KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP menyoroti kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Krian, yang memprihatinkan dan minim penghuni. Dari 114 kamar yang tersedia, baru sekitar 19 KK yang menempati. Seluruh penghuni merupakan warga terdampak penertiban bangunan liar di Mulyodadi. Sebagian besar kamar lainnya di rusunawa tersebut masih kosong. Sejumlah fasilitas bangunan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut ditemukan Mimik saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rusunawa Tambak Kemerakan pada Selasa (6/10/2026). Selain kerusakan bangunan, lingkungan juga terlihat kurang terawat. Menurut Mimik, bangunan yang cukup besar itu belum memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Terlebih, masih terdapat warga Sidoarjo yang belum memiliki rumah maupun masih tinggal di hunian yang tidak layak. "Eman bangunan segini besarnya mangkrak tidak berpenghuni, padahal warga Sidoarjo banyak yang masih membutuhkan tempat hunian. Pemerintah harus hadir untuk membenahi fasilitas yang rusak agar masyarakat yang menempati nantinya merasa nyaman," ujarnya. Mimik mengatakan, kondisi bangunan dan fasilitas yang ada perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bahkan, ia mendorong agar dilakukan perbaikan menyeluruh jika bangunan dinilai sudah tidak layak huni dan berisiko membahayakan. "Kalau bisa ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu seharusnya segera diurus. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati, harus segera ada tindakan secepatnya," tegasnya. Setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan dinyatakan layak, kata dia, rusunawa dapat diarahkan untuk membantu masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan hunian. Ia mengusulkan agar warga yang tidak memiliki rumah atau menempati rumah tidak layak dapat diberikan kesempatan tinggal secara gratis selama setahun. "Kalau sudah dibetulkan dan bagus, nanti warga Kabupaten Sidoarjo yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya tidak layak bisa menempati rumah ini gratis selama satu tahun. Ini untuk memancing supaya penghuni penuh dan bangunan ini benar-benar bermanfaat," jelasnya. Mimik juga menerima informasi bahwa terdapat masyarakat yang berminat menyewa unit rusunawa. Namun, kondisi fasilitas yang belum memadai menjadi salah satu kendala bagi calon penghuni. "Informasinya banyak yang memohon untuk menyewa, cuma fasilitasnya kurang memenuhi. Kita lihat sendiri kondisinya, atapnya juga ada yang rusak. Ini harus dibenahi secara total. Daripada nanti ambruk dan membahayakan, lebih baik segera kita anggarkan," katanya. Mimik juga menyoroti status pembangunan rusunawa yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait perlu dilakukan agar keberadaan bangunan tersebut tidak sia-sia. "Ini pembangunannya dari kementerian. Jangan sampai akhirnya tidak bermanfaat, sia-sia bangunan seperti ini. Di Sidoarjo ada berapa rusun yang terbengkalai, ini harus ada perhatian dari dinas terkait. Nanti akan kita komunikasikan," pungkasnya. Sementara itu, Misyadi selaku ketua RT setempat menginformasikan bahwa saluran air bersih baru dinikmati warga sekitar tiga bulan belakangan. Sebelumnya, para penghuni terpaksa mengupayakan pasokan air secara mandiri. Untuk besaran tarif, warga eks Mulyodadi dikenakan biaya sewa senilai Rp185 ribu per KK setiap bulannya. (Mar/mas) .
