KOMINFO, Sidoarjo - Peringatan HUT Kemerdekaan RI sangat monumental bagi seluruh rakyat Indonesia. Minggu malam (16/8/2026), digelar malam tirakatan untuk memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopo Delta Wibawa. Bupati Sidoarjo Subandi bersama para ulama, kiai, tokohtokoh, jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat tekad dalam menghadapi tantangan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. "Mari kita senantiasa menjaga kerukunan, keharmonisan, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan bangsa harus terus kita pelihara karena hanya dengan persatuan kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada," ungkap Bupati Subandi saat menyampaikan sambutannya. Bupati Subandi hadir dalam tirakatan ini bersama istri yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo dr.Hj.Sriatun Subandi. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo, serta mantan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Malam tirakatan semakin khidmat dengan hadirnya para ulama dan kiai. Di antaranya, Rois Syuriah PC NU Sidoarjo K.H R. Abdussalam Mujib, K.H Abdul Azis Munif, KH Nurcholis Misbah, serta Ketua MUI Sidoarjo K.H Ahmad Muhammad bersama Ketua Komisi Fatwa KH Abdul Wahid Harun. Dalam kesempatan berharga itu, Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kemerdekaan secara komprehensif. Memastikan bahwa kemerdekaan telah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Sidoarjo. Ia juga menekankan pentingnya dukungan untuk visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, diharapkan, tercipta akselerasi yang harmonis antara pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dapat menjalankan peran secara efektif. Akselerasi yang harmonis akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal di Kabupaten Sidoarjo. "Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita dapat berkumpul bersama dalam momen yang penuh makna ini. Saling memberikan dukungan antar pemangku kepentingan. Sehingga, saya yakin Hari Kemerdekaan ini dapat dirasakan bersama," katanya. Subandi menambahkan bahwa jika pimpinan daerah, stakeholders, dan tokoh agama secara bersama-sama mendukung pembangunan dalam menjalankan roda di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo serta diiringi doa para kiai, maka akan terwujud pemerintahan yang maju. Kabupaten Sidoarjo akan terwujud menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur.Subandi juga mengharapkan, peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat benar-benar memberikan makna besar bagi seluruh masyarakat. Kemerdekaan RI merupakan buah dari pengorbanan besar para pahlawan bangsa. Para pahlawan telah berjuang dengan cucuran darah, air mata, serta pengabdian yang tak terhingga. Oleh karena itu, tugas kita bersama saat ini adalah melanjutkan perjuangan tersebut demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Khususnya bagi Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini, Bupati Sidoarjo (2000-2010) H. Win Hendrarso menyampaikan apresiasi atas undangan untuk menghadiri malam tirakatan ini. Win Hendrarso juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, Kabupaten Sidoarjo mampu mencapai kemajuan yang lebih pesat. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. "Pembangunan jalan layang Gedangan yang telah direncanakan perlu diprioritaskan. Diharapkan, seluruh proses berjalan lancar agar keluhan masyarakat dapat teratasi. Karena setiap pemimpin diharapkan dapat memberikan warisan yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya. Malam tirakatan peringtan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Pendopo Delta Wibawa ini juga diwarnai pemotongan tumpeng. Sebelum itu, ada ceramah agama yang disampaikan oleh Ketua MUI Sidoarjo K.H. Ahmad Muhammad dengan tema tentang bagaimana memaknai kemerdekaan melalui peningkatan rasa syukur dan kerukunan. (yu)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi resmi mengukuhkan 77 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.. Dalam prosesi yang khidmat di Pendopo Delta Wibawa pada Sabtu (15/8/2026) malam, para pelajar terpilih itu resmi mengemban tugas kehormatan mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. “Selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan. Tunjukkan dedikasi terbaik dan jadilah generasi penerus yang siap menjaga kehormatan bangsa,” ujar Subandi dalam sambutannya saat prosesi pengukuhan. Pengukuhan Paskibraka dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia, pejabat Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo, para