Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
PEMKAB SIDOARJO BERIKAN PEMAHAMAN GRATIFIKASI SELURUH KEPALA OPD SIDOARJO
Dilihat
158
Penulis: Admin Website
27-04-2017




KOMINFO,Sidoarjo- Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan pemahaman tentang apa itu gratifikasi. Pemahaman gratifikasi tersebut diberikan melalui Sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Rabu, (26/4). 100 orang pejabat Sidoarjo hadir dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH tersebut. Narasumber dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jakarta dihadirkan dalam kegiatan itu.

 

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan permasalahan gratifikasi saat ini masih marak terjadi di tanah air. Hal tersebut menjadi perhatian Kabupaten Sidoarjo untuk berupaya mencegahnya. Ia katakan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum tidak menginginkan pejabatnya tersandung permasalahan tersebut. Untuk itulah dibuatlah Perbup sebagai perangkat hukum untuk mencegah terjadinya kasus gratifikasi di Kabupaten Sidoarjo. “Sosialisasi ini adalah langkah yang tepat sehingga pemahaman gratifikasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 38 Tahun 2016 betul-betul bisa dipahami oleh penyelenggara pemerintah,”ucapnya. Wakil Bupati katakan kurang pahamnya pejabat tentang apa yang dimaksud gratifikasi menjadi sebab tersandungnya kasus tersebut. Untuk itu pemahaman tentang gratifikasi perlu dilakukan kepada seluruh pejabat yang ada di Sidoarjo. Ia katakan pemberian hadiah adalah sesuatu hal yang lumrah. Namun tidak diberikan kepada pejabat dengan harapan mendapatkan keistimewaan dalam memperoleh pelayanan. “Jadi para pejabat ini pada dasarnya tidak boleh menerima apa-apa yang ada hubungannya dengan jabatan dan wewenangnya,”ujarnya.

 

Kedepan Wakil Bupati berharap para pejabat Sidoarjo betul-betul paham maksud gratifikasi. Pola pikir lama yang mengatakan pemberian hadiah adalah hal yang lumrah harus ditinggalkan. Dengan begitu pejabat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan akan terhindar kasus gratifikasi. “Para pejabat jangan masih ada pikiran untuk menerima-menerima seperti itu,”pesannya.

 

Sementara itu Fungsional Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifikasi KPK Yulianto Sapto Prasetyo mengatakan definisi gratifikasi adalah uang atau hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi dapat bermacam-macam bentuknya. Dapat melalui uang, barang, rabat/discount, komisi, tiket perjalanan maupun fasilitas penginapan serta perjalanan wisata. Nilai besar kecilnya gratifikasi tidak menjadi batasan hal tersebut diperbolehkan. Semua pejabat dilarang menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya. Ia katakan gratifikasi termasuk dalam tujuh klasifikasi korupsi. Ia sebutkan data Global Corruption Barometer tahun 2013 mengungkapkan bahwa pemberian uang pelicin terhadap pelayanan pengurusan di Indonesia sangat tinggi. Data menunjukkan sekitar 71% penyuapan dengan tujuan untuk mempercepat pengurusan. Sedangkan pemberian suap sebagai bentuk ucapan terimakasih sekitar 13%.  

 

Sedangkan dari Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan KPK mulai tahun 2009-2014 terdapat peningkatan pemberian gratifikasi dengan tujuan mendapatkan pelayanan pengurusan dengan cepat. Dari data tersebut terlihat peningkatan dari 45% ditahun 2009 meningkat menjadi 69% ditahun 2011. Namun pemberian gratifikasi untuk mempercepat waktu pengurusan menurun ditahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 40.20%. Ditahun 2014 gratifikasi dengan tujuan tersebut kembali naik sebesar 46.85%. Yulianto Sapto katakan banyak hal yang menjadi penyebab seseorang menerima gratifikasi. Pertama dapat dari tekanan internal maupun eksternal baik dari pribadi maupun organisasi. Kedua bisa juga dari kesempatan dan rasionalisasi pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Dan juga bisa dari kewenangan jabatan. Ia katakan banyak kasus yang sudah menjerat pejabat tanah air yang tersangkut kasus gratifikasi. Untuk itu kedepan penekanan pemahaman gratifikasi kepada pejabat pemerintah harus terus dilakukan.

 

Kepala Bagian Hukum Setda Sidoarjo Heri Soesanto SH,MH mengatakan diselenggarakannya kegiatan kali ini juga untuk mensosialisasikan keberadaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sidoarjo. Unit tersebut dibidangi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo serta BKD Sidoarjo dan instansi terkait lainnya. Keberadaan UPG tersebut sebagai upaya pengendalian intern pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Ia berharap seluruh kepala OPD nantinya dapat memberikan respon yang positif terhadap keberadaan UPG terse

Lampiran
,/a>