Dari Negeri Delta hingga Kabupaten Kolonial
Sidoarjo, 9 Februari 2026
Di mata banyak orang, Sidoarjo hari ini hanyalah deretan pabrik, perumahan padat, jalan tol, dan kawasan industri yang menempel rapat pada Surabaya. Ia sering dibaca sebagai kota penyangga—ruang antara yang fungsional, bukan identitas. Namun di balik wajah modern itu, Sidoarjo menyimpan lapisan sejarah panjang, jauh lebih tua dari republik, bahkan lebih tua dari banyak kota di Jawa Timur.
Sidoarjo bukan kota yang lahir dari meja birokrasi kolonial semata. Ia tumbuh dari air. Dari sungai yang mengalir pelan, rawa yang luas, tambak yang menghidupi, dan delta Sungai Brantas yang sejak berabad-abad lalu menjadi ruang hidup manusia. Air bukan sekadar latar geografis, melainkan inti peradaban. Sejarah Sidoarjo adalah sejarah negeri air—wilayah yang tak pernah benar-benar diam, selalu bergerak, beradaptasi, dan berubah mengikuti zaman.
Awal Segalanya: Mpu Sindok dan Perpindahan Dunia Jawa (abad X)
Sejarah panjang Sidoarjo dapat ditarik ke sebuah peristiwa besar pada abad ke-10. Sekitar tahun 929 Masehi, Mpu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Peristiwa ini kerap dipahami sebagai respons terhadap bencana alam, tetapi sejarawan Slamet Muljana menekankan bahwa ini adalah perubahan besar arah peradaban Jawa:
“Perpindahan Mataram ke Jawa Timur menandai lahirnya kebudayaan baru, di mana sungai dan laut menjadi poros kehidupan, bukan sekadar pelengkap.”
Wilayah Jawa Timur menawarkan sesuatu yang tak dimiliki Jawa Tengah: tanah aluvial yang luas, jaringan sungai besar, serta jalur perdagangan air yang terhubung langsung ke pesisir. Delta Sungai Brantas—yang kini mencakup wilayah Sidoarjo—menjadi bagian penting dari lanskap baru itu. Sejak masa inilah terbentuk pola kehidupan agraris-perairan yang kelak menjadi identitas dasar Sidoarjo.
Airlangga dan Negara yang Dikelola oleh Air (abad XI)
Peran wilayah Sidoarjo semakin nyata pada masa Raja Airlangga (1019–1049). Bukti terpentingnya adalah Prasasti Kamalagyan (1037 M) yang mencatat pengaturan lalu lintas sungai, pelabuhan, dan perdagangan di wilayah hilir Brantas. Negara hadir bukan dengan menutup sungai, tetapi mengaturnya. Sungai adalah infrastruktur utama. Sejarawan R. Soekmono menyebut sistem ini sebagai ciri negara Jawa Timur awal yang sangat bergantung pada pengelolaan air dan pertanian delta:
“Negara Jawa Timur awal sangat bergantung pada pengelolaan air dan pertanian delta. Sungai bukan sekadar jalur transportasi, tetapi infrastruktur utama.”
Jenggolo: Wilayah yang Bertahan (abad XI–XIII)
Setelah pembagian kerajaan Airlangga, wilayah Sidoarjo berada di bawah pengaruh Kerajaan Jenggolo. Prasasti-prasasti abad ke-11 mencatat keberadaan permukiman seperti Waru, menandakan kesinambungan kehidupan lokal. Sidoarjo berkembang sebagai wilayah penyangga: stabil, produktif, dan relatif jauh dari konflik elite.
Jejak Majapahit di Negeri Air: Makna Historis dan Filosofis Candi-Candi Sidoarjo
Masa Majapahit (abad XIV–XV) meninggalkan jejak yang tidak selalu berupa bangunan megah seperti di Trowulan, tetapi justru tersebar dalam bentuk candi-candi kecil, situs ritual, dan prasasti administratif di wilayah penyangga kerajaan. Sidoarjo—sebagai bagian dari delta Sungai Brantas—menjadi salah satu wilayah penting dalam lanskap ini.
Keberadaan candi-candi di Sidoarjo menegaskan bahwa wilayah ini bukan pinggiran pasif, melainkan ruang hidup religius, agraris, dan administratif yang menopang pusat kekuasaan Majapahit.
