KOMINFO, Sidoarjo - Kemajuan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sinergi Pemkab Sidoarjo dengan organisasi kemasyarakatan benar-benar menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi saat menghadiri Pengajian Ahad Pahing bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj Sriatun Subandi, Majelis Ta`lim Fatimah Zahra, dan PC Fatayat NU Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Minggu (27/9/2026). Pengajian itu mengusung tema “Menguatkan Keluarga, Menebar Manfaat, Membangun Peradaban” dengan narasumber Ning Dr Uswatun Hasanah MPd. Bupati Subandi menyatakan terima kasihnya atas kehadiran ribuan warga dan tokoh masyarakat dalam pengajian tersebut. Apresiasi juga disampaikan atas kehadiran Fatayat NU yang tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan keagamaan ini. “Terima kasih sanget atas rawuh Panjenengan. Masih bisa menyempatkan dan diniati mengikuti kegiatan seperti ini di hari Ahad, hari Minggu,” ucapnya. Bupati Subandi menyampaikan lagi bahwa Pendopo Delta Wibawa merupakan ruang bersama bagi masyarakat Sidoarjo. Karena itu, Pemkab Sidoarjo memberikan kesempatan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan untuk menggelar kegiatankegiatan positif dan bermanfaat di pendopo. “Saya selalu menyampaikan bahwa Pendopo Delta Wibawa ini adalah milik kita bersama. Milik masyarakat Sidoarjo. Setiap bulan pasti kita berikan kesempatan untuk kegiatan-kegiatan pengajian di Pendopo Kabupaten Sidoarjo ini,” jelasnya. Sementara itu, Ning Dr Uswatun Hasanah mengajak kaum perempuan memahami makna berdaya dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Menurut dia, perempuan memiliki peran penting sebagai anak, istri, ibu, maupun bagian dari masyarakat. “Perempuan berdaya itu adalah perempuan yang bisa bermanfaat, baik di dalam maupun di luar rumah,” tuturnya. Ning Nafis, sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang tenang, saling menghargai, serta berbagi tanggung jawab. Keluarga sakinah dibangun melalui sikap saling menghormati dan memperlakukan pasangan dengan baik. “Menjadi seorang istri yang berdaya dan suami yang berdaya itu kudu bisa menuju ke pernikahan yang sakinah. Sakinah itu anteng, adhem, ayem ketika memandang pasangan,” ungkapnya. Ning Nafis juga mendorong perempuan untuk terus belajar melalui berbagai kegiatan keagamaan dan majelis taklim agar semakin memahami peran dalam keluarga maupun masyarakat. “Makanya belajar, makanya sinau, makanya nderek kegiatan-kegiatan yang dihimpun. Itu pentingnya belajar,” tuturnya. Bupati Subandi menegaskan bahwa Fatayat NU memiliki peran dalam mendukung kegiatan sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat. Yaitu, melalui kolaborasi dengan OPD, kecamatan, hingga desa.“Fatayat, baik PC, PAC, maupun ranting memberikan support terutama untuk pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Visi sahabat Fatayat juga sama: memberikan sumbangsih bersama di tengah-tengah masyarakat,” tutur Bupati Subandi. Di sela-sela kegiatan, Bupati Subandi juga membagikan sebagian rezeki kepada anak-anak yang turut hadir dalam pengajian tersebut. Dia berharap sinergi itu terus diperkuat untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. “Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini bisa terus berkolaborasi. Kita tingkatkan mulai dari OPD, kecamatan, maupun desa. Saya yakin visi dan misi sahabat Fatayat sama dengan program pemerintah, yaitu memberikan dukungan terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.(Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi mengunjungi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga di wilayah Kecamatan Buduran, pada Minggu (27/9/2026). Penerima bantuan menyambut baik perhatian dan kepedulian Bupati Subandi itu. Mereka bersyukur. RTLH yang didatangi adalah kediaman Ika Yasih, warga Dusun Jambe, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran. Dalam kunjungannya, Bupati Subandi didampingi pejabat Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Kehadiran mereka sebagai bentuk sinergi dalam upaya percepatan penanganan RTLH serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Saat berada di lokasi, Bupati Subandi menyaksikan langsung kondisi rumah warga yang benar-benar memerlukan perbaikan. Bagian atap dan kamar mandi rumah Ika Yasih menjadi perhatian utama. Kondisinya membahayakan keselamatan penghuni. Terutama bila terjadi hujan atau angin kencang. Renovasi akan dilakukan pada beberapa bagian. Dari perbaikan atap, peninggian lantai, hingga rehab kamar mandi. “Alhamdulillah. Pagi