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Penataan kawasan di kawasan Frontage Road Waru dilanjutkan. Selasa (6/10/2026), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah bangunan liar. Penertiban dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan. Sebelumnya, Satpol PP telah menyampaikan Surat Peringatan (SP) II kepada para pemilik bangunan pada Senin (28/9/2026) lalu. Yany menjelaskan, kegiatan penertiban tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menata ruang dan mengembalikan fungsi kawasan Frontage Road Waru sebagaimana mestinya. Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP telah memberikan surat peringatan dan pemberitahuan pembongkaran secara mandiri kepada pemilik bangunan yang berada di sepanjang kawasan tersebut. "Semua tahapan sudah kita laksanakan, mulai dari surat peringatan sampai dengan pembongkaran mandiri. Hari ini kita melaksanakan penertiban karena tahapantahapannya sudah dilaksanakan," ujarnya. Yany mengungkapkan, dari sekitar 20 bangunan yang sebelumnya terdata di segmen Waru, sebagian pemilik telah melakukan pembongkaran secara mandiri. Saat ini masih terdapat sekitar delapan bangunan yang menjadi bagian dari rangkaian penertiban lanjutan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan secara tegas sesuai prosedur. Pihaknya juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. "Pada hari ini tidak ada lagi tawar-menawar karena tahapan sudah dilaksanakan. Secara teknis nanti ada pengendali di lapangan. Kami juga meminta bantuan TNI dan Polri apabila terdapat pihak yang mencoba menghalangi kegiatan, sehingga proses penertiban dapat berjalan aman dan tertib," jelasnya. Yany menyampaikan bahwa penataan kawasan Frontage Road Waru tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan liar. Tetapi juga untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Pasalnya, masih ditemukan penggunaan ruang jalan untuk aktivitas lain, termasuk parkir maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban. Mulai Satpol PP, PT Kereta Api Indonesia (KAI), TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, PLN, hingga unsur terkait lainnya. Menurutnya, pembersihan bangunan liar di kawasan Frontage Road Waru telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan pemahaman kepada para pemilik bangunan. "Kami berharap pelaksanaan hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Tetap kita menggunakan pendekatan secara humanis, memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada masyarakat," katanya. Ainun menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk melakukan negosiasi terkait bangunan-bangunan yang telah melalui seluruh tahapan penertiban. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kata dia, telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM melalui kegiatan Car Free Day setiap hari Minggu. Ia menyebutkan, penertiban diawali di wilayah Waru. Selanjutnya akan dilakukan di kawasan Frontage Road wilayah Gedangan dan Buduran. Untuk pelaksanaan di dua wilayah tersebut, akan disampaikan informasi lebih lanjut sesuai kesiapan di lapangan. Status lahan tempat bangunan berdiri cukup beragam. Sebagian besar berada di atas aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya. Selain itu, terdapat bangunan yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD), aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maupun lahan yang disewa dari pihak tertentu. Rangkaian kegiatan pembersihan dan penertiban bangunan liar di Frontage Road segmen Waru berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh unsur yang terlibat terus melakukan penataan secara bertahap untuk memastikan kawasan tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan.(Son/Ach)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H. Subandi MKn membuka Wisata Petik Melon Premium Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, pada Selasa (6/10/2026). Wisata tersebut berada di Greenhouse Ketahanan Pangan Desa Sidorejo yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo. Hasilnya menguntungkan. Peresmian wisata tersebut sekaligus menandai pengembangan inovasi budidaya melon premium melalui sistem greenhouse. Tiga varietas melon unggulan dikembangkan, yakni Sweet Hami, Sweet Net 9, dan Sweet Lavender. Bupati Subandi mengapresiasi inovasi Pemerintah Desa Sidorejo bersama BUMDes dalam memanfaatkan lahan desa menjadi kegiatan produktif. Menurut dia, pengembangan greenhouse dapat menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset desa. “Berarti inovasi Pak Lurah