Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Humas Pemkab Sidoarjo Dukung Wartawan Untuk Ikut Uji Kompetensi
Dilihat
319
Penulis:
2014-09-29 04:04:09




HUMAS PROTOKOL, Sidoarjo -  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sidoarjo turut mendukung peningkatan profesioalisme pers. Karena Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyadari posisi pers sangat strategis, dan peningkatan profesionalisme pers dapat berdampak kepada keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diantaranya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Insan Pers Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 26- 27 September di Hotel Inna Tretes Pasuruan, yang diikuti lebih kurang 50 wartawan yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM, pada saat membuka bintek ini menjelaskan bahwa Media massa dengan seperangkat peran yang dimiliki, pemberitaan yang dibuat, sangat dibutuhkan dalam upaya membantu meredam setiap permasalahan sosial sehingga terpelihara suasana kehidupan yang rukun, damai, aman dan nyaman.

Disinilah pertemuan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan insan pers untuk selalu bekerja sama atau bermitra dalam kesejajaran, guna memelihara kondusivitas sesuai kapasitas masing-masing, demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo ini.

Machmudi Alie, SH,  Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sidoarjo, sangat mengharapkan bahwa setelah para insan pers setelah mengikuti bintek ini, akan mampu memberikan motivasi bagi para wartawan untuk mengikuti uji kompetensi, sesuai dengan surat edaran dari Dewan Pers tentang pelaksanaan UU per dan Standar perusahaan pers.

Selain itu, Bintek ini juga untuk melakukan pendataan jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk mengingatkan kembali bagi perusahaan pers yang belum berbadan hukum, segera mengurus badan hukumnya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan.

Drs. Akhmad Munir, ketua PWI Jatim, dan juga nara sumber dalam bintek ini, mengemukakan, pentingnya peningkatan profesi bagi wartawan, mengingat dinamika kehidupan di masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, Ujian Kompetensi Wartawan sebagai parameter utama guna  mengukur profesionalisme wartawan wajib diikuti oleh wartawan, dan Kode Etik Jurnalis juga wajib untuk selalu ditaati.

Saat ini lebih kurang 6.000 wartawan di tingkat nasional yang telah mengikuti uji kompetensi. Dan lebih kurang 5.500 wartawan telah mengikuti uji kompetensi yang digelar oleh PWI dan AJI. Untuk Jawa timur sendiri, sudah melaksanakan uji kompetensi sampai 8 angkatan saat ini, masing – masing angkatan diikuti oleh 60 orang wartawan.

Bulan depan akan ada lagi uji kompetensi di Trawas. Selama ini pelaksanaan uji kompetensi di Jawa Timur gratis karena bekerjasama dengan Pemerintah ProvinsiJAwa Timur dan Semen Gresik.

Untuk itu. saya menghimbau bagi wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan segera mengikuti uji kompetensi, jelas Munir.

 Masih menurut Munir, bagi para wartawan yang tidak memiliki sertifikat profesional akan menemui kesulitan dalam mengakses informasi. Sebab, narasumber dapat menolak permintaan dari wartawan yang belum kompeten. Selain itu, Dewan Pers juga akan mengeluarkan regulasi aturan yang memperbolehkan narasumber dalam melakukan penolakan pemberian informasi tersebut.

Sementara itu, Anom Surahno, SH Kabag. Media dan Dokumentasi Setda Provinsi Jawa Timur, selaku nara sumber juga, yang dulunya juga berprofesi sebagai wartawan di Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa humas tidak akan ada apa – apanya bila tidak ada wartawan.  

            Pers disini mengemban tugas sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol sosial, penyebar informasi, dan pendidik. Tidak bisa dibayangkan jika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak ada kontrol sosial dari pers.

Bagaimana jalannya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan berbagai aspek kehidupan lain, jika benar-benar tidak ada kontrol sosial dari pers, ujar Anom. (humas /en)