Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Bappeda Sidoarjo Bahas RDTR Berbasis Pertanahan bersama Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur
Dilihat
257
Penulis: Bidang Informasi Publik
10-04-2018




KOMINFO, Sidoarjo - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo bersama tim Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Timur  membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Berbasis Pertanahan. Sidoarjo sendiri sudah memiliki 18 RDTR yang sudah diajukan ke pemerintah Propinsi Jatim dan Pemerintah Pusat dan baru 6 RDTR yang sudah mendapatkan rekomendasi. 

Pembahasan RDTR wilayah Sidoarjo selain melibatkan IAP juga melibatkan REI (Real Estate Indonesia) daerah Sidoarjo, Apindo Sidoarjo dan Camat se Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari pembuatan RDTR berbasis pertanahan tersebut agar terjadi integrasi pembangunan antara yang dilakukan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pertanahan Nasional.

Ketua IAP yang diwakili Sekretarisnya Adamsyah Adikara menyebutkan sedikitnya ada 50 tenaga ahli perencanaan yang ikut dalam pembahasan RDTR berbasis pertanahan di Sidoarjo, mereka para tenaga ahli dimintai kritik dan masukan terkait RDTR yang sudah buat oleh Bappeda Sidoarjo.

“Dilibatkannya para ahli perencanaan dalam pembahasan RDTR wilayah Sidoarjo ini harapannya bisa memberikan masukkan yang relevan dan bisa menjadi pijakan bagi Bappeda Sidoarjo dalam merumuskan RDTR”, terang Adamsyah.

Sekda Kabupaten Sidoarjo Achmad  Zaini menyampaikan bahwa pembahasan RDTR berbasis pertanahan dimaksudkan agar dalam realisasi pembangunan di Sidoarjo bisa dilakukan secara merata dan terintegrasi.

“ Pembahasan RDTR tujuannya membuat perencanaan detil pembangunan yang merata dan merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi antar OPD bisa dilakukan”, ungkap Zaini saat membuka acara Workshop Penyusunan RDTR berbasis Pertanahan di gedung Balai Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/4).

Pemkab akan merencanakan pengembangan sektor usaha dagang dan jasa di wilayah timur, pengembangan tersebut mengikuti rencana pemerintah pusat dan propinsi jatim yang akan membangun Terminal III bandara International Juanda dan Aero City Juanda yang akan menjadi pusat bisnis Dagang dan Jasa. 

Sedangkan wilayah Industri akan dipusatkan di wilayah Sidoarjo barat daerah Taman hingga Krian, untuk pemukiman dan pertanian akan di kembangkan di wilayah Krembung,Tulangan, Prambon dan Tarik.

“Pengembangan sektor usaha dagang dan jasa akan dilakukan di wilayah timur dari mulai Jabon hingga Sedati”, ungkap Zaini.


Sedangkan wilayah Lumpur Sidoarjo akan dibangun geopark atau wisata geologi, untuk jalur arteri akan dijadikan pusat bisnis Dagang dan Jasa. 

Terkait dengan perencanaan pembangunan Geopark, Bappeda Sidoarjo sudah mengajukan permintaan kepada Kementerian PU PR untuk menghibahkan tanah  milik pemerintah pusat yang berada di sekitar semburan lumpur untuk dihibahkan kepada Pemkab Sidoarjo. Selanjutnya pemkab Sidoarjo akan merencakan pembangunan geopark diwilayah tersebut dengan merumuskan RDTR nya.

“Saat ini Bappeda belum membuat RDTR wilayah Porong dan sekitar semburan lumpur karena status tanahnya masih milik pemerintah pusat dibawah kewenangan Kementerian PU PR, Bappeda sudah mengajukan surat kepada kementerian PU PR agar tanah tersebut dihibahkan ke Pemkab Sidoarjo”, ujar Kabid Perencanaan Pengembangan Wilayah, Pemukiman dan Prasarana Bappeda Sidoarjo Eni Rustianingsih. 
 
Pengamat Tata Ruang dan Kota dari Universitas Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) Ibnu Sasongko melihat bahwa Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, banyak investor yang ingin berinvestasi di Sidoarjo. 

Namun demikian menurut Ibnu Sasongko dengan besarnya potensi ekonomi tersebut kalau tidak dikelola dengan baik RDTR nya akan menimbulkan masalah serius, menjaga lahan pertanian  tetap ada dan investasi tetap jalan harus menjadi pijakan dalam pembuatan RDTR.

Dalam penyusunan RDTR menurut Ibnu Sasongko harus ada wilayah yang masuk dalam pengembangan terbatas, karena lahan hijau harus tetap ada untuk menjaga keseimbangan alam, lahan hijau Sidoarjo sekarang tersisa sekitar 7000 hektar dan ini harus dijaga jangan sampai habis dibangun untuk pengembangan industri dan pemukiman.

“Potensi ekonomi dan potensi pertanian di Sidoarjo keduanya sama-sama bagusnya, Sidoarjo masuk daerah yang strategis untuk pengembangan ekonomi, Sidoaro juga lahan yang subur untuk pertanian. Pengembangan invetasi tetap jalan dan menjaga lahan hijau pertanian juga harus dijaga, RDTR nanti harus melihat dan mengacu  pada dinamika dimasyarakat, kebutuhan masyarakat akan tata ruang”, jelas Ibnu