kepala OPD di Pemkab Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Suasana khidmat terasa sepanjang acara, khususnya saat pembacaan ikrar dan penyematan tanda Paskibraka oleh Bupati Subandi sebagai simbol resmi pengukuhan anggota Paskibraka. Mereka tampak terharu, bangga, dan berdiri tegap di depan hadirin. Subandi menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani proses seleksi serta latihan fisik, mental, dan kedisiplinan selama beberapa pekan. Ia menekankan bahwa tugas mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka bukan sekadar seremonial, melainkan amanah yang mengandung nilai sejarah, kebangsaan, dan kecintaan kepada tanah air. Ia juga mengingatkan seluruh anggota Paskibraka untuk menjaga kesehatan, stamina, dan fokus menjelang pelaksanaan tugas pada 17 Agustus mendatang. Kondisi fisik yang prima diperlukan agar seluruh anggota mampu menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Subandi mengingatkan bahwa Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI 2026 bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut harus menjadi semangat yang tertanam dalam diri setiap anggota Paskibraka. Sebagai generasi muda, mereka diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dengan penuh kehormatan, tetapi juga menjadi teladan dalam disiplin, tanggung jawab, persatuan, dan kecintaan kepada tanah air. “Perjuangan bangsa tidak berhenti pada pengibaran bendera. Tugas kita adalah menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan bekerja keras demi kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan yang kokoh, Insya Allah Sidoarjo akan terus maju dan Indonesia semakin berdaulat, adil, dan makmur,” tuturnya. Dengan dikukuhkannya 77 anggota Paskibraka tersebut, diharapkan pelaksanaan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Sidoarjo berlangsung khidmat. Sekaligus menjadi momentum untuk para anggota Paskibraka untuk menjadi teladan bagi teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan dan kekompakan masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengajian akbar dan doa bersama di Car Wash Pabean, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sabtu (15/8/2026). ”Apa pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini tidak terlepas dari doa-doa masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah bisa berjalan dengan baik kalau ada support system dari masyarakat,” ujar Subandi. Pengajian akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu dihadiri penceramah kondang Ustadz Dr. K.H. Das`ad Latif, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi, Kaji Rafi, Asisten dan Staf Ahli, Camat Sedati, serta Forkopimka Sedati. Ratusan jamaah mengikuti kegiatan tersebut. Subandi mengajak masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Ia berharap masyarakat bersama pemerintah terus menjaga kondusivitas, guyub, dan rukun agar pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dapat berjalan optimal. “Semoga Kabupaten Sidoarjo dijadikan kabupaten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” harapnya. Subandi juga menyampaikan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya betonisasi jalan di sejumlah wilayah. Ia mencontohkan kawasan Pabean hingga Ndares dan Dukuh Ingas yang telah mendapatkan peningkatan infrastruktur. “Biarkan perekonomian kita meningkat. Apabila infrastruktur kita meningkat, tentu perekonomian juga meningkat,” katanya. Subandi turut menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan akses kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). “Pak Camat dan Pak Kades, kalau ada warganya tidak punya BPJS, apalagi tidak mampu, segera terbitkan SKTM dan segera dibikinkan BPJS,” tegasnya. Selain itu, ia mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Digitalisasi dinilai dapat mempermudah pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran. Di akhir sambutan, Bupati Subandi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir untuk mengikuti pengajian dan doa bersama. ”Berdoa bukan untuk Bupati. Berdoa untuk para pahlawan, masyarakat Kabupaten Sidoarjo, masyarakat Pabean, dan keluarga. Mudah-mudahan niat nawaitu panjenengan Allah selalu memberikan kabul,” tuturnya. Ia juga menyampaikan kepeduliannya terhadap pendidikan anak yatim di Pabean. "Dadi tugase Bupati niki juga menyekolahkan anak yatim mulai SD sampai SMA,” pungkasnya. (Mar) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - DPRD Kabupaten Sidoarjo menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu (15/8/2026).Rapat yang berlangsung mulai pukul 14.30 WIB tersebut dihadiri 34 anggota DPRD Sidoarjo. Dalam rapat itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS 2026.Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho mengatakan, perubahan KUA-PPAS disusun dengan menyesuaikan kondisi riil daerah serta tema pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2026. Yakni, penguatan pelayanan dasar inklusif melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan infrastruktur dasar menuju kemandirian pangan dan energi."Dalam pembahasan, skala prioritas harus disesuaikan dengan lima target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026. Sehingga, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai," ujar Kusumo saat membacakan laporan Banggar DPRD Sidoarjo.Dalam struktur perubahan anggaran, pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp5,040 triliun menjadi Rp4,956 triliun. Artinya, pendapatan daerah berkurang Rp83,44 miliar atau sekitar 1,66 persen.Anggaran belanja daerah juga turun dari Rp5,716 triliun menjadi Rp5,613 triliun. Penurunannya mencapai Rp102,78 miliar atau sekitar 1,80 persen.Pada sisi pembiayaan daerah, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp675,71 miliar. Angkanya menjadi Rp656,36 miliar setelah perubahan. Ada penurunan Rp19,34 miliar atau sekitar 2,86 persen.Banggar menegaskan, perubahan struktur tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Banggar, pimpinan komisi-komisi DPRD dan TAPD Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, seluruh rekomendasi Banggar diminta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar Pemkab Sidoarjo memastikan keselarasan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah. Selain itu, pendapatan daerah diminta disusun secara realistis berdasarkan potensi dan capaian riil hingga semester berjalan.Banggar juga meminta belanja daerah diarahkan pada program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja modal, khususnya, diminta lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan mendesak. Misalnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, drainase, pengendalian banjir, serta sarana pelayanan publik lainnya.Pemkab Sidoarjo juga diminta mengevaluasi realisasi belanja operasional serta memastikan setiap perubahan anggaran didasarkan pada data valid, kebutuhan riil dan capaian kinerja. Monitoring terhadap proses pengadaan, kontrak, progres fisik, hingga pembayaran juga harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi keterlambatan pada akhir tahun anggaran."Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Banggar DPRD Sidoarjo dapat menerima Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya," kata Kusumo.Bupati Sidoarjo. Subandi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sidoarjo, khususnya Banggar, atas pembahasan bersama yang telah dilakukan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.“Terima kasih atas kerja sama dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS ini. Dengan telah disepakatinya rancangan KUA-PPAS, kami berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu,” ujar Bupati Subandi.Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan Badan Anggaran. Yang terpenting, program yang sudah menjadi prioritas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Tim).
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi memimpin Upacara Apel Besar Hari Pramuka Ke-65 Tahun 2026 di Alun-Alun Sidoarjo pada Jumat pagi (14/8/2026). Sebagai inspektur upacara, Bupati Subandi menegaskan, perjalanan 65 tahun Gerakan Pramuka merupakan sejarah panjang yang dipenuhi pengabdian, karya, keteladanan dan dedikasi. Apel besar Hari Pramuka dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sriatun Subandi, jajaran pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sidoarjo, para pembina, andalan, serta anggota Pramuka. Peringatan Hari Pramuka Ke-65 tahun 2026 mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional. Di antaranya, mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka dapat memperingati Hari Pramuka Ke-65 dalam suasana persaudaraan. “Perjalanan 65 tahun Gerakan Pramuka merupakan sejarah panjang yang dipenuhi pengabdian, karya, keteladanan dan dedikasi dalam membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air,” ujar Subandi. Menurut dia, selama 65 tahun berkiprah, Gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi bangsa. Berbagai tokoh yang lahir dari Gerakan Pramuka telah mengabdikan