ini luar biasa, terutama BUMDes. Saya mengajak dinas pertanian nanti bekerja sama dengan kepala desa, berkolaborasi, supaya pemerintah bisa menganggarkan, terutama untuk peningkatan ketahanan pangan,” ujarnya. Bupati Subandi mengatakan, pemanfaatan lahan melalui greenhouse memungkinkan kegiatan budidaya tetap berjalan meskipun saat musim hujan. Aset berupa lahan desa sebelumnya kurang produktif. Sekarang dapat dikembangkan menjadi sumber kegiatan ekonomi masyarakat. “Kalau kita punya lahan seperti ini, minimal nanti BUMDes dengan PKK bisa menampilkan. Tujuannya, pemerintah hadir, desa hadir. Daripada mengelola aset tanah yang kurang produktif, yang seperti ini meskipun musim hujan tetap bisa produktif. Tetap jalan,” katanya. Bupati Subandi juga menyebut potensi keuntungan ekonomi dari budidaya melon premium tersebut. Pengelola mengatakan, modal sekitar Rp25 juta dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp44 juta atau keuntungan sekitar Rp19 juta. “Ini tadi baru satu orang yang mengerjakan. Kalau kita punya lahan luas, peningkatan penghasilan kita juga tambah tinggi. Kalau PAD-nya tinggi, perangkat juga sejahtera. Lingkungan setempat juga bisa merasakan manfaat dari lahan-lahan yang ada di sekitarnya,” tuturnya. Bupati Subandi mendorong seluruh kepala desa untuk terus berinovasi. Terutama meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan yang kosong. Bisa dicoba untuk bantuan BKK. "Kita siapkan dan kita anggarkan. Harapannya seluruh kepala desa bisa mengembangkan potensi masing-masing, sehingga minimal Sidoarjo ini bisa menjadi kota petik melon. Ini harapan kita.” Bupati Subandi juga melihat peluang pemasaran melon premium tersebut cukup terbuka, termasuk di pasar modern. Kualitas rasa melon menjadi salah satu modal untuk memperluas pasar. “Ini pasar premium karena manis sekali. Kalau dibiarkan satu hari, rasanya sudah berbeda, lebih manis lagi,” ujarnya. Melalui pengembangan greenhouse tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong desa agar tidak hanya memanfaatkan lahan untuk kegiatan konvensional, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha desa. (Mar/Iad/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo - Pembangunan jembatan Candinegoro terus dikebut. Bahkan mulai Senin (5/10/2026), pengerjaannya dilakukan 24 jam. Pelaksana pekerjaan menambah tenaga kerjanya dan bekerja lebih dari 1 shift. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar deviasi keterlambatan fisik yang menyentuh angka minus 9,94 persen. Selasa pagi (6/10/2026), Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melakukan inspeksi mendadak (sidak) progres pengerjaan jembatan Candinegoro dengan anggaran Rp. 1,46 miliar itu. Dia meminta deviasi 9 persen itu harus dikejar. Kontraktor diminta menerapkan minimal sistem dua shift kerja. Bupati Subandi ingin jembatan dengan panjang 16 meter dan lebar 4 meter itu selesai Desember 2026. "PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tadi menyampaikan deviasinya saat ini mencapai 9 persen. Karena ini pengerjaan jembatan, kami menyarankan agar diberlakukan minimal sistem dua shift untuk mengejar deviasi tersebut," ujarnya. Bupati Subandi menyampaikan, masih ada waktu 2,5 bulan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Dia berharap pembangunan jembatan Candinegoro yang dikerjakan mulai Juli itu dapat rampung pada 16 Desember. Untuk itu PPK diminta untuk lebih aktif turun ke lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan konsultan pengawas dan kontraktor proyek. “PPK kita sampaikan untuk sering sidak. Sering koordinasi antara konsultan dengan kontraktor. Kalau ada deviasi, panggil ke kantor. Bicarakan kekurangannya apa untuk segera ditindaklanjuti. Biarkan pelaksanaan pekerjaan jembatan ini tepat waktu,” ujarnya. Bupati Subandi menegaskan, kendala deviasi tidak seharusnya menjadi alasan capaian target pekerjaan. Pasalnya, material dan tenaga kerja yang disepakati telah terpenuhi. Begitu pula dengan alasan teknis, seperti kendala aliran air sungai yang menyebabkan keterlambatan. Menurut dia, hal itu seharusnya sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan pembangunan jembatan. "Tidak bisa beralasan karena air. Sebelum bekerja kan sudah ada perencanaan. Karena itu, saya sampaikan kepada PPK dan konsultan pengawas agar pengawasan diperketat. Jika deviasi 9 persen ini bisa dikejar, saya yakin proyek selesai tepat waktu dan kualitas pekerjaan tetap terjaga," tegasnya. Sementara itu, Konsultan Pengawas Proyek, Umar, mengatakan bahwa pengerjaan pembangunan jembatan Candinegoro sudah memasuki minggu ke-11. Berdasar evaluasi per Senin kemarin (5/10/2026), realisasi progres fisik berada di angka 52,64 persen. Namun, angka itu mengalami deviasi sekitar minus 9,94 persen. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, pihak pelaksana menerapkan strategi percepatan (catch-up plan) dengan memberlakukan sistem kerja 24 jam non-stop. Juga menambah alokasi tenaga kerja. "Kami membagi pengerjaan menjadi dua tim dengan total 18 pekerja. Pengerjaan dilakukan secara maraton hingga Subuh untuk memaksimalkan tahapan pemasangan struktur baja, diafragma, dan gelagar WF," ungkap Umar saat ditemui di lokasi proyek. Umar membeberkan, sejumlah kendala teknis dan lapangan menjadi pemicu keterlambatan tersebut. Di antaranya, keterlambatan pengiriman material baja Wide Flange (WF) yang harus dirakit terlebih dahulu di pabrik (workshop). Juga ada kendala akses pengangkutan. Selain itu, deviasi dipengaruhi intensitas air sungai di area pekerjaan fondasi. "Meskipun ada keterlambatan di awal, dengan percepatan pemasangan baja dan pengecoran plat lantai serta plat injak yang sedang berjalan, kami optimistis proyek selesai tepat waktu," ujar Umar. Umar mengungkapkan, pengerjaan pengecoran pile cap abutment (fondasi bawah) pada sisi utara telah rampung dan memasuki masa perawatan beton (curing). Perlu waktu tujuh hari agar kualitas struktur optimal. Selanjutnya, pengerjaan fokus pada penyelesaian sisi selatan, dinding abutment, serta pier head (kepala jembatan). “Secara spesifikasi, proyek ini mencakup pembangunan dua unit jembatan yang masing-masing memiliki panjang 8 meter dengan total panjang 16 meter dan lebar 4 meter,” ungkapnya. Git/mas/foto;iad
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membekali warga dengan pelatihan teknisi sepeda motor injeksi selama 21 hari di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Starskill Innovation. Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan itu juga untuk mempersiapkan peserta menghadapi kebutuhan industri serta membuka peluang kerja melalui pendampingan job connect. Pelatihan tersebut resmi dibuka pada Senin (5/10/2026). Menurut Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sidoarjo Indar Hidayanti pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat."Pemkab Sidoarjo selama ini bekerja sama dengan beberapa LPK untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilannya. Harapannya, mereka bisa lebih percaya diri dan mendapatkan peluang di pasar kerja,” ujarnya. Indar menjelaskan, kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada triwulan IV tahun ini, salah satu pelatihan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelatihan servis sepeda motor. Menurutnya, fasilitas pelatihan yang diberikan kepada masyarakat perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Peserta juga diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dari awal hingga akhir. Dengan begitu, keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara maksimal. Menariknya, pada pelatihan kali ini terdapat dua peserta perempuan. Indar menyebut keikutsertaan tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi. Mengingat pelatihan teknisi sepeda motor pada pelaksanaan sebelumnya lebih banyak diikuti peserta laki-laki. “Ini apresiasi buat teman-teman semua. Karena memang didanai dari APBD, kami berharap peserta bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan fasilitas yang diberikan dengan baik,” katanya. Pelatihan dilaksanakan di lembaga pelatihan yang telah memiliki sarana dan prasarana pendukung. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, peserta akan mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bekal bagi peserta ketika melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki. Disnaker Kabupaten Sidoarjo juga akan melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik. Sementara itu, Koordinator Pelatihan Teknisi Sepeda Motor Injeksi LPK Starskill Innovation, Nanda Dhani Luqman Zaki, mengatakan, kerja sama dengan Disnaker Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sejak 2023. Sejumlah program pelatihan telah dilaksanakan. Antara lain, di bidang sepeda motor, pendingin ruangan atau AC, dan permesinan. Nanda mengatakan, pelatihan tidak hanya diarahkan agar peserta memiliki keterampilan teknis. Tetapi, juga mempersiapkan peserta agar terhubung dengan dunia kerja. Peserta mendapatkan pembekalan seperti pembuatan CV serta informasi mengenai peluang kerja yang sesuai dengan bidang pelatihan. "Tujuan dari pelatihan ini