ini kami melakukan peninjauan langsung ke rumah Ibu Ika yang kondisinya sudah tidak layak huni. Semoga setelah diperbaiki, nantinya rumah ini dapat ditempati dengan lebih aman dan nyaman oleh keluarga,” ujar Bupati Subandi. Selain kondisi bangunan, Bupati Subandi juga menemukan pohon besar di dekat rumah. Keberadaan pohon besar itu berpotensi membahayakan keselamatan penghuni maupun bangunan. Karena itu, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo serta kepala desa untuk ditindaklanjuti dengan penebangan. “Terdapat pohon besar di sekitar rumah yang berpotensi membahayakan. Sehingga perlu dipotong. Pemotongan tentu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada rumah maupun lingkungan sekitar,” jelasnya. Menanggapi bantuan yang diterimanya, Ika Yasih mengucapkan rasa syukur dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya, atas perhatian Bupati Subandi yang sangat peduli kepada warganya. “Semoga rumah saya bisa segera direnovasi dan menjadi lebih layak untuk ditempati bersama keluarga,” ucapnya. Dalam kunjungan pada hari yang sama, Bupati Subandi juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Kecamatan Buduran, yakni Nur Hadi, warga Desa Buduran. Lelaki 64 tahun itu adalah mantan imam masjid dan loper koran. Kondisinya kini mengalami syaraf kejepit. Kursi roda juga diberikan kepada Dewi Sariyati, warga Desa Sidokepung, yang mengalami pengapuran pada kaki. Bupati Subandi mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan alat bantu mobilitas. “Bantuan kursi roda ini diharapkan bisa membantu aktivitas sehari-hari penerima manfaat. Semoga mereka bisa lebih mandiri, tetap produktif, dan dapat bersosialisasi dengan tetangga sekitar,” ungkapnya saat berada di kediaman Nur Hadi. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanganan RTLH serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. (Son/Mar/mas).
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengawal pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta menjaga keamanan makanan bagi penerima manfaat. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti audiensi bersama Forum MBG di Ruang Ops Room Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Jumat (25/9/2026). Audiensi itu dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, serta Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin. Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo terus mengawal proses pemenuhan SLHS dan perizinan SPPG. Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya. “Tadi kita sampaikan kepada Pak Kanreng dan Pak Kanwil, terutama terkait masalah pengawasan yang ada di lapangan,” ujar Subandi. Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo memastikan setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. “Kami terus mengawal proses perizinan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai kita kecolongan ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” katanya. Subandi juga mengusulkan agar SPPG yang belum menyelesaikan pemenuhan SLHS tidak beroperasi terlebih dahulu. “SLHS ini bagian dari syarat agar perizinan operasional SPPG itu bisa beroperasi. Kalau SLHS-nya belum selesai, saya mengusulkan kepada BGN agar operasional SPPG yang belum selesai SLHS-nya jangan beroperasi dulu,” ujar Subandi. Selain memastikan pemenuhan SLHS, Subandi meminta satgas turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Pengawasan itu mencakup penerimaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian makanan. Ia juga meminta SPPG yang telah menyelesaikan perizinan menjalani pemeriksaan ulang untuk memastikan kondisi sanitasinya tetap memenuhi kelayakan. “Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” ujar Subandi. Subandi kemudian mendorong perbaikan tata kelola SPPG. Ia mengusulkan agar pemilik SPPG yang beroperasi di Sidoarjo berdomisili sekaligus merupakan warga Sidoarjo sehingga koordinasi dan pengawasan di lapangan lebih mudah dilakukan. Ia juga meminta setiap pendirian SPPG mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo sejak awal. “Sudah, ke depan ini ayo dibenahi. Jangan sampai SPPG itu didirikan hanya karena berdasarkan titipan teman. Semua harus didirikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh BGN dan Pemkab Sidoarjo diberi tahu,” ujar Subandi. Menurutnya, koordinasi sejak awal diperlukan agar pendirian dan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan. “Kalau tidak sesuai prosedur, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pemkab Sidoarjo yang disorot. Hal seperti itu jangan sampai terjadi,” katanya. Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya baru mengetahui dugaan SLHS palsu setelah menerima laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Penanganan persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. “Terkait SLHS palsu, kami juga baru mengetahui. Baru ada setelah laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang pasti kewenangannya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. Terkait ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Teguh. Teguh juga menyampaikan perkembangan penanganan korban keracunan massal pada 1 September 2026. Ia mengatakan BGN masih memproses penggantian biaya pengobatan bagi para korban. Ia menyebut jumlah korban mencapai sekitar 700 orang. BGN berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk mengumpulkan dan merekap nota pembayaran dari rumah sakit yang menangani para korban. “Untuk korban yang sekitar 700-an, itu sudah kami komunikasikan terus kepada rekanrekan Dinas Kesehatan untuk melakukan rekapan nota dari rumah sakit-rumah sakit yang terdampak. Jadi pada intinya BGN yang akan menanggung semuanya,” katanya. Menurut Teguh, BGN masih menunggu rekapan biaya dari rumah sakit sebagai dasar untuk memproses penggantian biaya pengobatan. “Hanya saja, kita butuh waktu untuk merekap nota dari rumah sakit-rumah sakit tersebut. Kalau tidak ada rekapan itu, kami juga tidak bisa memprosesnya. Jadi, semuanya akan diganti oleh BGN,” ujarnya. Teguh mengatakan BGN masih menunggu informasi lanjutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk memproses penggantian biaya tersebut. “Kami sudah komunikasi dan menunggu informasi lanjutan. Saat ini prosesnya sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengapresiasi pendampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam proses pemenuhan SLHS. Pendampingan tersebut membantu pengelola memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kelayakan sarana dan prasarana, kebersihan dapur hingga proses pengolahan makanan. “Pendampingan Dinas Kesehatan sangat membantu proses pemenuhan SLHS,” ujar Ubaidillah. Ubaidillah menyebut 117 SPPG tergabung dalam Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 15 SPPG sebelumnya belum memiliki SLHS. Kini, 10 SPPG telah menyelesaikan pemenuhan SLHS, sedangkan lima lainnya masih berproses. “Dari 15 yang sebelumnya belum memiliki SLHS, sekarang 10 sudah selesai dan lima masih dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” katanya. Ubaidillah berharap lima SPPG yang masih berproses segera menyelesaikan pemenuhan SLHS. Ia menilai koordinasi dengan Dinas Kesehatan penting agar setiap persyaratan dapat dipenuhi sebelum SPPG menjalankan operasional. Di sisi lain, Ubaidillah menjelaskan pembagian peran dalam operasional SPPG. Ia mengatakan mitra dan yayasan tidak menjalankan dapur secara langsung. Tim SPPG yang mengelola operasional dapur sesuai ketentuan. “Perlu diketahui, mitra dan yayasan tidak secara langsung mengoperasikan dapur. Kita hanya membantu agar operasional dapur berjalan baik dan benar,” katanya.(mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong generasi muda untuk melestarikan seni karawitan dan tembang sebagai budaya daerah melalui Festival Gamelan Kahuripan. Antusiasme terhadap event yang digelar Dewan Kesenian Daerah (Dekesda) Sidoarjo itu pun terus menunjukkan peningkatan. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Festival Gamelan Kahuripan yang keempat. Pesertanya mencapai 33 grup dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah itu meningkat 10 grup dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti 23 grup. “Alhamdulillah pada tahun keempat ini peserta yang ikut lebih banyak. Artinya, minat generasi muda akan kesenian gamelan ini juga meningkat," jelas Ketua Dewan Kesenian Daerah (Dekesda) Sidoarjo Ribut Wijoto saat sambutan di Pendopo Delta Wibawa pada Sabtu (26/9/2026). Festival Gamelan Kahuripan tahun ini mengusung tema “Gamelan untuk Meditasi: Eksplorasi Pendengaran melalui Membunyikan Gamelan Jawa“. Menurut Ribut, festival gamelan menjadi ruang bagi para pelajar untuk tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik. Tetapi juga mengeksplorasi gamelan sebagai bagian dari pengalaman belajar seni dan budaya. Ia menyebutkan bahwa gamelan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keberadaan gamelan menunjukkan bahwa kesenian tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dunia sekaligus memiliki kontribusi terhadap peradaban. “Gamelan bukan hanya bagian dari kebudayaan kita, tetapi juga bagian dari kebudayaan