Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Sidoarjo Ingin Opini Wajar Tanpa Pemeriksaan
Dilihat
427
Penulis:
2014-06-27 12:33:05




HUMAS PROTOKOL, Sidoarjo - Untuk menambah pengetahuan tentang tata cara penyusunan APBD, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, mengadakan bintek sehari dengan peserta terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan se Kabupaten Sidoarjo terutama yang berhubungan dengan bagian program, Kemarin (26/6) di Sun Hotel Sidoarjo. Bintek ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, SH.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, Joko Sartono, SH, M.Si  menjelaskan, Bintek penyusunan APBD Tahun 2015 sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2014,  ini dalam rangkah pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Tujuan akhirnya kita ingin mendapat opini wajar tanpa pemeriksaan, oleh karena itu, semua keuangan Pemkab Sidoarjo sudah mulai  melalui rekening, jelas Joko.

Untuk mencukupi kebutuhan penyusunan APBD 2015 ini, DPPKA Kabupaten Sidoarjo sengaja mengundang pihak Asisten Administrasi Kemendagri Mukjizat, S.Sos, M.Si untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut. Tak hanya materi saja yang diberikan, tapi para peserta langsung diajak menyusun program kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2015.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, SH memprediksikan APBD 2015 penuh nuansa politik. "Terutama untuk APBD desa yang akan mendapat anggaran Rp. 1 milyar, itu nantinya apakah akan dibebankan kepada APBD ataukah APBN, hal ini yang masih belum jelas, terang Vino.

Mukjizat, salah satu narasumber dari Kementrian dalam negeri juga menerangkan, aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun menurutnya, semua sudah dirangkum kedalam satu peraturan pemerintah. Tahapan dalam menyusun APBD, harus tepat jadwal dan penggunaannya tepat waktu. Dia mengatakan, APBD itu harus dapat memaksimalkan untuk kepentingan daerah itu sendiri. (humas/en)