kemampuan terbaiknya sebagai pemimpin, pendidik, ilmuwan, aparatur negara, tokoh masyarakat, wirausahawan, hingga relawan kemanusiaan. Peringatan Hari Pramuka bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin maju, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. "Nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka tetap relevan sebagai pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman," tuturnya.Subandi mendorong Gerakan Pramuka untuk terus mendukung pembangunan nasional dengan membentuk generasi muda yang produktif, terampil, mandiri, peduli terhadap lingkungan, mampu memanfaatkan teknologi serta memiliki semangat kewirausahaan. Setiap anggota Pramuka perlu memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian untuk mencoba serta mengembangkan gagasan-gagasan positif, baik di lingkungan gugus depan, sekolah, keluarga maupun masyarakat. “Pengalaman tersebut diharapkan tumbuh menjadi kegiatan nyata yang mampu memberikan bekal bagi generasi muda untuk siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” tuturnya. Subandi menambahkan, keberhasilan pembinaan Gerakan Pramuka tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, sinergi, dan semangat gotong royong seluruh pihak. Dia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini ikut mendukung kemajuan Gerakan Pramuka di Kabupaten Sidoarjo. “Kami berharap sinergi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat. Memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya. Memanfaatkan momentum Hari Pramuka Ke-65, Ia juga mengajak seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka untuk memperbarui tekad, memperkuat persatuan, memperluas pengabdian dan meningkatkan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Ia berharap Gerakan Pramuka terus menjadi kawah candradimuka dalam pembentukan karakter bangsa. Mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki semangat pengabdian yang tidak pernah padam. “Mari kita jadikan Hari Pramuka Ke-65 tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kontribusi nyata Gerakan Pramuka bagi bangsa dan negara,” serunya. Mengakhiri sambutannya, Ia pun menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka Ke-65 tahun 2026 dan berharap Gerakan Pramuka semakin maju serta terus memberikan kontribusi bagi Indonesia. “Selamat memperingati Hari Pramuka Ke-65 tahun 2026. Satu Pramuka untuk Indonesia. Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesia,” pungkasnya. (Son/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo bersama jajaran Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar Dialog Kebangsaan di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Kamis (13/8/2026). Forum ini digelar guna memperkuat kerukunan dan mengantisipasi polarisasi masyarakat di ruang digital menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, hadir mewakili Bupati Sidoarjo Subandi dalam kegiatan tersebut. Dia menekankan pentingnya literasi digital dan sikap kritis masyarakat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. "Kemudahan akses informasi saat ini menuntut kita secara cermat memilah dan memverifikasi kebenaran setiap berita agar tidak mudah terprovokasi. Kekuatan untuk menjaga persatuan berada di tangan kita bersama," ujar Fenny. Menurut Fenny, dinamika di ruang maya kerap memicu polarisasi di dunia nyata. Karena itu, kewaspadaan terhadap informasi bohong atau hoax dan ujaran kebencian menjadi kunci utama pemeliharaan stabilitas keamanan daerah. Sebagai daerah yang berkembang pesat dengan latar belakang masyarakat yang majemuk, Sidoarjo dinilai rawan terpapar isu disintegrasi jika kerukunan antarumat dan antargolongan tidak dirawat. Keberagaman suku, agama, hingga organisasi di Sidoarjo harus diposisikan sebagai modal sosial, bukan pemicu perpecahan. "Mari terus merawat toleransi, memperkuat kerukunan, dan menghindari segala tindakan maupun ucapan yang memicu permusuhan di tengah masyarakat," tambahnya. Dialog kebangsaan bertajuk "Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital" ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama. Deklarasi moral ini diikuti oleh perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga media massa guna menjamin situasi Sidoarjo tetap kondusif.yu
