Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
BULAN PANUTAN PEMBAYARAN PBB, MOMENT PEJABAT BERIKAN CONTOH TERTIB PAJ
Dilihat
572
Penulis:
2014-09-01 03:35:30




HUMASPROTOKOL, Sidoarjo - Bulan Panutan pembayaran PBB merupakan sarana bagi para wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta publik figur dalam memberikan contoh dan teladan baik kepada masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam membayar PBB.


Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum dalam sambutannya  pada Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 di Balroom Hotel Sun Sidoarjo, senin (25/8) mengungkapkan,  potensi PBB P2 di Kabupaten Sidoarjo terbilang besar bahkan pada tahun-tahun kedepan diprediksikan akan meningkat seiring dengan perkembangan investasi sektor properti dan gairah investasi pemilik modal di Kabupaten Sidoarjo. Potensi tersebut akan menjadi potensi kekuatan PAD Kabupaten Sidoarjo karena PBB P2 telah menjadi pajak daerah. Pajak PBB P2 pada Tahun 2014 akan menyumbang 16% terhadap PAD dan 38% terhadap potensi pendapatan dari sektor pajak daerah.


Nilai tersebut cukup berarti dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo mendatang. Sebelumnya penerimaan PBB P2 untuk Kabupaten memiliki porsi tidak lebih dari 64,8% saja. Pasalnya masih ada sebesar 16,2% yang harus diserahkan untuk pemerintah provinsi dan 10% untuk pemerintah pusat. Dengan perubahan ini seluruh penerimaan PBB P2 akan menjadi hak kabupaten. Tentunya potensi ini harus ditingkatkan dengan menyiapkan berbagai langkah.


Orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo ini juga menjelaskan, ada banyak tantangan dalam implementasi PBB P2 sebagai pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Ini terutama dikaitkan dengan banyaknya jumlah objek pajak PBB P2 tahun 2014 sudah mencapai 728,577 objek pajak dengan ketetapan baku sementara target PAD tahun 2014 adalah sebesar 1 triliun.


Dijelaskan pula, kebijakan moratorium pegawai dari pemerintah pusat yang sedikit banyak akan menyulitkan penyikapan dan perencanaan terkait kebutuhan SDM maupun besaran organisasi. Juga yang tidak kalah peliknya adalah adanya perbedaaan yang signifikan terkait kompensasi dari insentif pemungutan PBB P2 bagi aparat wilayah ketika PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah. Kendati demikian, Bupati berharap tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah persiapan menuju implementasi pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Bupati mendukung Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 ini dimulai dari pajabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.


Tujuannya menjadi tauladan bagi masyarakat dengan membayar PBB tepat waktu. Bupati juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak, juga desa/kelurahan serta kecamatan yang pada tahun sebelumnya telah lunas dalam pembayaran PBB P2. Kedepan diharapkan terus memberikan motivasi bagi masyarakat untuk membayar pajak khususnya PBB P2. Pajak merupakan dari, oleh, dan untuk rakyat.


Tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pengalihan PBB P2 saat ini sudah terbit Perda No.2 Tahun 2011 sebagaimana  diubah dengan Perda No.7 Tahun 2013 tentang pajak daerah dan sebagai turunan dari Peraturan daerah tersebut telah terbit Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemungutan PBB P2 sebagai standar untuk melakukan pekerjaan, yakni; Perbup No. 54 tahun 2013 tentang tata cara pemungutan PBB P2, Perbup No.09 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Penggunaan  Biaya Operasional Pemungutan PBB P2.


Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM dan Sekda Kabupaten Sidoarjo H. Vino Rudy Muntiawan, SH serta seluruh SKPD, camat se kabupaten Sidoarjo serta perwakilan dari tokoh masyarakat.


Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Djoko Sartono SH, M. Si dalam sambutan pembuka menyampaikan kepada para undangan yang hadir, agar kegiatan bulan panutan pembayaran PBB P2 ini ditindak lanjuti dengan baik, terutama dari unsur pemerintah seperti jajaran SKPD dan para camat.

Harapannya adalah sebagai contoh pada masyarakat agar membiasakan disiplin dalam membayar pajak.