, yang dinilai masih memungkinkan anak-anak mencari cara untuk mengakali sistem yang diterapkan.“Kami tidak hanya mempertimbangkan mekanisme pembatasan usia, karena pengalaman Australia menunjukkan bahwa anak-anak terkadang masih dapat mencari cara untuk mengakali mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kami akan beralih ke mekanisme verifikasi usia,” jelas Fahmi.Saat ini, pemerintah Malaysia sedang berdiskusi dengan perusahaan teknologi untuk membahas penerapan mekanisme tersebut.Fahmi menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan saja tidak cukup.Platform digital juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna anak.Kesamaan perhatian Indonesia dan Malaysia ini menjadi ruang bagi penguatan kerja sama di tingkat ASEAN.Melalui pertukaran pengalaman regulasi, dialog dengan platform digital, dan penguatan mekanisme pelindungan anak, negara-negara di kawasan dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan generasi muda.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 20 Oktober 2026 - Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.Menurut Meutya, pembangunan pusat data (data center) dan AI Factory penting untuk dapat terintegrasi dengan perencanaan energi, agar pengembangan teknologi digital berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya.Meutya menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur AI seharusnya tidak lagi direncanakan secara terpisah oleh masing-masing sektor. Salah satunya terkait ekosistem energi yang merupakan salah satu fondasi penting untuk keberlangsungan pengembangan AI, baik di Indonesia maupun secara global.“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).Untuk itu, Meutya menilai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis. Keterhubungan kebijakan sektor digital dan energi diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan infrastruktur teknologi dengan ketersediaan pasokan energi yang memadai.“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.Merespon gagasan tersebut, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendukung pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat data dengan penyediaan energi. Bahlil menyatakan koordinasi dengan Kemkomdigi sangat penting untuk memetakan kebutuhan listrik pusat data di Indonesia.“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.Menurut Bahlil, kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Besarnya kebutuhan tersebut menuntut perencanaan yang terkoordinasi agar pengembangan infrastruktur digital dapat berjalan seiring dengan kesiapan pasokan energi nasional.Selain kesiapan energi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah juga akan menata investasi pusat data agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.Menurutnya, Investasi teknologi tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga harus membuka peluang usaha bagi pengusaha nasional dan daerah.“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegas Bahlil.Ia menjelaskan pusat data membutuhkan teknologi dan modal besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya relatif terbatas. Sementara itu, operasional fasilitas tersebut membutuhkan sumber daya yang signifikan, termasuk listrik dan air.Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di sekitar lokasi investasi turut memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang tercipta.Bahlil menekankan investor asing tetap dipersilakan berinvestasi di Indonesia, tetapi perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem bisnis pusat data. Dengan demikian, investasi tidak hanya memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi daerah.“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.Melalui koordinasi sektor energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, pemerintah berupaya memastikan pengembangan AI dan pusat data di Indonesia berlangsung secara berkelanjutan.Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 20 Oktober 2026 - Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki penyelarasan pembangunan infrastruktur digital untuk meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global.Kolaborasi tersebut dapat mencakup penataan jalur infrastruktur telekomunikasi, perluasan jaringan fiber optik, dan peningkatan kualitas layanan internet.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung percepatan penggelaran kabel fiber optik di wilayah Jakarta.Langkah ini ditujukan untuk memperluas penetrasi internet pita lebar tetap (fixed broadband) sekaligus meningkatkan peringkat Jakarta dalam indeks kota global.Wamen Nezar menekankan fokus penguatan jaringan internet perlu diarahkan ke wilayah pinggiran ibu kota.Menurutnya, area pinggiran masih memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar dibandingkan kawasan pusat kota yang pasarnya sudah matang."Komdigi siap berkolaborasi mempercepat proses penggelaran kabel fiber optik untuk meningkatkan aksesibilitas fixed broadband di Jakarta, terutama di daerah pinggir Jakarta yang masih banyak ruang untuk berkembang," jelasnya saat menerima audiensi Kepala Bappeda DKI Jakarta dan President Director Kearney Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).Ia menambahkan pemerataan jaringan serat optik hingga ke sudut kota sangat krusial karena penilaian kota global mencakup seluruh lanskap wilayah secara utuh."Bisa diperkuat penetrasinya di daerah pinggir Jakarta. Kalau Jakarta Pusat sudah jalan, tapi nanti kita bicara Jakarta Utara, pinggiran Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu yang harus kita perhatikan karena kita memotretnya Jakarta secara keseluruhan," imbuhnya.Kemkomdigi juga siap menjadi jembatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan asosiasi serta para operator seluler untuk menuntaskan kendala regulasi dan biaya penggelaran di lapangan, sehingga target peningkatan bandwidth dan jangkauan internet dapat tercapai lebih cepat.