Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Kabupaten Sidoarjo Peringati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 71
Dilihat
192
Penulis: Bidang Informasi Publik
08-11-2016




HUMASPROTOKOLSidoarjo.- Upacara memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 71 tahun diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo tadi pagi, Rabu, (12/10). Semua unsur masyarakat mulai dari TNI, Polri, PNS sampai pelajar ikut dalam upacara tersebut. Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH yang menggantikan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum. Ketidak hadiran bupati Sidoarjo dikarenakan pada saat yang sama ia memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur dalam upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 71 tahun di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penghargaan tersebut  diberikan karena Kabupaten Sidoarjo dinilai sebagai salah satu kabupaten/kota sehat di Jawa Timur.

 

Sementara itu dalam sambutan Gubernur Jawa Timur yang dibacakan Wakil Bupati Sidoarjo menceritakan sejarah terbentuknya pemerintahan  provinsi Jawa Timur. Ia mengatakan terbentuknya pemerintahan  provinsi Jawa Timur ditandai dengan dimulainya penyelenggarakan pemerintahan provinsi Jawa  Timur  pada  tanggal   12 oktober   1945. Pada masa itu Gubernur Jawa  Timur  pertama dijabat oleh Raden Mas Tumenggung   (R.M.T)    Soerjo. Oleh karena itu momentum   tanggal   12 oktober   1945 disepakati sebagai Hari Jadi Provinsi  Jawa  Timur yang kemudian dituangkan dalam Peraturan   Daerah (Perda)  Provinsi  Jawa Timur  Nomor  6 Tahun 2007 tentang  Hari Jadi Provinsi  Jawa Timur.

 

Dalam sambutan Gubernur Jawa Timur mengatakan ciri-ciri  masyarakat  Jawa Timur yang multi  kultural  telah   membentuk   tatanan nilai  masyarakat yang baik  pada  dimensi  politik dalam berdemokrasi. Selain itu tatanan nilai  masyarakat yang baik  juga terlihat pada  dimensi  sosial budaya,  ekonomi  dalam  menghadapi  globalisasi.

 

Untuk dimensi politik, Gubernur Jawa Timur selaku  kepala daerah berada pada ruang kemitra-sejajaran yang kritis dan konstruktif bersama  dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara reguler terus mengawal pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya ruang politik yang stabil  dan kondusif tersebut Gubernur Jawa Timur berharap untuk menjadikan modal dasar dalam   memasuki Masyarakat     Ekonomi    Asean (MEA).  Dimana keragaman UMKM memberikan konstruksi ekonomi yang  korelatif, antara konsumsi,  produksi    UMKM   serta   faktor   pembentuk PDRB  yang   didominasi oleh segmen UMKM.  

 

Sedangkan untuk dimensi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan lanjut wakil bupati Sidoarjo, dimana output dari penerapannya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai A untuk Sakip 2015 dan 14   inovasi   pemerintah   provinsi yang  berhasil masuk  top   99   sistem   inovasi   pelayanan publik  nasional dari  24   pelayanan  publik provinsi   se-Indonesia. 

 

Sementara itu untuk dimensi sosial  dan budaya menurut Gubernur Jawa Timur, lebih diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial  di Jawa Timur. Langkah- langkah pencegahan dan penanganan konflik  sosial tersebut diantaranya  bersinergi dan berkoordinasi dengan jajaran terkait serta mengoptimalkan peran forum-forum masyarakat yang telah dibentuk oleh Pemerintah    Provinsi    Jawa   Timur.     

 

Ia mengatakan melalui sinergitas dan  keterpaduan tersebut, pada tahun  2015  s/d 2016  Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari   Menteri    Dalam   Negeri sebagai    provinsi  &