Arkeolog Edi Sedyawati menekankan bahwa:
“Situs-situs kecil di luar ibu kota Majapahit menunjukkan bagaimana kehidupan religius dan administratif kerajaan berlangsung secara merata hingga ke wilayah penyangga.”
Candi Pari dan Candi Sumur (Porong): Sakralitas Air dan Keselamatan
Candi Pari, yang terletak di Desa Candipari, Porong, dibangun sekitar tahun 1371 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Secara arsitektural, Candi Pari berbeda dari candi-candi Jawa Timur lainnya karena bentuknya lebih menyerupai candi di Champa (Vietnam sekarang), menunjukkan adanya kontak budaya maritim internasional.
Secara filosofis, Candi Pari mencerminkan kosmologi Hindu-Siwais yang menempatkan candi sebagai miniatur alam semesta. Letaknya di wilayah rawa dan delta menunjukkan bahwa kesucian tidak hanya berada di pegunungan, tetapi juga di wilayah air—sebuah konsep penting bagi masyarakat Sidoarjo.
Tak jauh dari sana berdiri Candi Sumur, yang diyakini berfungsi sebagai pelengkap ritual Candi Pari. Keberadaan sumur dalam konteks candi memiliki makna filosofis sebagai sumber kehidupan dan penyucian.
Dalam tradisi Hindu-Jawa, air adalah sarana tirtha—media pemurnian lahir dan batin. Penempatan Candi Sumur di wilayah Porong menegaskan bahwa masyarakat Majapahit telah memahami air bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga entitas spiritual.
Dengan demikian, Candi Pari dan Candi Sumur dapat dibaca sebagai simbol harmoni antara manusia, air, dan kekuatan kosmis—sebuah nilai yang terus hidup dalam identitas Sidoarjo sebagai negeri delta.
Candi Dermo (Wonoayu): Kesuburan dan Ruang Ritual Desa
Candi Dermo, yang terletak di Wonoayu, memiliki ukuran relatif kecil dan bentuk sederhana. Situs ini diyakini berfungsi sebagai candi pendharmaan tingkat desa, bukan candi negara.
Secara historis, keberadaan Candi Dermo menunjukkan bahwa praktik keagamaan Majapahit tidak bersifat elitis dan terpusat, melainkan mengakar hingga komunitas desa. Inilah ciri khas Majapahit: kerajaan besar yang ditopang oleh jaringan desa agraris yang stabil.
Secara filosofis, candi desa seperti Dermo berkaitan erat dengan kultus kesuburan dan perlindungan wilayah. Ia menjadi titik sakral tempat masyarakat memohon keselamatan panen, keseimbangan alam, dan perlindungan dari bencana.
Arkeolog melihat situs seperti Candi Dermo sebagai bukti bahwa masyarakat Jawa Timur masa Majapahit hidup dalam kesadaran kosmologis yang kuat: desa bukan sekadar unit ekonomi, tetapi ruang sakral yang terhubung dengan alam dan dewa-dewa.
Candi Pamotan I & II (Porong): Ritualitas Lokal dan Jejak Komunitas
Candi Pamotan I dan II, yang juga berada di wilayah Porong, merupakan situs candi kecil yang kini sebagian besar tinggal reruntuhan. Meski demikian, nilai historisnya tetap penting.
Candi Pamotan diduga berfungsi sebagai tempat ritual lokal yang melayani komunitas tertentu, mungkin berkaitan dengan kelompok petani, nelayan tambak, atau pengelola air. Hal ini selaras dengan karakter Porong sebagai wilayah perairan dan pertanian delta.
Secara filosofis, keberadaan dua candi dalam satu kawasan mencerminkan konsep kesinambungan dan dualitas—sebuah gagasan yang lazim dalam kosmologi Jawa-Hindu: keseimbangan antara lahir–batin, darat–air, manusia–alam.
Candi-candi kecil seperti Pamotan menunjukkan bahwa spiritualitas Majapahit bersifat inklusif dan berlapis, tidak hanya terpusat pada istana atau candi agung.
