Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Propinsi dan Kabupaten/kota Terapkan Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo
Dilihat
944
Penulis: Bidang Informasi Publik
08-11-2016




HUMASPROTOKOLSidoarjo.- Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik yang diterapkan Kabupaten Sidoarjo membuat tertarik 2 Propinsi dan 26 Kabupaten/kota di Indonesia. Diantaranya Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Donggala yang ingin menerapkan aplikasi tersebut di daerahnya. Untuk itu, para pimpinan daerah tersebut menjalin kerjasama dengan Kabupaten Sidoarjo yang di fasilitasi oleh KPK R.I. Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Sidoarjo yang tadi pagi dilakukan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (8/11).

 

Dalam kesempatan tersebut tersebut 28 pimpinan daerah tersebut juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi e-goverment yang diterapkannya. Penandatangan dilakukan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum, Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini M.T dan Wakil Ketua KPK R.I Saud Situmorang bersama para pimpinan daerah.

 

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan pelayanan perijinan di Kabupaten Sidoarjo memakai Sistem  Pelayanan Perijinan Terpadu (Sippadu) berbasis elektronik. Lahirnya inovasi Sippadu dilatar belakangi dari keinginan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan perijinan yang cepat, mudah, murah dan transparan.

 

Ia mengatakan aplikasi Sippadu telah mendapatkan apresiasi dari KPK R.I bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk dijadikan contoh kabupaten/kota lainnya. Aplikasi Sippadu juga telah dijadikan Role Model atau contoh oleh Kementerian PAN dan RB. Dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri telah menghibahkan master program Sippadu kepada KPK R.I. Dengan diterapkan aplikasi tersebut oleh kabupaten/kota yang lain maka standar pelayanan perijinan akan sama dengan Kabupaten Sidoarjo.

 

“Diharapkan dengan kemudahhan-kemudahan ini maka peringkat investasi Indonesia di mata dunia akan semakin meningkat,”ujarnya.

 

Sementara itu Wakil Ketua KPK R.I Saud Situmorang mengatakan apa yang dilakukan hari ini tidak lebih untuk membangun peradaban baru Indonesia. Peradaban baru dibangun melalui inovasi-inovasi seperti ini. Inovasi-inovasi tersebut dibuat untuk mencegah korupsi. Pencegahan korupsi dibutuhkan kerjasama semua pihak. Ia katakan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan yang ada di KPK lebih penting. Di KPK sendiri hanya satu bidang penindakan.

 

Ia meminta kepada kepala daerah untuk tidak ragu-ragu dalam membuat inovasi. Inovasi dibutuhkan untuk efisiensi dalam pelayanan publik. Untuk itu ia meminta kepada daerah untuk memanfaatkan teknologi. Di era teknologi saat ini, ia berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dengan teknologi elektronik akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas yang dapat membangun peradaban baru Indonesia.

 

Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga melaunching dua inovasi baru pelayanan publik. Yang pertama inovasi smart card dan stempel elektronik penerbitan ijin pada Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua adalah inovasi integritas tanda tangan dan stempel elektronik pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Penandatanganan dilakukan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum bersama Wakil Ketua KPK R.I Saud Situmorang. (humas/git)