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi meminta persoalan banjir dan jalan rusak di Kecamatan Tulangan menjadi perhatian bersama dan segera ditangani. Selain perbaikan infrastrukturnya, normalisasi saluran dan pembenahan pengelolaan sampah dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga perlu dilakukan. Arahan tersebut disampaikan Subandi saat audiensi bersama kepala desa seKecamatan Tulangan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di wilayah desa. Dari penanganan banjir, kondisi jalan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebutkan, sejumlah titik saluran yang menjadi perhatian dalam penanganan normalisasi di Kecamatan Tulangan. Titik tersebut meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan. “Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPUBMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Mahmud. Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Pembenahan TPS3R diperlukan agar sampah tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah permukiman. Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat persoalan yang signifikan di wilayahnya. “Permasalahan di Tulangan, di antaranya jalan rusak dan banjir, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama,” ungkap Andi. Dalam audiensi tersebut, disampaikan pula sejumlah persoalan di tingkat desa. Di antaranya, Desa Gelang belum memiliki KDMP. Di desa-desa lain ada masalah terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan desa. “Saya harap BKK ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas masingmasing desa,” ucapnya. Menurut Ainur, dukungan tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Yakni, Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. “Insya Allah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” ungkapnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo menggelar doa bersama dalam memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, pada Selasa (20/10/2026). Acara ini dihadiri para alim ulama dan masyarakat Sidoarjo dari berbagai kalangan. Hadir, antara lain, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra SIK MSi, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol (Inf) Abraham Prihadi, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo Dr Ahmad Muhammad MA, Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo Dr Mufi Imron Rosyadi, dan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggulangin KH Abdul Wahid Harun. Turut hadir pula para pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim Sidoarjo, jajaran Kapolsek maupun Danramil, serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Doa bersama diawali dengan istighotsah yang dipimpin oleh KH Rofiq Siradj. Acara kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh para pemuka lintas agama. Baik pemuka agama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha. Rangkaian doa ditutup dengan doa dari pemuka agama Islam. Dalam acara doa bersama tersebut, Bupati Subandi berharap agar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran senantiasa diberi kekuatan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengemban amanah. Selain itu, seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Bermanfaat nyata bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat. “Semoga Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selalu diberi kesehatan dan umur panjang, serta dapat menyukseskan visi dan misinya. Semoga juga diberi kekuatan dalam menjalankan amanah, serta kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan program MBG dan KDMP,” ucap Bupati Subandi. “Semoga kemudahan juga selalu diberikan untuk Kabupaten Sidoarjo, bangsa, dan negara,” lanjut Bupati. Usai rangkaian doa. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kehadiran Bupati Subandi bersama Forkopimda, jajaran OPD, aparat TNI-Polri, hingga para kepala desa menunjukkan kebersamaan dan kekompakan seluruh elemen pemerintahan daerah dalam mendukung jalannya pemerintahan nasional. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Sidoarjo. Peran alim ulama dan tokoh lintas agama dalam doa bersama ini juga menjadi bagian dari upaya merekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Doa bersama yang digelar Pemkab Sidoarjo sekaligus menjadi wujud rasa syukur dan ikhtiar agar pemerintah daerah dan pusat senantiasa dilindungi. Diberi petunjuk dalam menghadapi tantangan ke depan. (*)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu turut diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Dalam kunjungan tersebut, Subandi meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) serta memberikan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas dan warga penderita stroke. Sidak pertama dilakukan di rumah Sukarsih (66), warga RT 02 RW 05 Desa Watutulis. Kondisi bangunan yang ditempati sehari-hari dinilai memprihatinkan. Sebagian konstruksinya sudah hampir roboh. Dibutuhkan penanganan segera. Melihat kondisi tersebut, Subandi memastikan perbaikan segera dilakukan dalam waktu dekat. Masyarakat sekitar dilibatkan dengan semangat gotong royong. "Kondisi rumahnya sudah hampir roboh. Insya Allah minggu depan sudah mulai ada perbaikan. Sebelum ada perbaikan, saya minta Pak Kades mengajak warga untuk swadaya, kerja bakti bersama-sama membersihkan dan menyiapkan lingkungan sekitar," ujar Subandi. Menurutnya, bantuan anggaran sebesar Rp25 juta akan lebih optimal