Prasasti Keboan Anom: Negara, Tanah Sima, dan Keadilan Sosial
Jika candi-candi adalah simbol spiritual, maka Prasasti Keboan Anom adalah bukti konkret bagaimana negara Majapahit mengatur kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Sidoarjo.
Prasasti ini menetapkan wilayah tertentu sebagai tanah sima—tanah perdikan yang dibebaskan dari pajak kerajaan. Penetapan sima biasanya diberikan kepada desa atau wilayah yang berjasa, sering kali untuk menopang bangunan suci atau kegiatan keagamaan.
Secara historis, Prasasti Keboan Anom menunjukkan bahwa wilayah Sidoarjo memiliki peran administratif penting dalam struktur negara Majapahit.
Secara filosofis, konsep sima mencerminkan gagasan keadilan sosial versi Jawa Kuno: negara tidak hanya menarik pajak, tetapi juga memberi perlindungan dan penghargaan kepada komunitas yang menjaga keseimbangan sosial dan spiritual.
Sejarawan R. Soekmono menilai sistem sima sebagai ciri khas negara Jawa Timur:
“Negara hadir tidak hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai pengatur keseimbangan antara kekuasaan, agama, dan kehidupan desa.”
Makna Besar bagi Sejarah Sidoarjo
Keseluruhan situs ini—Candi Pari, Sumur, Dermo, Pamotan, dan Prasasti Keboan Anom—menunjukkan bahwa Sidoarjo pada masa Majapahit adalah ruang hidup yang sakral, produktif, dan terorganisasi.
Majapahit tidak meninggalkan istana di Sidoarjo, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih mendasar: sistem nilai. Nilai tentang harmoni dengan air, penghormatan pada desa, dan keseimbangan antara kekuasaan dan kehidupan rakyat.
Warisan inilah yang menjelaskan mengapa hingga kini, Sidoarjo tetap bertahan sebagai negeri air—selalu berubah, tetapi tidak tercerabut dari akarnya.
Menurut arkeolog Edi Sedyawati, situs-situs kecil seperti ini menunjukkan fungsi vital wilayah non-ibu kota Majapahit sebagai penyokong logistik dan pangan kerajaan:
“Wilayah non-ibu kota Majapahit berfungsi sebagai penyokong logistik dan pangan kerajaan. Meski kecil, perannya vital.”
Islam Datang Tanpa Memutus Masa Lalu (abad XV–XVI) – Sidoarjo
Islam datang ke Sidoarjo bukan sebagai kekuatan yang menghapus masa lalu, melainkan sebagai lapisan baru yang menyatu dengan sejarah panjang wilayah delta ini. Sejak abad XV–XVI, wilayah Sidoarjo—yang berada di jalur hilir Sungai Brantas—menjadi ruang perjumpaan antara tradisi agraris-perairan warisan Hindu-Buddha dan nilai-nilai Islam yang dibawa para pedagang, ulama, serta jaringan pesantren.
Sejarawan Azyumardi Azra menyebut pola ini sebagai Islamisasi dialogis:
“Islam di Jawa tumbuh melalui dialog budaya, bukan pemutusan sejarah. Tradisi lokal tidak dihapus, melainkan diserap dan diberi makna baru.”
Di Sidoarjo, proses dialog ini berlangsung relatif tenang. Tidak ditemukan jejak penaklukan bersenjata atau pemaksaan agama. Islam menyebar melalui perdagangan sungai, ikatan keluarga, dan terutama pendidikan pesantren. Sungai Brantas dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai jalur dakwah sekaligus jalur ekonomi—menghubungkan desa-desa tambak, sawah, dan permukiman pesisir.
Sejarawan lokal Drs. M. Mashuri menjelaskan:
“Islam diterima masyarakat Sidoarjo tanpa konflik besar karena ia tidak datang sebagai kekuatan yang merusak tatanan lama. Struktur desa, tradisi agraris, dan budaya air tetap bertahan, bahkan diperkuat oleh nilai etika Islam.”
Siwalanpanji dan Sono: Dua Pesantren Tua Penopang Awal Islam Sidoarjo
Perkembangan Islam di Sidoarjo tidak dapat dilepaskan dari peran pesantren-pesantren tua yang tumbuh di wilayah Buduran. Dua di antaranya—Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalanpanji dan Pondok Pesantren Sono—menjadi simpul penting penyebaran Islam sejak abad ke-18, jauh sebelum Sidoarjo ditetapkan sebagai kabupaten pada masa kolonial.
Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalanpanji
Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah berlokasi di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan tradisi pesantren dan catatan sejarah lokal, pesantren ini berdiri pada 1787, didirikan oleh KH Khamdani. Angka ini menempatkan Siwalanpanji sebagai salah satu pesantren tertua di kawasan hilir Sungai Brantas.
Sejak akhir abad ke-18, Siwalanpanji berkembang sebagai pusat pengajaran kitab kuning, fikih, dan tasawuf. Pesantren ini menjadi rujukan masyarakat desa-desa agraris dan tambak di sekitarnya, sekaligus persinggahan santri dari berbagai wilayah Jawa Timur.
Dalam jaringan ulama Nusantara, Siwalanpanji memiliki posisi penting. KH Hasyim Asy’ari—pendiri Nahdlatul Ulama—tercatat pernah mondok dan belajar di Pesantren Siwalanpanji pada masa mudanya, sebagai bagian dari rihlah keilmuan sebelum mendirikan Pesantren Tebuireng pada 1899. Selain KH Hasyim Asy’ari, sejumlah ulama Jawa Timur generasi abad ke-19 juga tercatat pernah menimba ilmu atau berguru di Siwalanpanji, meskipun tidak seluruhnya terdokumentasi secara tertulis.
Ulama yang Belajar / Mondok di Siwalanpanji (bukan hanya dari keluarga pendiri)
Selain lini keluarga KH. Khamdani sendiri, pesantren Siwalanpanji juga dikenal karena menjadi tempat mondok sejumlah ulama besar Nusantara. Dalam tradisi pesantren dan catatan sanad keilmuan, sejumlah ulama besar disebut pernah mondok atau berguru di Siwalanpanji, antara lain: KH. M. Hasyim Asy’ari (Pendiri Nahdlatul Ulama), KH. Abdul Wahab Hasbullah (NU, Tambakberas), KH. Nasir (Bangkalan), KH. Umar (Jember), KH. Nawawi (Pendiri Pesantren Ma’had Arriyadl Ringin Agung, Kediri), KH. Usman Al Ishaqi (Al-Fitrah Kedinding, Surabaya), KH. Abu Mansur, KH. Zarkasyi, KH. Said, KH. Ma’shum, KH. As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH. Ali Mas’ud (Sidoarjo)
Kompleks makam ulama Pesantren Siwalanpanji terletak di area pemakaman desa Siwalanpanji, tidak jauh dari lokasi pesantren. Di tempat ini dimakamkan, diantaranya: KH. Khamdani (pendiri pesantren), KH. Abdurrohim, KH. Ya’qub, KH Raden Khozin Khoiruddin. Serta beberapa kiai penerus pesantren dari generasi berikutnya (abad XIX–awal abad XX). Makam-makam tersebut hingga kini diziarahi dan menjadi penanda kesinambungan tradisi keilmuan Islam di Buduran.
Pondok Pesantren Sono Buduran
Tak jauh dari Siwalanpanji berdiri Pondok Pesantren Sono, berlokasi di Desa Sono, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Pesantren ini diperkirakan berdiri sekitar pertengahan abad ke-18 (±1750-an) dan didirikan oleh KH Muhayyin. Tidak adanya prasasti pendirian bukan hal yang asing bagi pesantren tua; eksistensinya justru terkonfirmasi melalui silsilah ulama, tradisi lisan, dan jaringan santri.
Pesantren Sono dikenal luas sebagai salah satu pusat pendidikan Islam tradisional di Jawa Timur. Dari pesantren inilah lahir dan berkembang jaringan ulama besar Nusantara. Sejumlah tokoh penting tercatat pernah mondok atau belajar di Pesantren Sono, antara lain: KH Hasyim Asy’ari Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Karim (Mbah Manab), pendiri Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Djazuli Utsman, pendiri Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.
Peran Pesantren Sono sebagai simpul jaringan ulama menjadikannya salah satu fondasi penting Islam pesantren di wilayah delta Brantas.