dunia dan memiliki kontribusi terhadap peradaban dunia,” ujarnya. Ribut juga menjelaskan bahwa gamelan memiliki perjalanan panjang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam sejarah perkembangan Islam di Tanah Jawa, gamelan turut digunakan oleh Walisongo sebagai bagian dari pendekatan dakwah kepada masyarakat. “Gamelan juga memiliki peran besar dalam masuknya Islam di Tanah Jawa dan Nusantara. Walisongo menggunakan gamelan saat melakukan dakwah Islam di Tanah Jawa,” katanya. Menurutnya, gamelan juga memiliki makna filosofis sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, gamelan tidak hanya dapat dipandang sebagai seni pertunjukan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, Festival Gamelan Kahuripan bukan sekadar pertunjukan seni. Event itu menjadi ruang pertemuan antara seni, pendidikan, masyarakat, dan generasi muda. “Festival Gamelan Kahuripan ini bukan hanya sekadar pertunjukan seni semata, tetapi juga ajang mempertemukan seni, pendidikan, masyarakat, dan generasi muda dalam satu semangat agar kesenian tetap hidup, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan,” ujar Ridho yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo Subandi. Menurutnya, gamelan juga memiliki nilai penting dalam membentuk karakter peserta didik. Di dalam proses bermain gamelan terdapat nilai kebersamaan, kerukunan, kedisiplinan, kepekaan dalam mendengarkan, kemampuan menjaga harmoni, serta kesetiaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. “Warisan budaya bukan hanya menjadi peninggalan harta benda, tetapi harus terus hadir sebagai pengalaman yang dijalani. Anak-anak perlu mengenal tembang dan karawitan, belajar tentang proses, keberanian, sekaligus membangun kebanggaan terhadap identitas daerah kita,” katanya. Ia mengatakan, generasi muda perlu dikenalkan dengan tradisi yang tumbuh di lingkungan mereka. Melalui festival ini, para siswa tidak hanya belajar tampil di hadapan publik, tetapi juga menjalani proses kerja sama, kedisiplinan, serta membangun kepekaan terhadap lingkungan budaya di sekitarnya. “Jangan sampai anak-anak kita mengenal budaya luar, namun tidak mengenal budaya Kabupaten Sidoarjo sendiri,” tegasnya. Ridho menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di Sidoarjo. Gamelan juga diharapkan tidak berhenti sebagai warisan yang dilestarikan, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi lahirnya karya-karya baru. “Jadikan gamelan sebagai sumber pelestarian dan lahirnya karya-karya baru. Mari kita maknai festival ini sebagai ikhtiar membangun generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujarnya. Pihak berharap kegiatan Festival Gamelan Kahuripan dapat semakin memperkuat kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. "Sekaligus memastikan warisan budaya tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman,” tandasnya. (Dew/iad)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa. Subandi juga menekankan pentingnya harmonisasi antara Kepala Desa dan BPD untuk mempercepat pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Sedati di Savana Hotel Malang, Jumat malam (25/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rohman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Anggota DPRD Sidoarjo M. Rafi Wibisono, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto, dan Camat Sedati beserta jajaran. Subandi mengatakan, Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. "Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan, minimal kinerja BPD dan Kepala Desa ini betul-betul berjalan,” ujar Subandi. Ia mengingatkan Kepala Desa, khususnya yang baru menjalankan amanah, agar memahami regulasi pemerintahan desa. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain penguatan kapasitas, Subandi menyampaikan pentingnya percepatan perencanaan pembangunan desa. Ia meminta Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kasi Pemerintahan aktif melakukan pendampingan sehingga penyusunan APBDes maupun perencanaan pembangunan desa tidak terlambat. “Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal dan kegiatankegiatan yang sifatnya tertinggal segera bisa dimasukkan,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyampaikan sejumlah arah pembangunan di Kecamatan Sedati. Salah satunya, kelanjutan betonisasi jalan Segoro Tambak hingga Tambak Cemandi dan Kalanganyar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan pengembangan akses kawasan pesisir Sedati dengan harapan dapat mendukung potensi wisata, termasuk wisata mancing. Subandi juga meminta Kepala Desa tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi mampu merespons persoalan warga secara cepat dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait. “Saya kepingin PAD yang ada di Sidoarjo ini betul-betul berdampak langsung kepada pembangunan masyarakat. Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar Kepala Desa dan BPD diminta kembali bekerja secara profesional sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan program pembangunan. “Pilkades sudah selesai. Mari kita bangun harmonisasi bahwa BPD dan Kepala Desa betul-betul sejalan untuk membangun pemerintahan dan menyelesaikan visi dan misi Kepala Desa,” pesan Subandi. Sementara itu, Camat Sedati Dedi Kurniawan Wibowo menegaskan bahwa Bimtek bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Sedati berjalan sesuai aturan melalui pemahaman tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas. “Bimtek ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sedati dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi. Melalui Bimtek ini, Subandi berharap terjadi perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa. Terutama pada percepatan perencanaan, penguatan koordinasi, peningkatan pelayanan, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap progres pembangunan RSUD Sedati pada Jumat (25/9/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, Mimik didampingi oleh jajaran Dinas Kesehatan Sidoarjo, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Sedati, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, project manager, serta konsultan pengawas. Wabup Mimik Idayana menyaksikan langsung sejumlah bagian bangunan RSUD Sedati. Berdasar hasil pengecekan, progres pembangunan rumah sakit tersebut telah mencapai 25,471 persen. Dia mengatakan, pembangunan RSUD Sedati menjadi perhatian masyarakat yang selama ini menantikan penyelesaian fasilitas kesehatan tersebut. Karena itu, progres pembangunan akan terus dipantau agar dapat diselesaikan sesuai target. “Alhamdulillah, progresnya sudah mencapai 25,471 persen. Insya Allah kurang 52 hari lagi sudah terselesaikan sampai lantai dua. Bismillah, mudah-mudahan sesuai dengan target dan semuanya aman,” ujar Mimik. Dia juga memastikan kualitas hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kondisi bangunan dalam keadaan aman. Sudah dites, tidak ada kendala apa pun. Pengecekan secara langsung penting dilakukan untuk memastikan kondisi pembangunan sesuai dengan informasi yang diterima. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi berdasar kondisi riil di lapangan. Sementara itu, Project Manager RSUD Sedati Basirul Fuad mengatakan, hasil sidak wakil bupati mencakup kualitas, kekuatan, dan mutu bangunan. “Kualitas dan kekuatannya tadi dicek langsung sama Ibu Wabup. Alhamdulillah hasilnya juga baik,” ujarnya. Basirul menjelaskan, berdasar progres per 20 September 2026, pembangunan telah mencapai sekitar 25 persen. Lebih tinggi dari target 23 persen. Dengan capaian tersebut, pihaknya optimistis pembangunan dapat selesai pertengahan November 2026. “Pekerjaan yang berat-berat ini sudah selesai. Tinggal pekerjaan unit-unit yang progresnya besar sehingga kami optimistis bisa selesai sesuai target,” katanya. Mimik berharap, seluruh pihak yang terlibat melanjutkan pekerjaan dengan menjaga kualitas dan mengejar target penyelesaian pembangunan. Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan fasilitas pendukung. Termasuk, musala di lingkungan RSUD Sedati. “Titip musholanya harus yang terbaik agar bisa menjadi tempat untuk beribadah dan mendoakan kesembuhan pasien,” pesannya. Mimik menegaskan, pembangunan RSUD Sedati diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam mendukung akses pelayanan kesehatan di wilayah Sedati dan sekitarnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses pembangunan Flyover (FO) Gedangan. Salah satunya, menuntaskan pembebasan tanah milik warga. Pemkab Sidoarjo akan memakai skema pengadaan tanah secara bertahap melalui penetapan lokasi (penlok). Skema tersebut dipilih Pemkab Sidoarjo sesuai arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim. Jumat pagi (25/9/2026) di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, mekanisme pengadaan tanah FO Gedangan kembali dibahas. Pemkab Sidoarjo sangat berhati-hati dalam proses pengadaan lahan FO Gedangan.Bupati Sidoarjo, Subandi ingin proses pengadaan tanah FO Gedangan sesuai tata kelola dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemkab Sidoarjo mengundang BPKP Perwakilan Provinsi Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membahasnya lagi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo telah melakukan mitigasi risiko hukum, administrasi, serta tata kelola aset dan keuangan daerah dalam proses pengadaan lahan untuk FO Gedangan. Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo juga telah berkoordinasi dan meminta pendampingan BPKP Provinsi Jatim. Hasilnya, diperoleh arahan untuk mengutamakan mekanisme pengadaan tanah secara bertahap melalui penlok yang diterbitkan Bupati Sidoarjo. Pertimbangan itu didasari adanya risiko penolakan masyarakat dan ketidakpastian hukum di kemudian hari jika memakai pengadaan lahan secara langsung terhadap ganti rugi lahan FO Gedangan. “Proses pengadaan tanah Flyover Gedangan kita putuskan memakai mekanisme dengan tahapan. Tidak mekanisme langsung. Ini sesuai mitigasi risiko hukum dan administrasi yang kita peroleh dari BPKP Jatim,” jelasnya. Bupati Subandi juga mengatakan, mekanisme dengan tahapan dalam proses pengadaan tanah FO Gedangan merujuk pada Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut Pasal 146 Permen ATR/BPN tersebut, BPKP Jatim merekomendasikan penggunaan tahapan pengadaan tanah dalam proses ganti rugi lahan warga yang terdampak FO Gedangan. Selain itu dalam ketentuan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 itu disebutkan bahwa pengadaan lahan FO Gedangan termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil. Karena, pengadaan tanah FO Gedangan tidak lebih dari 2 hektar. “Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, pengadaan di bawah 5 hektar kita memakai mekanisme tahapan pengadaan tanah. Karena, kebutuhan pengadaan tanah FO Gedangan hanya 2 hektar sekian,” ujarnya. Sementara itu, Yohannes, perwakilan dari BPKP Jatim yang hadir dalam pertemuan, menjelaskan, mekanisme tahapan pengadaan tanah dalam proses ganti rugi lahan warga yang terdampak FO Gedangan sudah sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, yaitu pasal 146 dan 148. Dalam pasal 146 itu disebutkan bahwa pengadaan tanah skala kecil dapat dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme tahapan pengadaan tanah. Selain itu, ketentuan Pasal 148 menyebutkan, pengadaan tanah menggunakan penlok apabila memenuhi kondisi yang diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat serta lokasi pengadaan tanah tidak memungkinkan untuk dipindah. “BPKP juga menyarankan seperti di pasal 148 tadi. Bahwa memenuhi syarat diadakan secara tahapan walaupun luasannya di bawah 5 hektar. Pertimbangan kita, itu risiko yang paling minim walaupun secara tahapan akan lebih panjang. Tapi, itu akan lebih minim risikonya dibanding dengan pengadaan secara langsung,” tegas ya. (Git/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo memperkuat peran kader di tingkat kecamatan. Tujuannya, menggerakkan 10 Program Pokok PKK sekaligus mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui penugasan tiga Ketua TP PKK Kecamatan, yakni Ny. Miftakhul Anis Alam di Kecamatan Gedangan, Ny. Yusrita Anidha Dedy di Kecamatan Sedati, dan Ny. Yuliati Kusdianto di Kecamatan Krian. Ketiganya diharapkan segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan camat, kepala desa, seluruh kader PKK, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai unsur di wilayah masing-masing. Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi mengucapkan selamat kepada Ketua TP. PKK Kecamatan yang dilantik. Ia meminta agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab bersama menggerakkan seluruh kader PKK. Selain itu, mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Menurut Sriatun, PKK memiliki posisi strategis. Sebab, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap kegiatan yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat. ”PKK sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saat ini tantangan semakin beragam sehingga peran Tim Penggerak PKK perlu diperkuat,” ujarnya saat sambutan di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (25/9/2026). Para Ketua TP. PKK Kecamatan juga didorong membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kader PKK, kader Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh unsur di wilayah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program PKK dapat berjalan aktif dan mendukung program pembangunan daerah. ”PKK juga diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan internal seperti arisan, tetapi berkembang menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang aktif, inovatif dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” lanjut Sriatun. ”Jangan menyepelekan