KOMINFOSidoarjo - Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat pelaksanaan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa dan kelurahan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, dan kepala desa yang digelar di ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Subandi menyampaikan bahwa percepatan KDKMP merupakan bentuk atensi pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, keberhasilan pemerintah daerah tidak lepas dari sinergi semua pihak, mulai dari DPRD, camat, hingga kepala desa.
“Kita sebagai pimpinan daerah mempertegas kembali target KDKMP ini. Program ini harus segera dimaksimalkan, terutama karena menjadi bagian dari program Bapak Presiden,” tegas Subandi.
Subandi secara khusus meminta para camat untuk aktif melakukan pendampingan kepada desa dan kelurahan. Ia menekankan pentingnya pemetaan persoalan di lapangan, terutama terkait desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau memiliki BK dengan nilai terbatas.
“Saya minta Pak Camat betul-betul menjalankan tugas pendampingan. Data yang sudah masuk portal harus terus di-update minimal tiga hari sekali. Sampaikan apa kendalanya, kenapa bisa jalan atau tidak bisa jalan,” ujarnya.
Dalam pemetaan sementara, terdapat sekitar 47 lokasi KDKMP di Kabupaten Sidoarjo yang masih terkendala pengurukan. Dari jumlah tersebut, 27 lokasi belum memiliki dukungan yang memadai, sementara 20 lokasi lainnya perlu pemetaan lebih lanjut terkait kondisi lahannya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi alternatif, termasuk pemanfaatan lahan yang memungkinkan untuk digali. Pemerintah daerah juga menyiapkan alat berat dan armada pengangkut.
“Kita punya sembilan backhoe. Truk dari pemda juga kita siapkan. Desa nanti tinggal membantu pelaksanaan di lapangan agar pengurukan bisa berjalan,” jelasnya.
Subandi juga membuka peluang agar hasil galian dapat dimanfaatkan oleh desa, misalnya untuk kolam ternak lele atau kebutuhan lainnya, sehingga tetap memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Selain KDKMP, Subandi turut menyoroti persoalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih menjadi pekerjaan rumah serius. Saat ini, Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan LP2B sekitar 4.000, yang berdampak pada terhambatnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan iklim investasi.
“Kalau RDTR terhambat, investasi juga ikut terhambat. Padahal investor butuh kepastian hukum. Minggu depan saya akan ke Jakarta untuk mengawal langsung persoalan ini,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan selesainya penetapan LP2B dan RDTR, arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas sehingga tidak lagi menghambat pembangunan dan investasi di Sidoarjo.
Menutup arahannya, Subandi mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk bekerja bersama dan saling mendukung demi menyukseskan visi dan misi Presiden serta memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mari kita kerja bareng-bareng. Ini program pusat dan menjadi atensi kita bersama. Kalau kita solid, saya yakin kesejahteraan masyarakat Sidoarjo bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Mar)
Visitors : 931250