Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Pemkab Sidoarjo Sosialisasikan UU Perubahan tentang Administrasi Kependudukan
Dilihat
564
Penulis:
2015-10-21 01:59:05




HUMASPROTOKOLSidoarjo.- Undang-undang nomer 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di sosialisasikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjodi Ruang Delta Graha Setda Kabupaten Sidoarjo, Rabu, (21/10). 150 orang diundang menjadi perserta dalam sosialisasi tersebut. Seperti dari RSUD maupun rumah sakit swasta, kecamatan, TP-PKK kecamatan, para kepala Tata Usaha Puskesmas se Kabupaten Sidoarjo dan pengurus panti asuhan dan pengurus Ikatan Bidan Indonesia. Dalam sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Drs. Medi Yulianto, M.Si tersebut juga ikut di sosialisasikan percepatan kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian.


Mewakili Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH,M.Hum, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Medi Yulianto mengatakan UU perubahan tentang administrasi kependudukan dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa hal yang direvisi. Diantaranya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak lagi dikenai biaya alias gratis. Kemudian kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang semula masa berlakunya lima tahun, sekarang menjadi seumur hidup apabila tidak terjadi perubahan elemen data. Selanjutnya pencatatan pelaporan kelahiran yang terlambat tidak memerlukan sidang penetapan dari kantor pengadilan negeri.


Dengan perubahan tersebut Medi berharap akan semakin meningkatkan masyarakat untuk mengurus dan memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan begitu upaya pemerintah untuk menata dan menerbitkan dokumen data kependudkan dapat cepat tercapai. Namun ia berharap meski administrasi kependudukan saat ini sudah gratis, pelayanan kepada masyarakat harus tetap meningkat. Dan untuk mencapainya, ada beberapa hal yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan. Seperti berprilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah serta tegas, handal dan tidak berbelit. Selain itu dalam memberikan pelayan harus profesional, tidak menyimpang dari prosedur yang ditetapkan dan tidak memberikan informasi salah dan menyesatkan.


Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat serta tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan kewenangan yang dimiliki juga salah satu syarat dalam memberikan pelayan prima kepada masyarakat, ujarnya.


Diakhir sambutannya Medi berharap kepada peserta sosialiasai untuk ikut serta mensosialisasikan infomasi yang diperoleh kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami tentang inti dari perubahan undang-undang administrasi kependudukan. Selain itu  dengan ikut mensosialisasikannya, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya akta-akta catatan sipil.


Dalam sosialisasi tersebut dua narasumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri R.I dihadirkan. Salah satunya Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Chistina Lilik Sudarjati, SH, M.Si yang akan menyampaikan materi tentang pencatatan kelahiran dan kematian. (humas/git)