Perlawanan Wong Cilik, Pesantren, dan Filosofi Negeri Air
10 Februari 2026
Sejarah Sidoarjo tidak hanya dibentuk oleh raja dan adipati, tetapi juga oleh rakyat biasa dan ulama pesantren. Dari perlawanan sporadis wong cilik hingga pendidikan agama yang meneguhkan identitas lokal, kota ini menampilkan dua jalur perlawanan berbeda yang saling melengkapi, membentuk ketahanan sosial dan kultural masyarakat.
Sarip: Suara Wong Cilik yang Melawan
Sarip tidak meninggalkan arsip resmi, tidak pula memimpin pasukan besar. Namun namanya hidup lama dalam ingatan rakyat Sidoarjo. Ia dikenang sebagai simbol perlawanan wong cilik terhadap ketidakadilan kolonial.
“Dalam arsip kolonial, Sarip memang dicatat sebagai pengacau. Tetapi dalam tradisi lisan masyarakat Sidoarjo, ia justru dipandang sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap pajak tanah, kerja paksa, dan lurah-lurah yang menjadi perpanjangan tangan kolonial,”
kata sejarawan lokal Sidoarjo, Drs. M. Mashuri, dalam kajian sejarah sosial Sidoarjo.
Mashuri menjelaskan, perlawanan Sarip bersifat personal dan sporadis, namun memiliki makna simbolik yang kuat.
“Sarip tidak melawan negara kolonial secara terbuka, tetapi ia melawan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh rakyat desa. Karena itu kisahnya hidup dalam ludruk, cerita tutur, dan memori kolektif,” ujarnya.
Dalam perspektif sejarah sosial, Sarip mewakili bentuk perlawanan rakyat yang tidak tercatat secara resmi, tetapi justru berakar kuat dalam budaya lokal.
Kyai Hasan Mukmin: Perlawanan Lewat Pesantren
Berbeda dengan Sarip, Kyai Hasan Mukmin bergerak melalui jalur yang lebih sunyi, tetapi berdampak panjang: pendidikan dan agama.
“Pesantren pada masa kolonial bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi ruang aman pembentukan kesadaran sosial dan identitas umat,” ujar Prof. Azyumardi Azra dalam kajiannya tentang Islam Nusantara.
Kyai Hasan Mukmin dikenal sebagai ulama yang menanamkan nilai kemandirian, etika sosial, dan keteguhan iman di tengah tekanan kolonial. Melalui pengajian dan jaringan santri, ia membangun daya tahan masyarakat dari bawah.
“Perlawanan seperti yang dilakukan Kyai Hasan Mukmin ini tidak frontal, tetapi berumur panjang. Ia membentuk mental masyarakat agar tidak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan kolonial,” jelas KH. Ahmad Mun’im DZ, peneliti sejarah pesantren Jawa Timur.
Model perjuangan ini kerap disebut sebagai perlawanan kultural—tidak tercatat dalam laporan militer, tetapi nyata dalam ketahanan sosial masyarakat.
Dua Jalan, Satu Tujuan
Sarip dan Kyai Hasan Mukmin menempuh jalan yang berbeda, tetapi bertemu pada tujuan yang sama: menjaga martabat rakyat Sidoarjo.
“Jika Sarip adalah suara perlawanan spontan wong cilik, maka Kyai Hasan Mukmin adalah arsitek ketahanan kultural masyarakat. Keduanya sama-sama penting dalam sejarah lokal,”
kata Budayawan Jawa Timur, Radhar Panca Dahana.
Mereka menunjukkan bahwa sejarah Sidoarjo tidak hanya dibentuk oleh raja, adipati, dan kebijakan kolonial, tetapi juga oleh keberanian rakyat desa dan keteguhan ulama pesantren.
Jayandaru: Simbol Filosofi Negeri Air
Jayandaru bukan sekadar monumen lalu lintas di jantung Kota Sidoarjo. Ia adalah simbol yang lahir dari ingatan kolektif masyarakat tentang air, kehidupan, dan keberlanjutan.
Nama Jayandaru berasal dari dua kata bahasa Jawa Kuno:
jaya, yang berarti kejayaan atau kemakmuran, dan daru, yang dimaknai sebagai anugerah, cahaya kehidupan, atau sesuatu yang memberi keselamatan. Dalam konteks Sidoarjo—wilayah delta, rawa, dan tambak—makna itu berpaut langsung dengan air.
“Sejak masa kerajaan hingga kolonial, kehidupan Sidoarjo selalu bergantung pada air. Maka simbol daerahnya pun tidak bisa dilepaskan dari ekosistem perairan,” jelas Drs. M. Mashuri, sejarawan lokal Sidoarjo.
Monumen Jayandaru menampilkan dua ikon utama: udang dan bandeng. Keduanya bukan simbol yang dipilih secara acak. Udang dan bandeng telah menjadi komoditas utama wilayah Sidoarjo sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum istilah “industri tambak” dikenal.
Dalam prasasti dan catatan sejarah Jawa Timur, wilayah delta Brantas—termasuk Sidoarjo—disebut sebagai kawasan penghasil hasil perairan yang menopang kerajaan, mulai dari masa Kahuripan hingga Majapahit. Tradisi tambak berlanjut pada masa Islam, kolonial, hingga Indonesia modern.
“Udang dan bandeng adalah metafora ketahanan masyarakat pesisir. Hidup di antara air asin dan tawar, tetapi tetap tumbuh,” kata Budayawan Jawa Timur, Radhar Panca Dahana, dalam kajian simbol budaya daerah.
Secara filosofis, Jayandaru merepresentasikan pandangan hidup Sidoarjo: kejayaan tidak lahir dari penaklukan alam, melainkan dari harmoni dengannya. Air diperlakukan bukan sebagai musuh yang harus dikeringkan, tetapi sebagai sahabat yang dikelola.
Makna ini menjadi semakin relevan pasca-bencana lumpur Porong 2006. Di tengah luka ekologis dan sosial, Jayandaru berdiri sebagai pengingat bahwa Sidoarjo adalah negeri air—dan air selalu membawa dua sisi: kehidupan dan tantangan.
“Jayandaru mengajarkan bahwa identitas Sidoarjo bukan pada gedung atau pabriknya, melainkan pada kemampuannya bertahan dan bangkit di tengah perubahan alam,” ujar peneliti budaya lokal BPK Jawa Timur.
Penutup
Sidoarjo adalah kota yang terus bergerak. Dari peradaban sungai, wilayah agraris Islam, kabupaten kolonial, hingga kawasan industri modern. Sejarahnya bukan nostalgia, melainkan arah. Selama air masih mengalir, Sidoarjo akan terus bertahan—dan mencari jati dirinya. (irwan/diskominfo Sidoarjo)
Sumber Referensi:
Arsip Kolonial Hindia Belanda (ANRI), laporan kolonial Jawa Timur abad XIX
Mashuri, M., Sejarah Sosial Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Timur
Visitors : 948828