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo mulai beralih ke sistem digital melalui MyRetribusi, sebagai upaya pemerintah mempermudah transaksi bagi pedagang sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Percepatan digitalisasi tersebut ditandai dengan peluncuran PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, pada Kamis (13/8/2026).Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo, Yudi Irianto mengatakan digitalisasi retribusi pasar yang mulai diintensifkan sejak Mei 2026 menunjukkan hasil positif. Dari 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, saat ini layanan pembayaran digital MyRetribusi telah diterapkan di 12 pasar.“Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi. Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi dengan pembayaran digital,” ujarnya.Menurut Yudi, manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan dari sisi kemudahan transaksi, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari-April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan. Setelah MyRetribusi berjalan pada periode Mei-Juli, rata-rata penerimaan meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.“Digitalisasi memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi retribusi yang dibayarkan pedagang dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” jelasnya.Dikatakannya, tren penggunaan transaksi digital juga terus meningkat. Porsi penerimaan digital yang pada Mei baru mencapai 2,7 persen, meningkat menjadi 33,4 persen atau sekitar Rp170 juta pada Agustus 2026.Selain meningkatkan transparansi penerimaan, penerapan MyRetribusi juga ditargetkan mengurangi biaya administrasi pemerintah. Mulai 2027, digitalisasi secara penuh diproyeksikan dapat menghilangkan kebutuhan pencetakan karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.Yudi menegaskan keberhasilan transformasi digital tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para juru pungut retribusi pasar yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.“Transformasi digital tidak akan berhasil hanya dengan membangun sistem. Yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru pungut yang mau beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini,” katanya.Ia berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo. Menurutnya, digitalisasi harus dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif, bukan sekadar perubahan cara pembayaran.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan digitalisasi pasar bukanlah proses yang terjadi secara instan. Upaya tersebut telah dirintis sejak 2017 dan membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang maupun masyarakat.“Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu bukan waktu yang sebentar. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,” ujarnya.Fenny menyebut kehadiran MyRetribusi menjadi upaya pemerintah daerah untuk mempercepat perubahan di seluruh 19 pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, digitalisasi akan memberikan manfaat apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat dan transparan.“Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi tunai dan pemerintah juga memiliki pencatatan penerimaan yang lebih baik,” jelasnya.Ia menambahkan, transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital diharapkan tidak berhenti pada retribusi pasar, tetapi berkembang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.“Ke depan, digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih praktis, transparan dan akuntabel,” tegas Fenny.Perwakilan Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan mudah diakses dinilai penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.Peluncuran PASAR JAGO turut mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penguatan ekosistem pembayaran digital, termasuk penyediaan QRIS Experience dan infrastruktur pembayaran retribusi pasar. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana memimpin upacara ziarah makam pahlawan dalam rangka Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Sidoarjo, Kamis (13/8/2026) pagi. Kegiatan itu menjadi momentum meneguhkan kembali nilai pengabdian, rela berkorban, gotong royong dan cinta tanah air kepada generasi muda. Ziarah dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, serta tabur bunga di makam para pahlawan. Unsur pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sidoarjo serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo turut serta dalam kegiatan tersebut. Mimik menyampaikan bahwa ziarah makam pahlawan tidak sekadar menjadi rangkaian peringatan Hari Pramuka. Kegiatan itu juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. “Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Semangat rela berkorban, disiplin, gotong royong dan pantang menyerah yang mereka tunjukkan harus terus kita teladani, khususnya oleh generasi muda dan anggota Pramuka,” ujar Mimik. Menurutnya, semangat kepramukaan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian. Karena itu, anggota Pramuka diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. “Pramuka harus menjadi generasi yang memiliki jiwa pengabdian. Kita ingin semangat para pahlawan ini diteruskan melalui karya, kepedulian dan tanggung jawab dalam membangun bangsa, termasuk membangun Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Mimik juga mengajak seluruh anggota Pramuka untuk terus menjaga rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat persatuan. Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini berbeda dengan perjuangan para pahlawan di masa lalu. Namun, nilai perjuangannya tetap relevan untuk diterapkan. “Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan, sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, menjaga persatuan dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. Mimik berrharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi refleksi bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka di Kabupaten Sidoarjo untuk semakin meningkatkan semangat pengabdian. "Jadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai teladan. Terus tumbuhkan semangat nasionalisme, gotong royong dan kepedulian. Dengan begitu, Pramuka dapat menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan siap membangun Sidoarjo serta Indonesia,” tandasnya. (Son)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Ratusan kepala sekolah SD dan SMP negeri menjalani mutasi dan promosi. Total 254 kepala SD dan SMP negeri dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (12/8/2026). Tugas besar mereka memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo. “Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” kata Subandi di hadapan ratusan kepala sekolah serta pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Subandi mengucapkan selamat atas amanah yang diemban sebagai para kepala sekolah. Dia berpesan, kepala sekolah harus mampu memegang teguh tanggung jawab memimpin satuan pendidikan. Harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari kenyamanan, melainkan ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia. “Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” ucapnya. Subandi menegaskan, sekolah maju lahir dari kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru, memastikan setiap anak mendapat pendidikan bermutu, serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak didik. Disampaikan kembali bahwa sekolah merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2025–2030 adalah “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Visi dan misi itu hanya terwujud dengan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas. “Peran kepala sekolah di sini, membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.Subandi juga meminta seluruh kepala sekolah mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah program 20.000 beasiswa pendidikan. Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. “Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan,” sebutnya. Subandi juga mewanti-wanti para kepala sekolah agar lebih bijak menyikapi kegiatan ODL (outdoor learning). Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan ODL cukup di dalam daerah saja. Cukup di dalam Provinsi Jawa Timur. “Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada anak yang tidak mampu. Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ucapnya. Subandi juga berpesan kepada kepala sekolah yang baru agar cermat dalam mengelola program bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Program perbaikan fasilitas sekolah tersebut diharapkannya dapat dikerjakan dengan baik. Pembangunannya harus sesuai spek. Komunikasi yang baik harus dilakukan dengan kontraktor yang sudah ditunjuk. "Karena, saya takutnya kepala sekolah yang baru ini butuh adaptasi. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah yang baru. Dia, sebagai pengelola swakelola, ternyata pengelolaanya pembangunan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan pembangunan,” tandasnya. Subandi berharap tidak ada kepala sekolah yang tersangkut kasus hukum akibat buruknya pelaksanaan program revitalisasi di sekolahnya. Ia berpesan agar kepala sekolah meminta pendampingan kepada Inpektorat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan program swakelola tersebut. "Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik. Tidak ada urusan dan masalah dengan APH,” ucapnya. Ia juga menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah ini bebas dari titipan. Dia meyakinkan bahwa 100 persen tidak ada gratifikasi dalam pengisian pejabat kepala sekolah SD SMP negeri kali ini. Jika suatu saat diketahui ada gratifikasi dalam pengisian jabatan kepala sekolah, sanksinya tegas. Yaitu, diberhentikan dari aparatur sipil negara (ASN) dan guru. “Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang kedua sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah pembangun generasi. Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” ucapnya. Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, dari 254 kepala sekolah tersebut, 90 kepala sekolah SD negeri merupakan jabatan hasil promosi. Sisanya hanya bergeser tempat, tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Sedangkan jabatan promosi kepala sekolah SMP negeri diisi sebanyak 12 orang. Sisanya hanya mutasi ke SMP negeri lain, yaitu sebanyak 15 orang. Menurut dia, poses seleksi pemilihan kepala sekolah dilakukan secara transparan. Serangkaian tahapan mulai seleksi administrasi hingga wawancara telah dilakukan untuk menetapkan seorang ASN lolos menjabat sebagai kepala sekolah. Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menentukan promosi jabatan kepala sekolah. "Kemudian mutasi juga begitu. Ini juga ada penilaian dari PPK yang dipimpin oleh Ibu Sekda. Kemudian ditetapkan oleh SK Bapak Bupati," jelasnya. Proses selanjutnya dilaksanakan melalui aplikasi yang namanya aplikasi SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) dari Kemendikdasmen. Juga ada aplikasi dari BKN. Input dua aplikasi itu disinkronisasi sampai keluar pertek (pertimbangan teknis). "Pertek-nya turun, kemudian baru bisa dilakukan proses pengukuhan hari ini," bebernya. Git/mas
Selengkapnya
BABAD SIDOARJO Seri I: Babad Kahuripan Menelusuri Jejak Airlangga dan Awal Peradaban Delta Brantas “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya.” — Ir. SoekarnoKOMINFO, Sidoarjo - Jauh sebelum berdiri sebagai sebuah kabupaten, wilayah yang kini dikenal sebagai Sidoarjo merupakan bagian dari bentang alam Delta Brantas. Sungai Brantas beserta cabang-cabangnya membentuk hamparan tanah aluvial yang subur, jalur perdagangan yang ramai, dan pusat pertumbuhan permukiman sejak lebih dari seribu tahun silam.Dalam lintasan sejarah Jawa Timur, kawasan ini pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-11 itu menjadi tonggak kebangkitan Jawa Timur setelah keruntuhan Kerajaan Medang akibat peristiwa Mahapralaya.Meski para ahli masih memperdebatkan letak pasti ibu kota Kahuripan, hampir semua sepakat bahwa kawasan Delta Brantas memiliki peran penting sebagai pusat pertanian, jalur transportasi sungai, dan penggerak roda perekonomian kerajaan.Mahapralaya yang Mengubah Arah SejarahSekitar tahun 1016 Masehi, Kerajaan Medang mengalami kehancuran akibat serangan Haji Wurawari. Peristiwa itu dikenal dalam historiografi Jawa sebagai Mahapralaya. Istana luluh lantak, Raja Dharmawangsa Teguh gugur, sementara seorang pangeran muda bernama Airlangga berhasil menyelamatkan diri bersama pengikut setianya, Narottama. Kisah pelarian itu kemudian terekam dalam Prasasti Pucangan, salah satu sumber primer terpenting mengenai kehidupan Airlangga.Setelah beberapa tahun hidup dalam pengasingan, Airlangga berhasil menghimpun kembali kekuatan politik dan militer. Pada sekitar tahun 1019 Masehi, ia dinobatkan sebagai raja dan mendirikan Kerajaan Kahuripan—sebuah nama yang berasal dari kata hurip atau kehidupan, melambangkan harapan akan lahirnya kembali ketenteraman setelah masa peperangan panjang.Prasasti Pucangan adalah sebuah batu prasasti penting peninggalan masa pemerintahan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang berangka tahun 963 Saka (1041/1042 Masehi) - Source doc foto Instagram Hilmar Farid - Sejarawan, Aktivis dan PengajarDelta Brantas, Nadi Kehidupan KerajaanKeberhasilan Airlangga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola sumber daya air. Sungai Brantas menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada di bagian hilir sistem sungai tersebut, sehingga memiliki posisi yang sangat strategis dalam jaringan ekonomi kerajaan.Salah satu bukti nyata perhatian Airlangga terhadap pengelolaan air adalah pembangunan Bendungan Waringin Sapta, yang dicatat dalam Prasasti Kamalagyan. Prasasti tersebut ditemukan di wilayah Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan menjadi bukti bahwa kawasan