Kompleks makam ulama Pesantren Sono berada di sekitar area pesantren dan permukiman Desa Sono. Di sana dimakamkan: KH Muhayyin (pendiri pesantren), KH Abu Mansur, KH Zarkasyi, KH Said, KH Ma’shum, serta para dzurriyah dan penerus pesantren.
Dua Pesantren, Satu Jalur Sejarah
Siwalanpanji dan Sono menunjukkan bahwa Islamisasi Sidoarjo berlangsung melalui pendidikan, jaringan ulama, dan keteladanan hidup, bukan melalui pemutusan tradisi. Dari dua pesantren tua inilah watak Islam Sidoarjo terbentuk: Islam desa, Islam pesantren, Islam yang tumbuh dari tanah dan air.
Makam Ulama: Ingatan Kolektif dan Simbol Spiritualitas
Selain pesantren, penyebaran Islam di Sidoarjo juga ditandai oleh keberadaan makam ulama dan tokoh agama yang hingga kini menjadi pusat ziarah dan ingatan kolektif masyarakat.
Kompleks Makam Aulia Sono di Buduran menjadi salah satu situs terpenting. Di tempat ini dimakamkan:
KH Muhayyin, pendiri Pesantren Sono
Keluarga dan dzurriyah beliau, termasuk KH Abu Mansur, KH Zarkasyi, KH Said, dan KH Ma’shum
Kompleks makam ini menunjukkan kesinambungan antara ilmu, dakwah, dan keturunan ulama, sebuah pola khas Islam Jawa.
Tak jauh dari sana, terdapat pula Makam KH Ali Mas’ud (Mbah Ud) di Pagerwojo, Buduran. Ia dikenal sebagai ulama sepuh yang dihormati masyarakat dan merupakan bagian dari jaringan ulama pesantren Sono. Hingga kini, makamnya ramai diziarahi sebagai simbol keteladanan hidup sederhana dan keteguhan iman.
Dalam perspektif budaya, ziarah ke makam ulama bukan sekadar ritual religius, tetapi juga cara masyarakat menjaga ingatan sejarah.
Budayawan Jawa Timur Radhar Panca Dahana menegaskan:
“Makam ulama di Jawa bukan simbol kematian, melainkan penanda kesinambungan nilai. Ia mengikat masa lalu dengan masa kini.”
Islam, Air, dan Identitas Sidoarjo
Islam yang berkembang di Sidoarjo tidak terlepas dari karakter wilayahnya sebagai negeri air. Nilai-nilai Islam berkelindan dengan etika agraris, kehidupan tambak, dan solidaritas desa. Inilah yang melahirkan karakter santri-agraris: religius, pekerja keras, dan adaptif terhadap alam.
Proses Islamisasi ini memperlihatkan bahwa identitas Sidoarjo dibangun bukan dari pemutusan sejarah, melainkan dari penumpukan lapisan-lapisan peradaban. Dari Hindu-Buddha, Majapahit, Islam, kolonial, hingga modern—semuanya meninggalkan jejak.
Islam datang ke Sidoarjo bukan untuk mengganti masa lalu, tetapi untuk menyambungnya.
Sidokare: Fondasi Administratif (1851–1859)
Dalam arsip kolonial, wilayah ini dikenal sebagai Sidokare/Sidokarie sejak sekitar 1851. Saat itu masih berada di bawah Kabupaten Surabaya dan dipimpin Patih R. Ng. Djojohardjo di Pucang Anom. Sejarawan lokal Soedjito menegaskan:
“Sidokare sudah memiliki struktur pemerintahan dan ekonomi sebelum menjadi kabupaten. Ia bukan wilayah baru.”
Pemisahan Wilayah dan Perubahan Nama
31 Januari 1859 – Sidokare dipisahkan dari Kabupaten Surabaya dan menjadi kabupaten mandiri (Bupati pertama: R.T. Notopuro / R.T.P. Tjokronegoro I, Staatsblad No. 9 Tahun 1859)
28 Mei 1859 – Nama Sidokare diubah menjadi Sidho-Ardjo (Sidoarjo) atas prakarsa Tjokronegoro I (Staatsblad No. 32 Tahun 1859)
Kota, Alun-alun, dan Masjid Agung: Empat Adipati Awal Kabupaten Sidoarjo
1. R.T.P. Tjokronegoro I
Masa jabatan: 1859 – ±1863
R.T.P. Tjokronegoro I adalah bupati pertama Kabupaten Sidoarjo setelah wilayah Sidokare resmi dipisahkan dari Kabupaten Surabaya pada 31 Januari 1859 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 9 Tahun 1859).