tentunya kita membantu dari berbagai macam sektor, bagaimana caranya mereka untuk job connect. Jadi bukan hanya peserta menjadi wirausaha atau usaha mandiri, tetapi kami juga membantu untuk job connection,” jelasnya. Khusus pelatihan teknisi sepeda motor, Nanda menyebut program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja di Sidoarjo. Tingginya penggunaan sepeda motor serta kebutuhan tenaga mekanik menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pelatihan. Pelatihan teknisi sepeda motor tersebut dilaksanakan selama 21 hari. Peserta tidak hanya diberikan kemampuan teknis, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Bisa kerja itu berbeda dengan siap kerja. Kalau sudah siap kerja, berarti sudah sesuai standar apa yang memang dibutuhkan industri,” ungkapnya. Nanda berharap masyarakat Sidoarjo dapat lebih memahami kebutuhan industri di wilayahnya dan memilih pelatihan yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia. Selain teknisi sepeda motor, masyarakat juga dapat mengembangkan kompetensi di bidang manufaktur seperti CNC dan permesinan yang dinilai relevan dengan karakter industri di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.(Iad)
Selengkapnya
KOMINFO, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Sidoarjo, M. Ainur Rohman, saat membacakan amanat Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam upacara peringatan HUT ke81 TNI di Lapangan Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Senin (5/10/2026). Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi mengapresiasi peran TNI yang selama 81 tahun konsisten menjadi garda terdepan pertahanan negara sekaligus benteng menjaga keutuhan NKRI. "Sejarah mencatat TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan senantiasa ada untuk kemaslahatan rakyat," kata Pj Sekda membacakan pesan Bupati Sidoarjo. Ia menuturkan, kemitraan Pemkab Sidoarjo dengan TNI dan masyarakat selama ini terjalin harmonis. Sinergi tersebut terbukti nyata dalam penanganan bencana, program kemanusiaan, hingga pembangunan perdesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Salah satu capaian membanggakan yakni diraihnya Juara 3 Nasional oleh TMMD ke-126 Kabupaten Sidoarjo dari Mabes TNI AD. Menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks, Bupati mengimbau agar kerja sama yang sudah terbangun dapat ditingkatkan. "Tantangan saat ini tidak hanya ancaman fisik, tetapi juga ekonomi, teknologi, dan stabilitas sosial. Karena itu, kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, dan instansi TNI lainnya harus terus diperkuat untuk mewujudkan Sidoarjo yang metropolitan, inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan," tegasnya.Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Abraham Prihadi, menegaskan komitmen TNI untuk selalu menyatu dengan masyarakat. Pemilihan lokasi upacara di lapangan desa menjadi simbol keberadaan TNI yang tidak eksklusif."Kami ingin bersama warga merayakan HUT ke-81 TNI. TNI selalu hadir dalam setiap momentum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Letkol Inf Abraham Prihadi. Ia menambahkan, peringatan tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menekankan peran TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat. "Kepada seluruh prajurit Kodim 0816/Sidoarjo, ingatlah bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Kita wajib mendukung penuh kehidupan warga di Sidoarjo serta terus berjuang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," pungkasnya. Peringatan HUT ke-81 TNI di Desa Kwangsan tersebut berlangsung meriah. Selain upacara utama, acara diwarnai dengan penyaluran bantuan sosial, pameran UMKM, lomba memasak mie, serta pertunjukan seni Reog Ponorogo.Git
Selengkapnya
*Jakarta, 03 Oktober 2026 -* Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi hasil pelaporan bulan pertama para operator seluler terkait pelaksanaan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan sisa kuota tersebut belum optimal. Untuk itu, Kemkomdigi meminta operator seluler segera memaksimalkan mekanisme perlindungan bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (03/10/2026). "Putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," tegas Denny. Dari hasil evaluasi, operator memang telah memperluas paket rollover. Namun, sebagian besar paket non-rollover dinilai belum optimal karena perlindungannya baru sebatas notifikasi. XLSMART melaporkan 92 dari 101 paket telah menerapkan sistem rollover, sementara 9 paket lainnya masih berbasis notifikasi. Pada Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan skema rollover, sedangkan 71 paket lainnya masih berupa notifikasi. Sementara itu, pada Telkomsel, baru 19 dari 95 paket yang berfitur rollover, dan 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi. "Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir. Yang kami dorong adalah adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli," jelas Denny. Kemkomdigi juga mencatat adanya pergeseran jadwal implementasi sejumlah varian paket rollover milik Telkomsel karena kendala teknis, dari 28 September menjadi minggu pertama Oktober 2026. Pemerintah meminta proses penyelesaian kendala teknis tersebut segera dirampungkan. "Selanjutnya, Kemkomdigi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilakukan oleh masing-masing operator. Kami akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai dengan putusan MK," tutur Denny. Guna memastikan hak masyarakat terlindungi, pemerintah membuka saluran pengaduan publik. Selain kanal resmi operator, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan aduan melalui saluran Call Center Ditjen Infrastruktur Digital pada nomor telepon 159. **** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan agenda blusukan akhir pekan ke Kecamatan Jabon, Sabtu pagi (3/10). Di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan itu, bupati memberikan bantuan sosial berupa kursi roda dan perbaikan rumah. Enam warga kurang mampu ia sambangi. Empat kursi roda diberikan kepada kepada warga Desa Dukuhsari dan Desa Kupang. Selain itu, dua warga Desa Trompoasri menerima bantuan perbaikan dua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tempat pertama yang dikunjungi adalah rumah Zainul Muttaqin, warga Desa Dukuhsari RT 2 RW 1. Pria itu sejak kecil mengalami gangguan tumbuh kembang. Bupati memberikan bantuan kursi roda bersama Kepala Dinas Sosial Sidoarjo R. Mharta Wara Kusuma dan Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Baznas Sidoarjo H. Ilhamuddin. Begitu juga saat mengunjungi Mardi Utama di desa yang sama. Satu kursi roda diserahkan untuk membantu Mardi Utama beraktivitas. Bupati Subandi kemudian bergeser ke Desa Trompoasri untuk melihat RTLH yang akan direnovasi. Rumah tersebut milik Mudayaroh dan Saea. Di sana, Subandi mengecek setiap bagian rumah yang memerlukan perbaikan. Lantai, dinding, atap, sampai kamar mandi akan menjadi prioritas perbaikan jika memang sudah tidak layak. Dari sidak tersebut, ia memastikan dua RTLH akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Baznas Sidoarjo. “Ini rencananya atapnya nanti ada perbaikan. Lantainya kita keramik, kamar mandi ya kita cat, ya. Agar nanti rumahnya layak dan bagus. Nah, nanti diperkirakan bulan Oktober. Bulan ini langsung kita perbaiki,” ujarnya di rumah milik Mudayaroh. Subandi juga memastikan perbaikan rumah milik Saea. Lantai rumah yang masih berupa plester semen akan dikeramik. Atapnya diplafon. Dinding yang retak-retak juga diminta untuk diperkuat kembali. Terakhir, dapur milik Saea diperbaiki agar layak. Dalam kesempatan itu, Subandi berpesan kepada Saea agar kembali aktif beribadah sholat subuh setelah rumahnya nanti diperbaiki. ”Nanti Pak Baznas, ini nanti atape dibenahi sekalian. Terus ada dapur belakang, Pak. Terus sama yang pedhot-pedhot (dinding retak-retak), nanti juga diplafon, dikeramik, ya, seperti kata e Pak Kades iki. Lek wis umahe didandani yo subuhane kudu aktif ya,” pintanya. Saea tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya mengetahui rumahnya akan diperbaiki. Ia hanya bisa berucap terima kasih saat bupati menjanjikan perbaikan rumahnya. ”Kulo matursuwun nggih, Pak,” ucapnya singkat kepada bupati. Setelah sidak RTLH, Subandi melanjutkan memberikan bantuan kursi roda kepada warga Desa Kupang. Kali ini, kursi roda diberikan kepada Supiyati dan Kasminah yang tinggal di Dusun Kupang Kidul RT.2 RW.5. Subandi mengatakan, bantuan kursi roda diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Pemkab Sidoarjo akan membantu warga kurang mampu yang terkendala akses peralatan kesehatan. Ia berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik.”Semoga dengan bantuan kursi roda, ibuke iso jalan-jalan karo anake. Anake tambah bahagia isok ngajak ibue jalan-jalan. Mari entuk kursi roda jangan tambah males loh,” ucap bupati usai memberikan bantuan kursi roda kepada Kasminah. Kasminah yang langsung duduk di kursi roda barunya tampak bahagia. Ia mengucapkan terima kasih. “Ya Allah, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Subandi diparingi jembar rejekine, aamiin,aamiin,” ucapnya. Git/mas.