ini telah memiliki arti penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir sejak abad ke-11.Prasasti Pucangan, Sumber Utama Sejarah AirlanggaKetua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, Dr. Ninie Susanti, menegaskan bahwa Prasasti Pucangan merupakan sumber sejarah yang sangat penting untuk memahami perjalanan hidup Airlangga."Prasasti Pucangan merupakan peninggalan penting di Nusantara, karena prasasti tahun 1037 Masehi itu berisi tentang riwayat hidup Raja Airlangga yang paling lengkap," ujarnya.Menurut Ninie Susanti, prasasti tersebut bukan hanya menceritakan silsilah Airlangga, tetapi juga merekam proses kebangkitan kembali Jawa Timur setelah masa kehancuran. Karena itu, Prasasti Pucangan menjadi rujukan utama para sejarawan dalam merekonstruksi sejarah Kahuripan.Garudamukha lancana adalah cap atau lambang kerajaan berbentuk muka burung Garuda yang digunakan oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 Masehi - source doc foto Museum Indonesia.Garudamukha: Simbol Kebangkitan dan Legitimasi KekuasaanTidak hanya tercatat dalam lembaran aksara Kawi, jejak kekuasaan Airlangga juga ditandai dengan penggunaan simbol Garudamukha Lancana—lambang resmi Kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 Masehi yang dipahat pada bagian puncak prasasti-prasasti keluarannya.Nama Garuda berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam mitologi Hindu, Garuda digambarkan sebagai kendaraan (wahana) Dewa Wisnu—salah satu dari tiga dewa utama (Trimurti) yang dipercaya sebagai Sang Pemelihara Alam Semesta. Garuda dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor, dan moncong burung elang, serta tubuh, tangan, dan kaki seorang manusia.Bagi Airlangga, penggunaan simbol Garuda bukan sekadar hiasan, melainkan legitimasi spiritual bahwa pemerintahannya hadir untuk memulihkan dan memelihara kembali kedamaian Jawa Timur pascakehancuran. Keagungan lambang Garuda ini kelak terus dipakai dan diwarisi oleh raja-raja Kerajaan Jenggala (abad ke-14–15 Masehi), yang dianggap sebagai penerus sah Kerajaan Airlangga di kawasan Delta Brantas.Perspektif SejarawanGuru Besar Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Prof. Agus Aris Munandar, menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam historiografi Jawa karena merupakan prasasti yang dikeluarkan langsung oleh raja."Prasasti Pucangan adalah sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja atau raja, sehingga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber sejarah pemerintahan Airlangga," katanya.Menurut Agus Aris Munandar, sumber-sumber primer seperti prasasti harus menjadi landasan utama dalam menafsirkan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, sehingga setiap rekonstruksi sejarah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.Prasasti Kamalagyan adalah piagam batu bersejarah dari tahun 959 Saka (1037 Masehi) yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga, penguasa Kerajaan Kahuripan - Source doc foto its.ac.idJejak Kahuripan di SidoarjoWalaupun belum ada bukti yang menyatakan pusat pemerintahan Kahuripan berada persis di wilayah Kabupaten Sidoarjo saat ini, sejumlah tinggalan sejarah menunjukkan bahwa kawasan Delta Brantas merupakan bagian penting dari jaringan ekonomi dan transportasi kerajaan.Keberadaan Prasasti Kamalagyan di Krian menjadi bukti bahwa wilayah Sidoarjo telah berperan dalam pembangunan infrastruktur air sejak masa Airlangga. Sistem irigasi yang baik memungkinkan pertanian berkembang pesat dan menopang kehidupan masyarakat di sepanjang aliran Brantas.Fondasi inilah yang kemudian menjadi titik tolak berkembangnya kawasan delta, yang pada abad-abad berikutnya melahirkan Kerajaan Jenggala, Singhasari, hingga Majapahit.Merawat Jejak PeradabanSejarah Kahuripan mengajarkan bahwa kemajuan sebuah wilayah tidak hanya dibangun melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui kemampuan mengelola alam, menjaga persatuan, dan membangun kesejahteraan masyarakat.Bagi Kabupaten Sidoarjo, mengenali sejarah Kahuripan berarti memahami akar identitas daerah yang telah tumbuh sejak lebih dari seribu tahun lalu. Sungai, sawah, saluran irigasi, hingga permukiman yang berkembang di Delta Brantas hari ini merupakan bagian dari perjalanan panjang peradaban yang layak dikenali, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi mendatang. (Ir) Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri II: Babad Kahuripan, tulisan berikutnya.
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2365551