kegiatan PKK. Untuk desa dan kelurahan yang ada, kegiatan Tim Penggerak PKK harus terus bergerak dan memberikan kontribusi. PKK bukan hanya organisasi, tetapi merupakan gerakan bersama yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat,” tambahnya. Selain menjalankan 10 Program Pokok PKK, penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program. ”Insya Allah tahun depan akan ada SIM PKK yang diharapkan berjalan seiring dengan visi dan misi PKK Kabupaten Sidoarjo serta didukung struktur kepengurusan yang tertata,” jelasnya. Sriatun juga meminta para Ketua TP PKK Kecamatan terus meningkatkan semangat pengabdian, tidak ragu melakukan inovasi, dan tidak cepat puas terhadap capaian yang telah dilakukan. ”Jangan ragu untuk berinovasi dan jangan puas dengan apa yang sudah dilakukan. Terus berbenah untuk pelayanan masyarakat,” pesannya. Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik, Sriatun berharap TP PKK Kecamatan mampu menjalankan amanah secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Sidoarjo. ”Penguatan peran PKK tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang berdaya dan masyarakat yang semakin sejahtera, menuju Sidoarjo yang maju, sejahtera dan berdaya saing,” tutupnya. (Dew/iad/mas).
Selengkapnya
"Sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia tetap hidup melalui sungai yang mengalir, tanah yang ditanami, dan ingatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya."Kerajaan Telah Tiada, Warisannya Tetap AdaKOMINFO, Sidoarjo - Lebih dari seribu tahun telah berlalu sejak Raja Airlangga memerintah Kahuripan. Istana kerajaan telah lama hilang, nama para pejabatnya sebagian besar hanya dikenal melalui prasasti, sementara kota-kota kunonya telah berubah menjadi desa, sawah, dan permukiman modern.Namun, jejak Kahuripan tidak benar-benar lenyap. Jejak itu masih dapat dibaca melalui prasasti, jaringan Sungai Brantas, sistem pengairan, hingga bentang alam Delta Brantas yang membentuk kehidupan masyarakat di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo.Dalam perspektif sejarah, Kahuripan bukan sekadar sebuah kerajaan. Kahuripan adalah fondasi lahirnya tatanan politik, ekonomi, dan kebudayaan Jawa Timur pada abad ke-11.Delta Brantas yang Terus MenghidupiSejak masa Airlangga, kawasan hilir Sungai Brantas telah menjadi ruang hidup yang sangat strategis. Sungai menyediakan air bagi pertanian, menjadi jalur perdagangan, sekaligus menghubungkan berbagai permukiman. Keunggulan geografis inilah yang kemudian mendorong tumbuhnya pusat-pusat kehidupan baru di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Krian, Tarik, Balongbendo, Wonoayu, Porong, hingga Sidoarjo.Meskipun nama wilayah terus berubah mengikuti perkembangan zaman, fungsi Delta Brantas sebagai penyangga kehidupan tidak pernah hilang.Dari Kahuripan Menuju JenggalaMenjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menghadapi persoalan suksesi yang berpotensi memicu konflik. Untuk menghindari perang saudara, wilayah Kahuripan kemudian dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu (Kadiri). Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Jawa Timur.Pembagian tersebut bukanlah akhir dari Kahuripan, melainkan awal dari babak sejarah baru. Dari Jenggala kemudian berkembang jaringan perdagangan Delta Brantas, sementara beberapa abad kemudian kawasan barat Sidoarjo menjadi bagian dari kisah besar pembukaan Alas Tarik oleh Raden Wijaya yang melahirkan Majapahit.Dengan demikian, perjalanan sejarah Sidoarjo merupakan mata rantai yang saling berkaitan: Kahuripan melahirkan Jenggala, Jenggala menjadi bagian dari dinamika politik Jawa Timur, dan dari kawasan Tarik kemudian lahir Majapahit.Perspektif SejarawanDr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa untuk memahami Airlangga dan Kahuripan, para peneliti harus kembali kepada sumber-sumber primer, terutama prasasti—karena Prasasti Pucangan merupakan peninggalan penting di Nusantara yang mencatat riwayat hidup Raja Airlangga secara paling lengkap.Melalui prasasti tersebut, para ahli dapat menelusuri perjalanan Airlangga sejak masa pengungsian, membangun Kahuripan, hingga kebijakan yang mengubah wajah Jawa Timur.Sejarawan Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016), turut menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam membaca sejarah. Carey menempatkan prasasti sebagai sumber primer yang menjadi dasar rekonstruksi sejarah Jawa Kuno, karena dokumen semacam ini dikeluarkan langsung oleh otoritas kerajaan pada masanya.Pandangan tersebut mengingatkan bahwa sejarah lokal