Rakor Stunting Guna Turunkan Angka Stunting di Sidoarjo

rakor-stunting.jpeg

SIDOARJO - Pencegahan stunting merupakan program strategis pemerintah yang wajib dan harus dikerjakan oleh kementerian terkait. Stunting hanya dapat ditanggulangi dalam periode 1.000 hari pertama sejak anak lahir. Jika dalam 1.000 hari pertama anak lahir dengan kondisi stunting, artinya lahir dengan gizi buruk, bayi tersebut harus segera dibom dengan asupan gizi yang prima, misalnya menggunakan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Dari beberapa penelitian lapangan, gizi superburuk ini dapat di tangani dengan memberi asupan PKMK sebagai makanan pokoknya dalam 1.000 hari pertama lahir, bukan hanya dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Penggunaan PKMK pada 1.000 hari pertama terbukti dapat menormalkan gizi anak lahir stunting.

Dengan adanya krisis pandemi Covid-19, pemerintah tengah merealokasikan banyak anggaran sektor lain yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran untuk penanganan stunting tidak boleh diganggu gugat.

Langkah-langkah oleh Pemkab Sidoarjo antara lain dengan melanjutkan rakor persiapan penilaian kinerja pencegahan stunting Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, pada Rabu (7/10), di Ruang Rapat Pembangunan II, Bappeda Sidoarjo. Rakor dihadiri beberapa OPD lintas sector seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PMDes, Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang, Dikbud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kominfo.

Rapat dipimpin oleh Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Sidoarjo, Agus Sugiarto, S.STP., M.HP. Ada beberapa aksi dalam program penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo yang sudah berjalan hingga saat ini, hanya melengkapi data yang kurang saja untuk menyukseskan program tersebut.

Agus mengatakan, pembinaan KPM (Kader Pembangunan Manusia) Desa akan dilakukan oleh Dinas PMDes. Akan ada 6 kecamatan yang diprioritaskan untuk pencegahan stunting yakni sejumlah 31 desa.

rakor-stunting2.jpeg

Kendala dalam program pengurangan angka stunting di Sidoarjo juga diutarakan dalam rakor ini. Diantaranya, ada beberapa desa yang belum memiliki SK (Surat Keputusan) terkait penunjukan KPM, padahal masing-masing Desa sudah ditunjuk berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan Kabupaten, minimal sama dengan personil atau keanggotaan Posyandu.

Selain itu, ada beberapa AKSI dalam program tahun ini. Indikator dan Output harus segera dicapai untuk hasil nilai yang diharapkan. Pentingnya 1000 HPK dan jumlah warga miskin juga jadi perhatian rakor kali ini agar dapat ditangani oleh Dinsos dan Dinas PMDes untuk data yang dibutuhkan.

Untuk mengurangi angka stunting di Sidoarjo, ada beberapa inovasi berupa aplikasi (online) yang dapat digunakan warga. Seperti aplikasi SiCantik, Lestari dan BKB Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting).

Dari rakor tersebut, diharapkan desa lokus dapat segera didapatkan dan ada strategi baru untuk penanganan lokus yang baru. Tentunya aka nada rakor lanjutan guna menyukseskan program cegah dan kurangi angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Posted in "Kegiatan"