Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Bupati Sidoarjo Terima Penghargaan WTP
Dilihat
626
Penulis:
2015-10-02 03:21:07




HUMASPROTOKOLSidoarjo.- Prestasi yang diraih Kabupaten Sidoarjo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I mengantarkan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum meraih penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan R.I. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan R.I  Bambang Brodjonegoro di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan R.I Jakarta, Jumat (2/10).


Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2014, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan opini WTP. Opini WTP yang diberikan oleh BPK tersebut merupakan yang kesekian kalinya bagi Kabupaten Sidoarjo. Begitu pula dengan raihan penghargaan WTP dari pemerintah pusat. Tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memperoleh penghargaan tersebut.


Kepala Bidang Akutansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo M. Nur, SE mengatakan penilaian LKPD didasarkan beberapa hal. Pertama dilihat dari penyusunan keuangan yang berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). SAP sendiri telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah   Nomer 71 tahun 2010 tentang  Standar Akutansi Pemerintahan.


Selanjutnya penilaiannya mencakup pelaksanaan APBD. Untuk memperoleh opini WTP, ketaatan terhadap peraturan terkait pelaksanaan APBD harus dipegang pemerintah daerah. Selain itu penilaiannya berdasarkan pada sistim internal yang efektif serta kecukupan pengungkapan dan pelaporan keuangan suatu daerah yang baik. Dan semua itu ungkap M. Nur telah dicukupi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga untuk yang kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan WTP tersebut.


Penghargaan WTP merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan LKPD dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah daerah saja. Apresiasi teersebut juga diberikan kepada kementerian maupun lembaga negara yang mampu menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan baik. (humas/git)