KOMINFO, Sidoarjo – Pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo mulai beralih ke sistem digital melalui MyRetribusi, sebagai upaya pemerintah mempermudah transaksi bagi pedagang sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Percepatan digitalisasi tersebut ditandai dengan peluncuran PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, pada Kamis (13/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo, Yudi Irianto mengatakan digitalisasi retribusi pasar yang mulai diintensifkan sejak Mei 2026 menunjukkan hasil positif. Dari 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, saat ini layanan pembayaran digital MyRetribusi telah diterapkan di 12 pasar.

“Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi. Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi dengan pembayaran digital,” ujarnya.

Menurut Yudi, manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan dari sisi kemudahan transaksi, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari-April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan. Setelah MyRetribusi berjalan pada periode Mei-Juli, rata-rata penerimaan meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.

“Digitalisasi memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi retribusi yang dibayarkan pedagang dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” jelasnya.

Dikatakannya, tren penggunaan transaksi digital juga terus meningkat. Porsi penerimaan digital yang pada Mei baru mencapai 2,7 persen, meningkat menjadi 33,4 persen atau sekitar Rp170 juta pada Agustus 2026.

Selain meningkatkan transparansi penerimaan, penerapan MyRetribusi juga ditargetkan mengurangi biaya administrasi pemerintah. Mulai 2027, digitalisasi secara penuh diproyeksikan dapat menghilangkan kebutuhan pencetakan karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.

Yudi menegaskan keberhasilan transformasi digital tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para juru pungut retribusi pasar yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.

“Transformasi digital tidak akan berhasil hanya dengan membangun sistem. Yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru pungut yang mau beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini,” katanya.

Ia berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo. Menurutnya, digitalisasi harus dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif, bukan sekadar perubahan cara pembayaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan digitalisasi pasar bukanlah proses yang terjadi secara instan. Upaya tersebut telah dirintis sejak 2017 dan membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang maupun masyarakat.

“Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu bukan waktu yang sebentar. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,” ujarnya.

Fenny menyebut kehadiran MyRetribusi menjadi upaya pemerintah daerah untuk mempercepat perubahan di seluruh 19 pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, digitalisasi akan memberikan manfaat apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat dan transparan.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi tunai dan pemerintah juga memiliki pencatatan penerimaan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital diharapkan tidak berhenti pada retribusi pasar, tetapi berkembang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.

“Ke depan, digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sehingga pelayanan pemerintah menjadi lebih praktis, transparan dan akuntabel,” tegas Fenny.

Perwakilan Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan mudah diakses dinilai penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.

Peluncuran PASAR JAGO turut mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penguatan ekosistem pembayaran digital, termasuk penyediaan QRIS Experience dan infrastruktur pembayaran retribusi pasar. (Dew)