Selengkapnya
*KOMINFO, Sidoarjo* – Gotong royong warga Desa Sumokali dan Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, untuk mempercantik Flyover Candi mendapat apresiasi Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP. Flyover yang membentang antara Desa Sumokali hingga Tenggulunan itu dulunya terlihat kusam dan kumuh. Sekarang cantik dan bersih. Wabup Mimik Idayana mengatakan, pengecatan flyover tersebut telah dilakukan oleh warga untuk kali ketiga. Kegiatan itu menunjukkan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat terlibat secara swadaya untuk mengerahkan tenaga dan memperoleh dukungan cat dari salah satu sponsor. “Ini adalah wujud nyata kepedulian warga," ucapnya saat meninjau langsung kegiatan pengecatan Flyover Candi pada Sabtu malam (3/10/2026). Pengecatan dilakukan secara bertahap. Mulai dari bagian atas flyover hingga bagian bawah. Penataan kawasan tersebut tidak akan berhenti sebatas pengecatan, tetapi juga akan dilanjutkan dengan penghijauan serta penyediaan ruang bagi pelaku UMKM. Selain meninjau kegiatan pengecatan, Wabup Mimik Idayana yang didampingi Camat Candi Yuni Rismawati dan anggota DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto juga mengecek kondisi gorong-gorong dan saluran air di wilayah Sumokali sampai Tenggulunan. Terjadi penyempitan parah di saluran drainase tersebut. “Kita tadi juga meninjau gorong-gorong dan ditemukan adanya crossing yang terletak di bawah drainase. Ada juga material yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan lancar,” katanya. Menurut Wabup Mimik Idayana, kondisi saluran yang tidak lancar tersebut menjadi salah satu penyebab genangan hingga banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. “Tadi juga kita cek bersama. Ada saluran yang mampet di sana. Ini yang menyebabkan banjir di daerah sini,” tegasnya. Untuk penanganan persoalan banjir tersebut, Wabup Mimik Idayana menyampaikan bahwa telah tersedia anggaran perbaikan. Penanganan drainase dan saluran air di wilayah Tenggulunan-Sumokali tersebut direncanakan direalisasikan pada 2027. “Sudah dianggarkan dan akan terealisasi pada tahun 2027,” tutupnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo berencana melakukan pelebaran persimpangan jalan di depan kantor Polsek Jabon. Persimpangan dari arah Tol HK menuju Kecamatan Jabon itu cukup sempit. Kendaraan tidak leluasa ketika melintas. Sabtu (3/10), Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melihat langsung kondisi persimpangan jalan tersebut. Ia meminta perbaikan dapat segera dilakukan. Pasalnya, persimpangan jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan yang dibutuhkan warga menuju kantor Kecamatan Jabon maupun Puskesmas Jabon. Bupati ingin perbaikan dapat dilakukan melalui anggaran PAK. "Minta tolong ini diaspal Pak. Jadi jalan dari arah tol ini bisa langsung lurus ke arah Kecamatan Jabon," ucapnya kepada Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Purwanto yang berada di lokasi. Sebenarnya, persimpangan jalan depan Polsek Jabon itu cukup besar. Namun, hanya sebagian jalan yang teraspal. Selebihnya masih berupa tanah urugan. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak leluasa saat melewatinya. Bahkan, kendaraan roda empat harus bergantian jika akan melintas. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Purwanto mengatakan, pelebaran persimpangan jalan depan Polsek Jabon akan memudahkan pengendara keluar masuk Jabon. Dari arah kecamatan dapat langsung lurus menuju Tol HK. Begitu pula sebaliknya. Pengendara dari Tol HK tidak perlu bermanuver menuju arah Jabon. Dapat langsung belok kiri untuk menuju Kecamatan Jabon. "Untuk persimpangan jalan nanti jadi tambah luas. Jalan yang dari kecamatan ini bisa langsung lurus tidak perlu berbelok-belok menuju Tol HK," ujarnya. Pihaknya akan mengupayakan pembangunan persimpangan jalan depan Polsek Jabon. Ia akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merealisasikannya. Pasalnya, pembangunan persimpangan tersebut belum masuk dokumen PAK. "Nanti saya koordinasikan dulu ke Pak Kadis. Karena ini kan belum masuk ke PAK. Nah, tadi Pak Bupati arahannya kan minta digeser. Nanti saya koordinasikan dulu," ujarnya. Git/mas
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
10.11.2026 - 19.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
10.11.2026 - 11.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
23.10.2026 - 30.10.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
27.10.2026 - 28.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
Visitors : 2399064