harus dibangun di atas bukti arkeologi, prasasti, dan kajian ilmiah, sehingga tidak terjebak pada mitos ataupun legenda yang belum dapat dibuktikan.Sementara itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur, dalam berbagai kajian pelestarian cagar budaya, menekankan bahwa tinggalan arkeologi seperti prasasti dan situs kuno bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga sumber pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat, teknologi, dan tata kelola wilayah pada masa lampau. Oleh karena itu, pelestarian tinggalan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga identitas budaya.Menjaga Ingatan, Merawat IdentitasSejarah Kahuripan bukan sekadar kisah seorang raja besar. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah negeri bangkit dari kehancuran melalui kepemimpinan, kerja sama, pengelolaan alam, dan keberpihakan kepada rakyat.Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga kini. Sidoarjo yang tumbuh di atas Delta Brantas masih bergantung pada sungai, irigasi, perdagangan, dan semangat gotong royong masyarakatnya.Mengenal Kahuripan berarti mengenal akar dari perjalanan panjang daerah ini. Tanpa memahami masa Airlangga, sulit memahami lahirnya Jenggala. Tanpa memahami Jenggala, sulit memahami mengapa Alas Tarik dipilih sebagai tempat membangun kekuatan baru yang kemudian berkembang menjadi Majapahit.Karena itu, sejarah Kahuripan bukan sekadar milik masa lalu. Ia adalah fondasi yang menghubungkan perjalanan panjang Sidoarjo dengan peradaban besar Nusantara. (Ir)Tamat Seri I: Babad Kahuripan.Bersambung pada seri berikutnya — Babad Sidoarjo, Seri II: Babad Jenggala: "Ketika Delta Brantas Menjadi Pusat Perdagangan dan Awal Sejarah Sidoarjo."
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak hanya mendorong atlet untuk berprestasi di arena pertandingan, tetapi juga memberikan perhatian kepada pendidikan dan masa depan mereka. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn saat memberangkatkan 57 atlet Pagar Nusa Sidoarjo menuju Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Ke-10 Pagar Nusa Jawa Timur di Banyuwangi. Pemberangkatan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (23/9/2026). Kejurwil Ke-10 Pagar Nusa Jawa Timur digelar 24-27 September 2026. Kontingen Sidoarjo terdiri atas 57 atlet serta 13 ofisial dan pelatih. Bupati Subandi mengatakan, para atlet merupakan anak-anak berprestasi yang harus mendapat dukungan agar prestasi olahraga dapat berjalan seiring dengan pendidikan. “Anak-anak ini atlet Sidoarjo, masa depan Sidoarjo. Pemerintah akan terus support. Pendidikan juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena menjadi atlet kemudian pendidikannya tertinggal,” katanya. Dukungan pendidikan tersebut diberikan mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Untuk atlet yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Pemkab Sidoarjo juga akan mendorong kerja sama dengan kampus di Sidoarjo dan Surabaya. Dukungan melalui program beasiswa bagi atlet berprestasi. Menurut Subandi, perhatian kepada atlet juga tidak berhenti pada pendidikan dan pertandingan. Pembinaan dan pelatihan perlu terus diberikan. Itu akan menjadi bekal bagi atlet untuk menghadapi masa depan setelah tidak lagi aktif bertanding. “Saya minta Pak Sekda dan jajaran, anak-anak ini juga dipikirkan ke depannya, termasuk pekerjaannya. Jadi, pemerintah tidak hanya mendampingi mereka saat bertanding, tetapi juga mendampingi masa depannya,” ujarnya. Subandi menegaskan, Sidoarjo memiliki banyak atlet berprestasi. Mereka mengharumkan nama daerah. Karena itu, pembinaan atlet akan terus didukung agar mereka berkembang dan mengikuti berbagai kejuaraan. Baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Salah satunya, Porprov Jawa Timur. “Anak-anak harus berani mengubah mindset. Prestasi yang dimiliki atlet juga harus menjadi bekal untuk pendidikan dan masa depan,” tuturnya. Kepada 57 atlet Pagar Nusa yang akan bertanding di Banyuwangi, Bupati Subandi berpesan agar mereka berjuang bagi Kabupaten Sidoarjo. Berupaya meraih prestasi yang membanggakan. “Saya pesan kepada anak-anakku. Selalu jaga kesehatan. Bawa nama baik keluarga. Lakukan yang terbaik. Panjenengan semua hadir di sana untuk Sidoarjo. Nama baik dan harumnya Sidoarjo ada di tangan Panjenengan semua,” pesannya. Subandi berharap para atlet mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi dari Kejurwil Ke-10 Pagar Nusa Jawa Timur. “Berjuanglah sebaik-baiknya untuk Sidoarjo,” pungkasnya. (Dew/mas)
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2364852