Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Bersama Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
Dilihat
1640
Penulis: Bidang Informasi Publik
03-05-2016




 

HUMASPROTOKOLSidoarjo- Bersama P2KKP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengadakan Kegiatan Lokakarya Pengendalian Banjir/Genangan di kawasan kumuh Kabupaten Sidoarjo, Jum’at 29/4 di Gedung Delta Graha Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

 

Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo Ir. Sulaksono menyampaikan bahwa kegiatan  ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penanganan banjir/genangan di kawasan kumuh, serta upaya peningkatan kualitas pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan fisik jika tidak dikendalikan dengan benar maka akan berdampak pada lingkungan, salah satunya adalah terjadinya genangan.

 

 “ Sudah sering disampaikan bahwa alih fungsi  lahan akan mengurangi daerah resapan air, sehingga air hujan sebagai air permukaan masuk ke dalam saluran pada akhirnya tidak mampu menampung air hujan dan terjadilah banjir atau genangan dan dampak banjir ini tentu saja akan mengurangi aktifitas warga mengganggu roda perekonomian dan pasca banjir pun bisa menyebabkan penyekit karen lingkungan yang tidak sehat. Dan kawasan pemukiman yang drainase pemukimannya buruk pasti menjadi langganan banjir dan kawasannya menjadi kumuh” kata Ir. Sulaksono

 

Dan Penanganan permukinan kumuh di Kabupaten Sidoarjo tahap I Tahun 2016 adalah Desa Bligo Kec. Candi, Banjar Kemuning Kec. Sedati, Bluru Kidul Kec. Sidoarjo, Wunut Kec. Porong, Kebon Agung Kec. Porong, Gisik Cemandi Kec.Sedati, Desa Terung Kulon Kec. Krian, Pekarungan Kec. Sukodono, Cangkringsari Kec. Sukodono dan Desa Berbek Kec. Waru dengan luas total 55.81 Ha dengan kebutuhan biaya Rp. 12.8 M

 

Pada acara yang secara simbolis dibuka oleh Wakil Bupati sidoarjo H. Nur Achmad Saifuddin, SH menghadirkan undangan kurang lebih 300 orang, diantaranya SKPD terkait, Camat, Ketua BPD perwakilan masing2 desa, kelapa desa termasuk  10 Kepala Desa Penerima Bantuan P2KKP serta 157 fasilitator bantuan dari pusat.

 

Dalam sambutannya H. Nur Achmad Saifuddin, SH menyampaikan bahwa banjir dipemukiman merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kawasan kumuh. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa lokasi  perumahan dan pemukinan kumuh yaitu di 43 titik dengan luas total 301 HA, yang hingga tahun 2019 harus sudah ditangani menuju kota tanpa kumuh sesuai program perintah pusat. Di Sidoarjo menangani 10 titik lokasi kawasan pemukinan kumuh seluas 57.11 HA secara umum permukinan kawasan kumuh terdapat permasalahan dan penanganan masalah diantaranya ukuran pembangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk pembangunan layak huni, rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukinan rawan akan bahaya kebakaran, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai, tidak tersedia jaringan drainase, kurangnya supplay air bersih, fasilitas MCK yang kurang memadai, pengelolaan sampah yang kurang baik dan yang terakhir tidak tersedianya ruang terbuka hijau sebagai sarana bersosialisasi.

 

Upaya penanganan banjir dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik upaya secara fisik berupa normalisasi pembangunan pintu air, pembangunan bozem pada prinsip hanya mengurangi frekuensi  banjir sedangkan upaya secara non fisik adalah upaya mengantisipasi mengantisipasi kejadian banjir dan menangani korban.

 

“Dari permasalahan di kawasan kumuh tersebut, maka masalah banjir akibat drainase yang buruk merupakan salah satu yang harus segera dibenahi, akan tetapi penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, dibutuhkan keterpaduan penanganan masalah sehingga terwujud keberlanjutan pembangunan di bidang permukiman agar penanganan kawasan kumuh ini benar-benar membawa manfaat maka keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannya sangat diperlukan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akan menjadi pilihan dalam menangani masalah kumuh di kabupaten sidoarjo sehingga program peningkatan kualitas kawasan permukiman (P2KKP) perlu di sukseskan” seperti disampaikan wakil bupati Sidoarjo

 

P2KKP melalui program menuju kota tanpa kumuh telah disiapkan dana sebesar 3 M bagi 10 desa yang mempunyai konsep perbaikan bagi perbaikan lingkungan kumuh, hal ini memang dipersiapkan untuk mendukung program peningkatan kualitas kawasan pemukiman. Dengan  pemahaman bersama terkait solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir genangan banjir sehingga menuju kota tanpa kumuh (kotaku) dapat terwujud.(humas/