Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Perusahaan Wajib Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup
Dilihat
583
Penulis:
2014-10-20 03:21:18




HUMASPROTOKOL,Sidoarjo.- Berdasarkan Undang-undang nomer 32 tahun 2009, disebutkan bahwa perusahaan wajib untuk menyusun dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum dalam sambutannya membuka Sosialisasi Dokumen Lingkungan Hidup di Hotel Sinar Sidoarjo,Senin (20/10).


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan meskipun hal tersebut dipenuhi oleh perusahaan, akan tetapi sebagaian pelaku usaha tidak memahami maksud dari penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut. Para pelaku usaha sampai bupati Sidoarjo masih menganggap bahwa kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup hanyalah sebuah legal formal saja dari sebuah proses perijinan. Sehingga banyak para pelaku usaha yang tidak tahu dan tidak paham atau tidak peduli tentang apa dan bagaimana kewajibannya dalam upaya-upaya pengelolaan lingkungan sejalan menjalankan usahanya.


Untuk itu pemahaman tentang maksud dan pentingnya penyusunan dokumen lingkungan hidup terhadap pelaku usaha mutlak diperlukan. Agar pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan usaha dapat benar-benar dilakukan oleh pengusaha. Sehingga pencemaran lingkungan dapat dikendalikan dan kelestarian serta keseimbangan lingkungan dapat terwujud.


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah tidak menginginkan kesadaran pengelolaan lingkungan dilakukan perusahaan saat telah terjadi pencemaran. Pasalnya tindakan pengelolaan disaat terjadi pencemaran akan semakin rumit dan komplek dalam pengendaliannya.


Dan sebagai konsekuensi logis, para pelaku usaha tersebut dalam menyelesaikannya akan banyak menemui kesulitan, belum lagi tanggung jawaab hukum yang harus mereka tangung, sampainya.


Dihadapan 100 pelaku usaha yang diundang dan kepala SKPD Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyampaikan bahwa pidana penjara yang denda diberikan bagi seseorang yang sengaja melakukan perbuatan merusak lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang nomer 32 tahun 2009 pasal 98 ayat 1. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kreteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.


Dengan melihat sangsi yang diberikan,  Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah sekali lagi berharap agar para pelaku usaha dapat benar-benar menerapkan dokumen lingkungan hidup yang disusunnya. Seperti menerapkan Amdal (Analisis dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) serta kewajibannya untuk melaporkannya secara periodik setiap 6 bulan sekali.


Senada dengan bupati Sidoarjo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Drs. Siswojo berharap pelaku usaha dapat memperhatikan lingkungan sejalan dengan kegiatan usahanya. Investasi yang berwawasan lingkungan harap Siswojo dapat diwujudkan oleh pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Sidoarjo. Dengan begitu upaya pelestarian lingkungan dapat terus diwujudkan oleh Kabupaten Sidoarjo.


Investasi boleh jalan tapi lingkungan tetap terjaga, pintanya. (humas/git)