apabila didukung partisipasi masyarakat setempat melalui kegiatan gotong royong. "Biarkan nanti dengan anggaran Rp25 juta itu cukup. Kalau hanya mengandalkan anggaran Rp25 juta tanpa swadaya masyarakat, tentu tidak cukup. Karena itu lingkungan sekitar kami harapkan ikut membantu," katanya. Subandi juga meminta Camat dan Kepala Desa mengawal proses pembangunan agar rumah tersebut kembali menjadi hunian yang aman dan layak ditempati. "Saya minta Pak Kades dan Pak Camat ikut mengawal pembangunannya. Biar rumah beliau kembali baik lagi, layak huni, dan bisa digunakan untuk keluarganya," tambahnya. Selain meninjau rumah tidak layak huni, Subandi mengunjungi Zahrotul Ainia (21). Warga RT 01 RW 06 Desa Watutulis itu mengalami disabilitas sejak lahir. Bupati menyerahkan bantuan kursi roda standar untuk mendukung mobilitas Ainia dalam beraktivitas sehari-hari. Subandi juga berpesan agar keluarga memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sehingga tidak terbebani biaya pengobatan. "Mugi-mugi selalu diparingi sehat. Kalau ada BPJS, kalau berobat gratis tidak mengeluarkan biaya. Kalau nanti ada kesulitan untuk masuk rumah sakit, tolong disampaikan kepada Pak Kades," pesannya. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke rumah pasangan suami istri, Muksan (64) dan Sudarwati (57). Warga RT 02 RW 03 Desa Watutulis itu sama-sama mengalami stroke. Keduanya menerima bantuan kursi roda standar dari Pemkab Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, Subandi memberikan motivasi dan dukungan moril. Keduanya harus tetap semangat menjalani proses pemulihan kesehatan. "Alhamdulillah hari ini kita sidak di rumah Ibu Sudarwati dan Pak Muksan. Mugi-mugi beliau diparingi sehat. Dengan bantuan kursi roda ini semoga bisa beraktivitas sendiri dan tidak hanya berada di rumah saja," tuturnya. Ia juga berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan meringankan aktivitas sehari-hari. "Mugi-mugi bermanfaat. Saya doakan panjenengan sehat, diparingi kesabaran, dan semoga bisa lekas pulih. Yang penting keluarga terus memberikan perhatian dan pendampingan," ucap Subandi. Melalui kegiatan sidak tersebut, Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sekaligus memberikan perhatian kepada warga penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis agar memperoleh kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. (Mar/Mas)
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak. Penegasan tersebut disampaikan Meutya dalam diskusi panel bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo pada rangkaian pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10/2026). Kedua menteri sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pertumbuhan ekonomi digital. Meutya menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya konektivitas, besarnya jumlah pengguna internet, maupun kecepatan adopsi teknologi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri menghadirkan lingkungan digital yang aman, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan penuh kepercayaan. “Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya. Menurut Meutya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang mampu menjawab kekhawatiran nyata masyarakat. Ketika orang tua masih merasa khawatir terhadap keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat belum sepenuhnya nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat. “Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya. Karena itu, Kemkomdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Meutya menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas harus mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital. Dalam konteks tersebut, Meutya menegaskan bahwa keamanan digital bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat agar perkembangan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, serta mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. PP TUNAS Dorong Platform Digital Lebih Aman Sebagai langkah konkret membangun kepercayaan digital, Meutya mencontohkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab penyelenggara platform digital. Meutya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh platform digital, melainkan diarahkan pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari kemajuan teknologi. Pemerintah justru ingin memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman, sementara industri memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko melalui pengembangan produk dan fitur yang lebih memperhatikan keselamatan pengguna. “Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya. Meutya menekankan bahwa perubahan harus dilakukan pada tingkat desain dan tata kelola platform, bukan hanya dengan membatasi akses pengguna. Dengan demikian, penyelenggara platform memiliki dorongan untuk meningkatkan standar keamanan dan menurunkan tingkat risiko layanannya. Ia juga menilai perlindungan masyarakat di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Mengingat sebagian besar platform digital beroperasi secara global, diperlukan kerja sama lintas negara untuk mendorong standar perlindungan pengguna dan tanggung jawab industri yang lebih kuat. Dalam diskusi yang sama, Josephine Teo menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya kepercayaan sebagai fondasi pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkan. “Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine. Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI Selain perlindungan anak, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Indonesia saat ini tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional sebagai landasan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tersebut. Meutya mengatakan tingginya adopsi AI di Indonesia merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. “Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya. Menurut Meutya, pengaturan etika AI akan memberikan panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, serta kendali manusia menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan yang tengah disiapkan. Sementara itu, peta jalan AI nasional diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional. Meutya menekankan bahwa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa membatasi ruang bagi pelaku industri, pengembang, dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI. Sementara itu, Josephine menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang disesuaikan dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang tersedia, dan menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan perkembangan teknologi. “Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine. Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun ekonomi digital yang lebih produktif dan berdaya saing. Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pemerintah ingin memastikan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh masyarakat. Sebab, masa depan digital bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga seberapa besar masyarakat dapat mempercayai dan merasakan manfaatnya. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Bali Tech Week 2026 menjadwalkan lebih dari 900 pertemuan bisnis untuk mempertemukan startup, investor, dan perusahaan teknologi. Melalui rangkaian kegiatan pada 19 hingga 23 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang bagi inovasi digital Indonesia untuk terhubung dengan kebutuhan industri dan peluang pasar regional maupun global. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan Bali Tech Week menjadi momentum untuk menghubungkan berbagai pelaku ekosistem digital yang selama ini kerap berinteraksi melalui forum dan agenda terpisah. Melalui pertemuan lintas sektor, berbagai gagasan dan potensi kerja sama diharapkan dapat berkembang menjadi proyek serta peluang bisnis yang memberikan manfaat nyata. “Bali Tech Week merupakan wujud nyata dari upaya bersama untuk membangun ekosistem digital Indonesia. Pemerintah, industri, pendiri startup, investor, akademisi, dan komunitas memiliki peran masing-masing dalam memajukan ekosistem ini. Ketika kita bertemu lintas sektor, kita dapat menemukan mitra, memecahkan masalah, dan mengubah ambisi bersama menjadi kerja nyata,” ujar Edwin dalam acara Pembukaan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026). Melalui Bali Tech Week, Kemkomdigi ingin memastikan pertemuan antarpelaku industri tidak berhenti pada diskusi atau pameran teknologi. Rangkaian kegiatan dirancang untuk membuka ruang pertemuan bisnis, penjajakan investasi, diskusi kebijakan, serta pertukaran pengalaman antara peserta dari dalam dan luar negeri. Salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut hadir melalui HUB.ID, program yang mempertemukan startup, investor, dan perusahaan untuk menjembatani inovasi dengan kebutuhan bisnis. Dalam rangkaian Bali Tech Week 2026, tercatat lebih dari 900 pertemuan formal telah dijadwalkan melalui HUB.ID, di samping pertemuan informal yang turut membuka peluang kerja sama baru. “Program ini dirancang agar koneksi yang terbangun dapat memberikan manfaat. Bali Tech Week bukan hanya rangkaian diskusi atau ajang menampilkan teknologi, melainkan ruang untuk pertemuan terarah, penjajakan bisnis, pembahasan kebijakan, dan pertukaran gagasan antara peserta lokal dan internasional,” ucap Edwin. Bali Tech Week 2026 berlangsung selama lima hari dengan menghadirkan 13 kegiatan utama yang membahas beragam bidang, mulai dari startup dan investasi, gim, kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, aset digital, pengembangan perusahaan, hingga kebijakan digital. Setiap kegiatan memiliki fokus dan komunitas tersendiri, tetapi terhubung dalam satu momentum untuk memperluas jejaring dan peluang kolaborasi. Penyelenggaraan tahun perdana ini menargetkan keterlibatan luas dari komunitas teknologi nasional dan internasional. Bali Tech Week menghadirkan rata-rata 1.800 peserta setiap hari, dengan 27 persen di antaranya berasal dari luar negeri dan keterwakilan lebih dari 35 negara. Rangkaian kegiatan juga melibatkan lebih dari 200 pembicara, lebih dari 80 startup, serta lebih dari 100 investor, dengan dukungan 13 mitra penyelenggara acara. Edwin menilai keberagaman peserta tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Bali Tech Week. Pertemuan berbagai pengalaman, pasar, dan gagasan dapat membantu pelaku ekosistem digital mengenali kebutuhan satu sama lain, memperluas akses terhadap mitra strategis, serta membuka jalan bagi inovasi Indonesia untuk berkembang di tingkat regional maupun global. Semangat tersebut tercermin dalam tema Bali Tech Week 2026, “Archipelago Ascending: Advance Together, Innovate Further”. Tema ini menegaskan pentingnya menghubungkan potensi, talenta, dan kekuatan lokal Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar manfaat ekonomi digital dapat tumbuh lebih merata. “Kepada para pendiri dan inovator Indonesia, saya berharap Anda meninggalkan Bali dengan jejaring baru, perspektif yang lebih luas, dan peluang untuk menjangkau pasar regional maupun global. Bagi investor dan pemimpin bisnis, semoga pertemuan ini mempertemukan Anda dengan orang-orang dan gagasan yang layak ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir,” tutur Edwin. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2364319