Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Pemkab Sidoarjo Bahas Penyusunan Daftar Kewenangan Desa
Dilihat
376
Penulis:
2014-09-18 02:16:52




HUMASPROTOKOL,Sidoarjo.- Menindaklanjuti amanat Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah nomer 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa dan amanat Peraturan Pemerintah nomer 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  Bersumber Dari APBN, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahas penyusunan daftar kewenangan desa. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta para kepala desa di Sidoarjo dikumpulkan dalam Forum Group Discuss Penyusunan Daftar Kewenangan Desa Di Delta Karya Setdakab. Sidoarjo, Kamis (18/9).


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH, M.Hum membuka pelaksanaan Forum Group Discuss Penyusunan Daftar Kewenangan Desa tersebut sebagai respon dari amanat peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan bupati Sidoarjo tentang daftar kewenangan desa.


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa serta PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan. Diantaranya kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selain itu kewenangan lain-lain yang di tugaskan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan didapat dimiliki oleh desa.


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyampaikan bahwa asas pengaturan desa Pasal 3 UU nomer 6 tahun 2014 mengamatkan bahwa  ada kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk mengakui keberagaman budaya dan kemandirian desa. Dalam  pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah provinsi atau kabupaten maupun kota wajib menyerahkan urusan pemerintahan yang memenuhi kreteria kewenangan desa terutama kewenangan lokal yang berskala desa.


Dengan kata lain menyerahkan urusan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk dikerjakan atau diurusi oleh desa, sampainya.


Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengakui bahwa penyelenggaraan pelayanan publik  saat ini lebih terpusat di kabupaten tanpa memberdayakan desa secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemerintah kabupaten baik dari segi sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu disisi lain sampainya, terdapat suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bernama desa belum dioptimalkan.


Maka dari itu, lanjut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, sangat tepat UU No 6 tahun 2014 tentang desa beserta aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 yang didukung oleh keluarnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang  bersumber dari APBN diterbitkan. Sehingga sampainya, dengan penguatan kewenangan dan anggaran desa akan sangat membantu dalam usaha bersama dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk memberikan pelayanan pubik yang lebih optimal sesuai harapan masyarakat banyak.


Oleh karena itu perlu komitmen bersama dalam mendukung proses pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten sesuai amanat undang-undang No 6 tahun 2014 beserta aturan-aturannya untuk mewujudkan pelayan public yang efektif dan efisien, ajaknya.


Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menghimbau kepada peserta Forum Group Discuss untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Serta mendukung sepenuhnya  amanat UU No 6 tahun 2014 serta-aturan-aturannya untuk membahas dan menyusun peraturan bupati Sidoarjo tentang daftar kewenangan desa.


Semoga melalui kegiatan ini nanti diperoleh daftar kewenangan desa yang benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya akan mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan  pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sampainya. (git/humas)