Ia sebelumnya bernama R.T. Notopuro, kemudian memperoleh gelar kebangsawanan Raden Tumenggung Prawiro (R.T.P.) Tjokronegoro setelah pengangkatan sebagai bupati.
Peran pentingnya antara lain:
Mengonsolidasikan pemerintahan kabupaten baru
Menginisiasi perubahan nama Sidokare menjadi Sidho-Ardjo (Sidoarjo) pada 28 Mei 1859 (Staatsblad No. 32 Tahun 1859)
Memperbaiki masjid di Pekauman yang kini dikenal sebagai Masjid Jami` Al-Abror.
Memindahkan pusat pemerintahan dari kawasan Pandean/Kauman ke Wates–Pucang (cikal bakal Alun-alun Sidoarjo)
Dalam sejarah lokal, Tjokronegoro I dikenang sebagai arsitek administratif awal Sidoarjo.
2. R.T. Tjokronegoro II (Kanjeng Jimat)
Masa jabatan: ±1863 – ±1873
R.T. Tjokronegoro II dikenal luas oleh masyarakat Sidoarjo dengan sebutan Kanjeng Jimat—sebuah gelar kehormatan kultural yang mencerminkan kharisma dan pengaruh sosialnya.
Pada masa pemerintahannya:
Struktur birokrasi kolonial-lokal semakin mapan
Tata kota administratif di sekitar alun-alun diperkuat
Hubungan antara pemerintahan kabupaten dan elite agama mulai lebih terlembaga
Dalam tradisi tutur lokal, Kanjeng Jimat sering digambarkan sebagai pemimpin yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan kolonial dan nilai-nilai Islam masyarakat.
3. R.T. Tjondronegoro I
Masa jabatan: ±1873 – ±1883
Pergantian dari dinasti Tjokronegoro ke Tjondronegoro menandai fase baru kepemimpinan Sidoarjo. R.T. Tjondronegoro I memerintah di tengah penguatan kontrol kolonial Belanda pada akhir abad ke-19.
Ciri utama masa jabatannya:
Penertiban administrasi pertanahan dan pajak
Penguatan sistem kawedanan dan distrik
Awal penataan kawasan keagamaan sebagai elemen resmi tata kota
Ia menjadi jembatan antara kepemimpinan awal yang bersifat konsolidatif dengan fase simbolik-religius berikutnya.
4. R.T. Tjondronegoro II
Masa jabatan: ±1883 – awal abad ke-20
R.T. Tjondronegoro II memiliki tempat khusus dalam sejarah Sidoarjo karena pada masanya dilakukan pendirian atau perluasan Masjid Jami’, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Agung Sidoarjo.
Peran historisnya meliputi:
Menegaskan masjid sebagai pusat spiritual sekaligus simbol kekuasaan Islam local
Menyatukan fungsi masjid, alun-alun, dan pendapa kabupaten dalam satu poros kota
Menjadikan kawasan Masjid Agung sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan
Makam keluarga adipati, termasuk Tjondronegoro I dan II, berada di belakang Masjid Agung—menegaskan keterikatan antara kekuasaan, agama, dan ruang kota.
Sejarawan Agus Sunyoto menyebut tata ruang ini mengikuti kosmologi kota Jawa: masjid, alun-alun, dan kekuasaan dalam satu garis makna. (Irwan/Diskominfo Sidoarjo)
Sumber Referensi:
1. Arsip Kolonial Hindia Belanda (ANRI), laporan kolonial Jawa Timur abad XIX
2. Mashuri, M., Sejarah Sosial Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Timur
4. Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, Mizan
5. KH Ahmad Mun’im DZ, kajian dan wawancara tentang pesantren Jawa Timur
6. Radhar Panca Dahana, kajian budaya Jawa Timur
7. NU Online Jawa Timur, dokumentasi Makam Aulia Sono
8. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dokumentasi sejarah pesantren dan ulama
Visitors : 948832