Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo Permai Bersih Hatinya
° C
Tanda Tangani Komitmen Zona Integritas
Dilihat
301
Penulis: Bidang Informasi Publik
16-05-2017




KOMINFO, Sidoarjo - Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH., M.Hum. menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo (15/5). Penandatanganan ini disaksikan oleh Perwakilan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan Inspektur Provinsi Jawa Timur.

Bupati Saiful Ilah menyampaikan tahun ini ada (tiga) unit kerja yang dijadikan pilot project yaitu RSUD Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal & PTSP dan Kecamatan Sukodono.

“Tujuan dari Pembangunan Zona Integritas adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance), sehingga komitmen untuk membangun Zona Integritas harus diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah” ucapnya.

Dihadiri seluruh Kepala OPD, Bupati Sidoarjo dalam sambutannya menjelaskan point-point penting dalam perjanjian kinerja tersebut, diantaranya adalah perlunya menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan janji – janji Kepala OPD dalam mendukung visi - misi Bupati.

Ia juga menekankan bahwa Perjanjian Kinerja OPD hanya ada satu yaitu antara Kepala OPD dengan Bupati, tidak ada Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan yang lainnya kecuali dengan pejabat struktural di bawahnya.

Bupati menginginkan tahun ini dalam implementasi SAKIP mendapatkan nilai kategori A, untuk itu Bupati menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD harus paham implementasi SAKIP.

“Apabila saya minta memaparkan pelaksanaan SAKIP, Kepala OPD harus mampu menguasai materi kinerja OPD nya, dan tidak perlu cari – cari berkas” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo Joko Sartono menjelaskan ada 2 agenda yang dilaksanakan hari ini, yaitu Pelaksanaan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa ada 3 hal utama yang menjadi prioritas program Reformasi Birokrasi, pertama Peningkatan Kapasitas & Akuntabilitas Organisasi, kedua Pemerintahan Yang Bersih & Bebas KKN, dan yang ketiga adalah Peningkatan Pelayanan Publik.

Sedangkan agenda yang kedua adalah pelaksanaan ketentuan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Yaitu setiap kepala perangkat daerah wajib menyusun perjanjian kinerja, maka akan diserahkan secara langsung, perjanjian kinerja para pimpinan perangkat daerah oleh Bupati sidoarjo, Hal ini adalah dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.