Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Pemerintah Pusat Pastikan Korban Lumpur Terima Ganti Rugi
Dilihat
192
Penulis:
2015-07-14 03:18:24




HUMASPROTOKOLSidoarjo.- Kedatangan tiga menteri R.I ke Kabupaten Sidoarjo menjadikan kabar gembira bagi Korban lumpur Lapindo dalam area peta terdampak. Menteri P.U dan Perumahan Rakyat R.I Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, Menteri Keuangan R.I Bambang Brodjonegoro dan Menteri Sosial R.I Khofifah Indar Parawansa menemui secara langsung korban lumpur di Sidoarjo. Ketiga menteri tersebut menemui  korban lumpur yang sedang melakukan proses validasi pencairan ganti rugi di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.


Menteri Sosial R.I Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa uang ganti rugi korban lumpur Lapindo dalam area terdampak telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Uang tersebut ada di Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara. Pemerintah sekarang tinggal menunggu selesainya proses validasi berkas-berkas korban lumpur. Setelah semua itu selesai, pemerintah tinggal mencairkan uang ganti rugi melalui rekening bank masing-masing korban lumpur Lapindo.


Menteri Sosial R.I Khofifah berharap semua pihak dapat membantu proses percepatan validasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh korban lumpur. Dengan begitu, korban lumpur yang selama ini menanti ganti rugi dapat segera memperolehnya. Ia mengatakan pencairan ganti rugi akan diberikan secara serentak setelah proses validasi berkas tuntas seluruhnya. Hal tersebut merupakan keinginan dan kesepakatan bersama para korban lumpur. Untuk itu ia berharap berkas-berkas yang dibutuhkan dapat segera dilengkapi oleh korban lumpur untuk diserahkannya. Ia berharap tanggal 31 Juli besok, proses validasi tuntas dan dapat segera dilakukan pencairan ganti rugi.


Menteri Sosial R.I dalam kesempatan tersebut mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi acuan pencairan ganti rugi korban lumpur. Kemudian disusul dengan cairnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BPLS yang memuat alokasi anggaran ganti rugi korban lumpur sebesar Rp. 781 milyar. Lalu dilakukan perjanjian pinjaman dana talangan bagi korban lumpur yang ditandatangani oleh menteri keuangan dan PT. Minarak Lapindo Jaya. Semua itu menjadi acuan pemerintah pusat untuk segera menyeleseikan proses ganti rugi korban lumpur yang selama ini belum terlaksana.


Sementara itu kepala  Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan bahwa jumlah berkas yang di validasi mencapai 3.337 berkas. Saat ini jumlah berkas yang telah rampung di validasi sebanyak 1.127 berkas. Untuk itu ia meminta korban lumpur untuk segera menyetorkan berkas-berkas yang dibutuhkannya. Agar para korban lumpur dapat menikmati ganti rugi secepatnya. Dalam kesempatan tersebut ia berjanji akan bekerja sekuat tenaga mempercepat proses validasi sesuai waktu yang ditentukan. Dukungan semua pihak ia harapkan dalam proses percepatan validasi yang dilakukan oleh BPLS dan PT. Minarak Lapindo Jaya.


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum berharap korban lumpur Lapindo dapat segera memperoleh ganti rugi tersebut. Penantian panjang terhadap ganti rugi selama ini telah terjawab tahun ini. Namun ia meminta kepada warganya yang menjadi korban lumpur untuk tetap sabar. Pasalnya proses ganti rugi menunggu selesainya proses validasi berkas. (humas/git)